FORMAT ADMINISTRASI DESA

Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dari Desa adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa untuk menerangkan bahwa suatu usaha atau badan usaha benar-benar berdomisili dan beroperasi di wilayah desa tersebut. Surat ini merupakan bagian dari tata naskah dinas dan meskipun kini sebagian fungsinya telah tergantikan oleh NIB (Nomor Induk Berusaha) dari OSS (Online Single Submission), SKDU masih dibutuhkan dalam berbagai keperluan administrasi tertentu.

Fungsi SKDU dari Desa antara lain:

• Pengajuan izin usaha secara manual,
• Pendaftaran bantuan atau hibah UMKM,
• Pembukaan rekening bank atas nama usaha,
• Pengajuan pinjaman ke koperasi atau lembaga keuangan,
• Pengurusan izin lingkungan atau rekomendasi teknis,
• Dan keperluan administratif lainnya di tingkat desa atau kecamatan.

Dalam praktiknya, penyusunan SKDU menjadi tanggung jawab Perangkat Desa yang menangani administrasi umum. Namun, banyak Perangkat Desa masih menemui kebingungan dalam hal redaksi surat, struktur isi, hingga penandatanganan—apakah harus oleh Kepala Desa, bisa diwakilkan ke Sekretaris Desa, atau cukup oleh Kaur/Kasi atas nama pejabat di atasnya.

Untuk itu, artikel ini saya susun sebagai panduan praktis SKDU Desa, dilengkapi dengan 3 format contoh surat berdasarkan kondisi penandatanganan yang sah secara administrasi:

1. Ditandatangani langsung oleh Kepala Desa,
2. Ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa (a.n. Kepala Desa),
3. Ditandatangani oleh Kaur atau Kasi atas nama Sekretaris Desa

Semua contoh surat tersebut dapat diunduh dalam format Word (.doc) dan PDF, dan telah disesuaikan dengan kaidah tata naskah dinas berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023, Permendagri 83 Tahun 2022, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021, serta peraturan pendukung lainnya.

Surat Keterangan Domisili Tempat Ibadah dari Desa adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa yang menerangkan bahwa sebuah tempat ibadah (seperti masjid, gereja, pura, mushola, vihara, dan sebagainya) benar-benar berdomisili dan aktif melaksanakan kegiatan keagamaan di wilayah desa tersebut.

Surat ini sering dibutuhkan untuk berbagai keperluan administratif, mulai dari pengajuan bantuan keagamaan, legalitas rumah ibadah, administrasi perbankan, hingga kelengkapan persyaratan pendaftaran tempat ibadah yang diminta Kementerian Agama (Kemenag).

Dalam praktiknya di desa, penyusunan surat ini biasanya dikerjakan oleh Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa dalam hal tata naskah dinas. Namun, tidak jarang muncul pertanyaan—siapa yang sebaiknya menandatangani? Apakah harus Kepala Desa, atau bisa diwakilkan kepada Sekretaris Desa, Kaur, atau Kasi?

Melalui artikel ini, saya ingin berbagi pengalaman sebagai praktisi administrasi desa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya juga menyajikan 3 contoh surat domisili tempat ibadah dalam beberapa versi penandatangan, serta template dokumen siap download dalam format Word (.doc) dan PDF yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan di desa masing-masing.

Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Desa — termasuk organisasi atau yayasan — adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa untuk menerangkan bahwa suatu lembaga benar-benar berdomisili dan aktif menjalankan kegiatannya di wilayah administratif desa.

Surat ini merupakan bagian dari tata naskah dinas desa dan dibutuhkan dalam berbagai keperluan legalitas kelembagaan: mulai dari pengajuan NPWP Badan, pendaftaran ke Kemenkumham, pencairan dana bantuan, hingga pembukaan rekening bank atas nama lembaga.

Dalam praktiknya, tugas menyusun surat ini umumnya dipercayakan kepada Perangkat Desa. Namun saya kerap menjumpai rekan-rekan perangkat yang bingung tentang struktur surat, redaksi yang tepat, hingga siapa yang sah menandatangani — apakah harus Kepala Desa, atau bisa diwakili Sekretaris Desa maupun Perangkat Desa lain dengan klausul tertentu.

Artikel ini saya susun berdasarkan pengalaman menyusun dan memverifikasi surat domisili di desa. Tujuannya: menjadi panduan teknis yang langsung bisa digunakan oleh Perangkat Desa, terutama yang bertugas di bidang pelayanan administrasi umum, surat menyurat, dan tata kelola kelembagaan di desa.

Di bawah ini saya sajikan 3 contoh Surat Domisili Lembaga/Organisasi/Yayasan dari Desa yang telah disusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri dan PerANRI tentang Tata Naskah Dinas:

• Contoh surat yang ditandatangani langsung oleh Kepala Desa,
• Contoh surat yang ditandatangani Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa,
• Contoh surat oleh Perangkat Desa lainnya.

Di bawah ini, Anda bisa langsung download contoh template Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal dari Desa dalam format Word (Doc) yang praktis dan siap pakai.

Pernah diminta mengurus Surat Keterangan Domisili, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kamu diminta membawa Surat Pengantar dari RT/RW terlebih dahulu, tapi tidak tahu bentuknya seperti apa?

