FORMAT ADMINISTRASI DESA

FormatAdministrasiDesa.com - Membeli rumah baru dan berpindah tempat tinggal ke lingkungan yang lebih nyaman merupakan momen bersejarah bagi setiap keluarga. Namun di balik kesibukan mengemas barang pindahan dan menata perabotan rumah tangga, terdapat satu tahapan krusial yang wajib diselesaikan dengan tertib oleh setiap warga negara, yakni pengurusan dokumen administrasi kepemilikan tanah/bangunan serta pembaruan data administrasi kependudukan (Adminduk) di wilayah tempat tinggal yang baru.

Tidak sedikit warga yang menunda-nunda pengurusan surat pindah domisili, pembaruan Kartu Keluarga (KK), maupun balik nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga bertahun-tahun setelah menempati rumah baru. Padahal, ketidaksesuaian antara alamat fisik tempat tinggal dengan data dokumen resmi dapat menimbulkan berbagai kendala administratif di kemudian hari. Mulai dari kesulitan saat mendaftarkan anak ke sekolah negeri jalur zonasi, kendala pengajuan layanan perbankan, hingga kerumitan administrasi di tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan kelurahan atau desa setempat.

FormatAdministrasiDesa.com - Surat kuasa pengambilan sertifikat rumah di bank adalah surat yang diperlukan ketika pemilik rumah tidak dapat mengambil sertifikatnya sendiri dan ingin menunjuk orang lain sebagai wakil. Surat kuasa ini memuat identitas pemberi dan penerima kuasa, informasi sertifikat rumah, serta batas kewenangan yang diberikan untuk keperluan pengambilan dokumen.

Dalam artikel ini, Anda dapat melihat contoh surat kuasa pengambilan sertifikat rumah dan mengunduh formatnya dalam bentuk DOC/Word maupun PDF. Contoh tersebut dapat dijadikan referensi untuk menyusun surat sesuai kebutuhan, dengan tetap memperhatikan persyaratan dari bank atau pihak yang menyimpan sertifikat.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Kepmen PUPR 587/KPTS/M/2019 ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M. Basuki Hadimuljono pada tanggal 8 Juli 2019.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Permen PUPR No 12/PRT/2015 tentang Fasilitas Bantuan Perumahan PNS ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS pada tanggal 28 April 2015.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Jika sebelumnya Kami sudah membahas terkait Tapera, BP Tapera, dan Komite Tapera, maka pada kesempatan ini izinkan Kami untuk mengulas Keppres No 67/M Tahun 2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tapera.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Keppres No 10/M Tahun 2019 tentang Komisioner BP Tapera | Berdasarkan usulan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PU PR) selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor KP.03.07-Mn/1925 tertanggal 12 Desember 2018 terkait usulan pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | PP No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2016 oleh Presiden Joko Widodo. PP 14/2016 ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly pada tanggal 27 Mei 2016 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | UU Rumah Susun terbaru itu diatur pada Undang-Undang nomor berapa, tahun kapan?

Sampai dengan artikel ini Kami terbitkan Undang-Undang yang mengatur tentang Rumah Susun (Rusun) telah diatur melalui UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ditetapkan pada tanggal 10 November 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU Rumah Susun ini diundangkan pada tanggal 10 November 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan pada 12 Januari 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU 1/2011 ini diundangkan pada tanggal 12 Januari 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | PP 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat secara resmi diteken oleh Presiden Jokowi pada tanggal 20 Mei 2020. PP Tapera ini diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 20 Mei 2020 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 24 Maret 2016. Selanjutnya UU No 4 Tahun 2016 ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55 oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Maret 2016.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | #Tapera dan #BP Tapera | Presiden Jokowi baru-baru ini menetapkan aturan terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Aturan tersebut nantinya menjadi dasar dalam teknis pelaksanaan program Tapera dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr). Baik oleh BP-Tapera, Komite Tapera, Peserta, Bank Kustodian, dan pihak-pihak terkait lainnya.