FORMAT ADMINISTRASI DESA

Memori Serah Terima Jabatan Kepala Desa / Pj Kepala Desa adalah dokumen penting yang memuat gambaran pelaksanaan tugas, kondisi pemerintahan desa, realisasi program kerja, rencana kegiatan, serta daftar inventaris dan kekayaan desa pada saat pergantian jabatan. Dokumen ini dibutuhkan baik saat serah terima dari Kepala Desa definitif ke Pj Kepala Desa maupun dari Pj Kepala Desa ke Kepala Desa terpilih, agar transisi pemerintahan tetap tertib, akuntabel, dan berkesinambungan. Di halaman ini Anda juga dapat melihat contoh naskah, sistematika penyusunan, dasar hukum, serta download template Word dan PDF yang siap digunakan.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Dalam proses pergantian kepemimpinan di desa, tertib administrasi adalah kunci utama. Salah satu dokumen paling vital dalam transisi ini adalah Memori Serah Terima Jabatan.

Tanpa dokumen yang jelas, pejabat baru akan kesulitan memetakan program kerja, dan pejabat lama berisiko tersangkut masalah pertanggungjawaban di kemudian hari.

Berikut ini adalah ulasan mendalam mengenai apa itu Memori Sertijab, jenis-jenisnya, contoh naskahnya, hingga sistematika penyusunannya.

Apa itu Memori Serah Terima Jabatan Kepala Desa?

Memori Serah Terima Jabatan Kepala Desa adalah laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Jabatan Kepala Desa dalam periode jabatan tertentu terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Didalamnya menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pemerintahan desa, realisasi program kerja, hingga inventaris aset desa pada saat masa jabatan berakhir.

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, naskah memori ini wajib diserahkan pada saat pengambilan sumpah/janji dan pelantikan bersamaan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan.

Dokumen ini menjadi jembatan informasi atau pedoman bagi pejabat yang baru dilantik agar dapat memahami peta persoalan dan potensi desa secara cepat dan akurat, sehingga program pembangunan di desa tetap berkesinambungan.

Permensos No 12 Tahun 2015 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil

Permensos No 4 Tahun 2017 | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia, beserta file download nya secara lengkap dalam bentuk format PDF:

Permensos 1 Tahun 2018 tentang PKH | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, beserta file download nya secara lengkap dalam bentuk format PDF:

Keputusan Menteri Desa No 40 Tahun 2021 | Berikut ini adalah Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa dan Lampiran-Nya, beserta file download nya dalam bentuk format PDF:

Permensos 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas, beserta file download nya secara lengkap dalam bentuk format PDF:

Di suatu malam di grup WhatsApp Format Administrasi Desa, salah satu sobat Desa mengajukan pertanyaan terbuka "Apakah Penjabat Kepala Desa harus membuat RPJM Desa atau cukup membuat RKP Desa saja?".

Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan Penyandang Disabilitas agar masuk dalam data Nasional Penyandang Disabilitas. Yaitu:

Kartu Penyandang Disabilitas adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional penyandang disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pengertian tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas, yang berbunyi:

DTKS adalah singkatan dari "Data Terpadu Kesejahteraan Sosial". Yang dimaksud dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Permensos 3 Tahun 2021 tentang DTKS | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, beserta file download nya secara lengkap dalam bentuk format PDF:

Permensos Karang Taruna | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dan Lampiran-Nya, beserta file download nya secara lengkap dalam bentuk format PDF:

Ada sobat Desa yang bertanya ke saya:

Permendes 21 Tahun 2020 | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lampiran-Nya, beserta file download nya dalam bentuk format PDF:

Visi Misi BPD - Di salah satu grup Telegram Badan Permusyawaratan Desa (BPD), salah seorang anggota BPD mengajukan pertanyaaan terbuka:

Mohon pencerahannya senior, Apakah ada visi misi calon anggota BPD?

Siapa tim penilai aset Desa atau siapa saja yang menjadi tim penilai aset desa itu?

WWW.FORMATADMINISTRASIDESA.COM | Download Contoh Surat Kuasa Pengambilan Gaji (Doc/PDF) | Bagi sebagian Anda yang saat ini sedang berprofesi sebagai Pensiunan, Karyawan, atau PNS biasanya menerima upah bulanan secara langsung. Namun, bagaimana jika Anda mendadak berhalangan untuk mengambilnya sendiri karena alasan tertentu?

Apakah proses pengambilan gaji ini bisa diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain? Inilah fungsi utama dari lembar dokumen Surat Kuasa Pengambilan Gaji!

Perpres 50 Tahun 2021 | Berikut ini merupakan informasi terkait Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), beserta file download nya dalam bentuk format PDF:

Perpres Nomor 99 Tahun 2020 adalah dasar hukum dari kegiatan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.

Berikut ini adalah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), beserta file download nya dalam bentuk format PDF:

Perpres 14 Tahun 2021 | Berikut ini merupakan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), beserta file download nya dalam bentuk format PDF:

Apakah Anda sedang mencari dasar hukum pengelolaan arsip di lingkungan instansi pemerintah? Atau Anda sedang menyusun SOP kearsipan di desa, kelurahan, kecamatan, atau instansi pemerintah lainnya? Maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 adalah salah satu rujukan wajib yang harus Anda pahami dan miliki.

Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 merupakan peraturan yang mengatur perubahan atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Perubahan ini mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip di instansi pemerintah.

Artikel ini menyediakan link download untuk peraturan dan lampirannya dalam format PDF serta menjelaskan poin-poin perubahan utama yang perlu Anda ketahui.

Dari tahun ke tahun, ada banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Desa. Sebagian besar Permendagri tentang Desa tersebut sudah kami terbitkan di Blog format-administrasi-desa.blogspot.com.

Ketika akan memberi nomor surat dinas, Anda mungkin iseng bertanya-tanya: "Permendagri tentang Kode Surat Dinas" itu apa saja? Atau aturan penomoran surat dinas itu bagaimana?