FORMAT ADMINISTRASI DESA

Ada 5 (lima) dokumen pendukung pendaftaran BUMDes. Apa saja kelima dokumen pendukung pendaftaran badan hukum BUMDes/BUMDes Bersama itu?

Pada akhir tahun lalu, sebenarnya saya ingin membahas soal LPJ BUMDes. Namun tertunda, karena ada beberapa sebab. Salah satunya, karena saya masih menanti peraturan pelaksanaan atau turunan dari UU Cipta Kerja/UU Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law).

Permendesa No 3 Tahun 2021 tentang BUMDes | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama beserta file download nya dalam bentuk format PDF:

PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes | Berikut ini merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa beserta file download nya dalam bentuk format PDF:

Surat Persetujuan BUMDes - Ulasan berikut ini adalah lanjutan dari formulir simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa yang sudah kami ulas sebelumnya. Silahkan cek link tersebut kalau Sobat Desa belum buka.

Jika sudah disetujui dengan ditandatanganinya persetujuan kredit, maka para pihak (dalam hal ini : Peminjam dan BUMDes) akan bersepakat dengan menandatangani kontrak/surat perjanjian kredit.

Surat Pernyataan Persetujuan Pinjaman BUMDes - Kalau sebelumnya kita sudah mengulas tentang formulir permohonan pinjaman BUMDes, maka pada ulasan kali ini kita akan membahas contoh surat pernyataan persetujuan suami/istri/keluarga untuk meminjam uang di unit usaha Simpan Pinjam/Kredit Usaha Mikro yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

Formulir Simpan Pinjam BUMDes adalah formulir-formulir yang berisi beberapa data/informasi yang telah di-format-kan dan harus diisi.

Contoh Surat Permohonan Pinjaman BUMDes - Salah satu jenis unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kerap dijumpai di berbagai Desa adalah Simpan Pinjam. Dengan adanya Simpan Pinjam yang dikelola langsung oleh BUMDes ini, warga Desa dapat mengajukan atau memohon pinjaman (kredit) uang untuk modal usaha mereka.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Surat Edaran Mendes PDTT No 15 Tahun 2020 (PDF Download) | Berikut ini adalah ulasan mengenai Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa beserta file download nya dalam bentuk format PDF:

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | #Tapera dan #BP Tapera | Presiden Jokowi baru-baru ini menetapkan aturan terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Aturan tersebut nantinya menjadi dasar dalam teknis pelaksanaan program Tapera dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr). Baik oleh BP-Tapera, Komite Tapera, Peserta, Bank Kustodian, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pertades adalah sebutan lain dari `Pertashop` yang merupakan program kemitraan antara PT Pertamina (Persero) melalui Pertashop dengan Pemerintah Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan/atau BBM khusus penugasan yang beroperasi di wilayah Desa. Pertades dapat pula diartikan sebagai "Pertamina-Nya Desa", "Pertashop-Nya Desa", "Pertamini-Nya Desa", atau "Pom Mini Desa".

• Manajemen BUMDes (Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes);
• BUMDes sebagai kekuatan baru ekonomi di Desa; dan
• Menggerakan ekonomi Desa melalui BUMDes secara berkelanjutan.

1. penyertaan modal dalam bentuk dana/uang; dan
2. penyertaan modal dalam bentuk aset.

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa;
• Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
• Peraturan Bupati tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
• Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa;
• Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Title: Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Author: Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Published by: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RDPN)

Release Date: 2007

Genre: BUMDes

Pages: 50

BUMDes adalah Badan Usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, yang sumber pembiayaan-Nya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dalam buku ini Anda akan menemukan panduan pendirian dan pengelolaan BUMDes.

Apakah Anda mencari "Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang Perdes Penyertaan Modal BUMDes Tahun Anggaran 2022"?

• Notulen Rapat BPD adalah sebuah catatan tentang perjalanan suatu kegiatan baik rapat/musyawarah/sidang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dimulai dari awal sampai akhir kegiatan. 
• Notulen Rapat BPD merupakan suatu ringkasan mengenai jalannya rapat, diskusi, atau sidang BPD dan hal-hal yang dibicarakan serta diputuskan oleh Pengurus BPD.
• Notulen Rapat BPD adalah salah satu bukti bahwa telah diadakannya suatu rapat/musyawarah BPD, baik diikuti oleh anggota BPD saja maupun melibatkan unsur-unsur lainnya (Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lain-lain) dan juga kita dapat mengetahui kapan rapat telah diadakan serta apa poin-poin atau kesimpulan yang diputuskan atau disepakati.