Pernah melihat singkatan a.n. atau u.b. di bagian tanda tangan surat resmi? Kalau kamu masih bingung apa artinya dan siapa yang boleh menggunakannya, kamu tidak sendirian.

Apa sebenarnya fungsi kode angka pada setiap surat resmi di kantor pemerintahan? Kenapa surat-surat itu harus diberi kode seperti 800.1.11.1 atau 000.1.2.3?

Apa kertas yang kamu pakai untuk cetak Surat Keterangan Surat Keterangan adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berisi informasi tertulis tentang suatu hal atau seseorang, yang digunakan sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran suatu hal.? Cetak surat resmi bukan cuma soal isi. Kertasnya pun bisa menentukan apakah suratmu sah, terbaca, atau bahkan ditolak.

Pernahkah kamu memperhatikan deretan angka di bagian bawah judul surat keterangan dan bertanya-tanya apa fungsinya? Apakah itu hanya sekadar nomor acak?

Bukan hanya instansi pemerintah, banyak Influencer, Blogger, YouTuber, atau Content Creator masih mengajarkan format surat keterangan dengan jenis huruf yang sudah tidak berlaku lagi. Mereka masih merekomendasikan Times New Roman,

Pernahkah Anda menerima surat resmi dari instansi pemerintah? Coba perhatikan bagian atasnya. Di sana terdapat informasi tentang nama instansi, alamat, dan logo yang khas.

FORMATADMINISTRASIDESA.COM - Apakah Anda pernah diminta untuk melampirkan Surat Keterangan dari Desa sebagai salah satu persyaratan administratif dalam mengurus keperluan tertentu?

Surat resmi

Mengapa frasa

Bagaimana cara

Apa yang harus dilakukan jika Kasi Pelayanan Desa mengalami kekosongan jabatan secara tetap? Ketidakhadiran pejabat definitif bisa menghambat berbagai layanan administratif, seperti penerbitan surat keterangan, pengurusan dokumen kependudukan, hingga pelaksanaan program pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kasi Pelayanan Desa menjadi solusi jangka pendek agar roda pelayanan tetap berjalan optimal.

Lantas, bagaimana prosedur dalam menetapkan Plt Kasi Pelayanan Desa? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam surat perintahnya? Simak panduan lengkapnya berikut ini, beserta template contoh surat resmi yang bisa langsung Sobat Desa gunakan.

Apa itu Plt. Kasi Pelayanan Desa?

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi Pelayanan Desa adalah Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk atau ditugaskan sementara oleh Kepala Desa untuk menjalankan tugas rutin Kasi Pelayanan Desa. Penugasan ini dilakukan ketika Kasi Pelayanan definitif berhalangan tetap sehingga jabatan mengalami kekosongan yang disebabkan karena mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal dunia.

Peran Plt. Kasi Pelayanan Desa sangat penting agar pelayanan administratif di Desa tetap berjalan dengan baik, termasuk dalam pembuatan surat keterangan, pengelolaan dokumen kependudukan, serta pelaksanaan berbagai program pelayanan masyarakat.

Situasi yang Memerlukan Plt. Kasi Pelayanan Desa

Penunjukan Plt. Kasi Pelayanan Desa diperlukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan publik. Berikut beberapa kondisi yang memerlukan adanya Plt.:

• Meninggal dunia: Pejabat definitif wafat saat masih menjabat.
• Mengundurkan diri: Pejabat mengajukan surat pengunduran diri sebelum masa jabatannya berakhir.
• Diberhentikan: Karena masa jabatan telah habis, pelanggaran atas Larangan Perangkat Desa, atau alasan lain sesuai peraturan yang berlaku.

Contoh Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt.) Kasi Pelayanan Desa

Butuh contoh surat perintah penunjukan Plt. Kasi Pelayanan Desa? Kami telah menyediakan template yang bisa langsung digunakan. Silakan dapat template sekarang melalui tautan berikut:

Untuk pengangkatan definitif, lihat: SK Pengangkatan Kasi Pelayanan Desa.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penunjukan Plt. Kasi Pelayanan Desa

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penunjukan Plt. Kasi Pelayanan Desa:

• Plt. Kasi Pelayanan menjalankan tugas rutin pejabat definitif di samping menjalankan tugas utamanya dalam jabatan saat ini.
• Surat perintah penugasan diterbitkan oleh Kepala Desa atau pejabat berwenang, bukan dalam bentuk SK, sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permendagri 67/2017 dan regulasi terkait.
• Masa penugasan harus ditentukan dengan jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Kesimpulan

Penunjukan Plt. Kasi Pelayanan Desa merupakan langkah strategis untuk memastikan kelangsungan pelayanan publik di Desa saat terjadi kekosongan jabatan. Meski bersifat sementara, keberadaannya sangat penting hingga pejabat definitif ditetapkan melalui SK oleh Kepala Desa.

Mau tahu perbedaan mendasar antara Plt dan Plh, cek pada artikel tersebut.

Salam BerDesa, Salam BerAdministrasi!

Tim Admin #FormatAdministrasiDesa

Bagaimana cara menjaga

Bagaimana menjaga kelangsungan perencanaan Desa

Mengapa perlu ada

Bagaimana cara memastikan