Topik: "Permendesa"

Selamat datang di halaman kategori "Permendesa" pada web FormatAdministrasiDesa!

Apakah Anda sedang mencari "Permendesa"?


💡PETUNJUK PENCARIAN: Untuk menemukan informasi spesifik yang Anda cari, silakan pilih artikel dibawah ini, atau bisa juga KETIK kata kunci pada kotak pencarian cepat di bawah ini!!!

Sebenarnya dana desa tidak boleh digunakan untuk apa saja? Apakah boleh untuk rehab kantor, honor, atau perjalanan dinas?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 telah merinci “Pasal Keramat” yang berisi larangan penggunaan dana desa.

Berikut adalah daftar resmi dana desa dilarang untuk kegiatan-kegiatan di bawah ini. Pastikan Pemerintah Desa Anda tidak melanggarnya!


Infografis 8 larangan penggunaan Dana Desa sesuai Permendes Nomor 16 Tahun 2025: Dana Desa dilarang untuk membayar honorarium aparat, perjalanan dinas luar kabupaten, iuran jaminan sosial, pembangunan kantor desa (kecuali rehab ringan), bimtek/studi banding luar daerah, bayar utang tahun lalu, dan bantuan hukum pribadi.
Daftar kegiatan yang tidak boleh menggunakan Dana Desa berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2025 | Gambar oleh: www.formatadministrasidesa.com


Laode Muhamad Fiil Mudawat

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah resmi menetapkan Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Desa dalam mengalokasikan Dana Desa agar sesuai dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan.


Permendes Nomor 16 Tahun 2025: Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, Fokus Penggunaan Dana Desa 2026, BLT Desa, Ketahanan Pangan, dan Koperasi Desa Merah Putih
Permendes Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 | Gambar oleh: www.formatadministrasidesa.com




Laode Muhamad Fiil Mudawat

Dengan dikeluarkannya Permendes 8/2023, ketentuan mengenai pungutan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendes 1/2015 DICABUT dan dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI. Pencabutan ini membawa potensi implikasi pada cara desa mengelola pungutan. Mari kita telaah apa arti pencabutan ini bagi desa-desa di seluruh Indonesia.

Laode Muhamad Fiil Mudawat

Prioritas Dana Desa 2022 adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa tahun 2022. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

MULIATI, S.Pd

Permendes 21 Tahun 2020 | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lampiran-Nya, beserta file download nya dalam bentuk format PDF:

MULIATI, S.Pd

Download Permendes 17 Tahun 2019 dan Lampiran-Nya (Format PDF) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) telah menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tanggal 15 Oktober 2019. Dan diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Berita Negara (BN) Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261 pada tanggal 22 Oktober 2019.
MULIATI, S.Pd

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Padat Karya Tunai Desa (PKTD) telah bergulir beberapa tahun terakhir di seluruh Desa se-Indonesia. Namun akan ada yang berbeda di tahun 2021 nanti, pasca munculnya Pandemi COVID-19 beserta efek sosial, kesehatan, psikologis, dan ekonomi yang sangat dirasakan oleh Desa.
MULIATI, S.Pd

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Akhirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengubah Permendes No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk kedua kalinya melalui Permendes No 7 Tahun 2020.

Seperti kita ketahui sebelumnya perubahan pertama dilakukan melalui Permendes No 6 Tahun 2020, hanya saja dalam aturan tersebut dinilai belum ada tambahan besaran BLT Dana Desa. Karena itulah Menteri Desa PDTT menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

MULIATI, S.Pd

Permendesa No 3 Tahun 2021 tentang BUMDes | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama beserta file download nya dalam bentuk format PDF:

MULIATI, S.Pd

Permendes No 14 Tahun 2020 | Permendes PDTT ini merupakan perubahan ketiga kalinya atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam Permendes 14/2020 ini mengatur mengenai penambahan jangka waktu bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang tidak diatur dalam regulasi sebelumnya.

FILDAN SI KOPI

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa) No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan lampiran-Nya serta file download nya dalam bentuk format PDF:

MULIATI, S.Pd

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 secara resmi ditetapkan pada tanggal 13 April 2020 oleh Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Dan pada tanggal 14 April 2020, Permendes No 6 Tahun 2020 ini kemudian diundangkan dalam Berita Negara (BN) Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367.
MULIATI, S.Pd

Menyikapi terbitnya Permendes Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tanggal 14 Januari 2020 telah menyampaikan Surat kepada Menteri Desa PDTT dengan nomor surat 410/324/SJ perihal Review Produk Hukum, Tugas Fungsi dan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait PermenDesa Nomor 17 Tahun 2019.

Isi Surat Mendagri Nomor 410/324/SJ Perihal Review Produk Hukum, Tugas Fungsi dan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait PermenDesa Nomor 17 Tahun 2019

Apa saja isi dari surat pemberitahuan mendagri ini?
MULIATI, S.Pd

#Prioritas Dana Desa 2020 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah ditandatangani dan ditetapkan oleh Menteri Desa PDTT (Eko Putro Sandjojo) pada tanggal 2 September 2019 di Jakarta. Permendes PDTT No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012 pada tanggal 5 September 2019 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Widodo Ekatjahjana) di Jakarta.
MULIATI, S.Pd

Daftar Isi Kumpulan Permendesa Berdasarkan Tahun:


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah salah satu produk hukum yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kita sering menyebutnya atau menyederhanakan dengan istilah “Permendesa”, “Permendes”, maupun “Permendesa PDTT”.

Kumpulan Permendes dan Lampiran-Nya ini adalah representasi dari tekad Blog format-administrasi-desa.blogspot.com untuk membantu menginventarisasi dan menyebarluaskan file atau data yang ada pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola oleh Biro Hukum KEMENDESA.  Melalui artikel ini, Sobat Desa dapat mendownload (unduh) file atau info tentang permendesa PDTT dari tahun ke tahun dalam bentuk format PDF maupun Word (Doc). Misalnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, atau regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh Kemendesa PDTT.

Seperti yang Sobat Desa simak pada daftar isi tersebut, ini merupakan sekumpulan atau kaleidoskop dari salinan permendesa beserta Lampiran, baik yang ditetapkan pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Untuk produk hukum Kemendesa ini rencananya akan terus Kami update jika regulasi terbaru-Nya sudah diterbitkan. Salah satunya, seperti Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) 2020.

<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhouTQNrV4VBBa1S5B0COgx3FaRHcrTCxjHqqxqPRvoCcV7m2WRKZyFnlPqMGh4qlsPJohYNvEMvEvhIpp88o2WDV6q3DXPOP2rcxShtnfdSJx9-KstGUJEgpCTiYd4oB5_UTIDRglvvp4/s320/permendesa-pdtt-terbaru.jpg" alt="permendesa pdtt terbaru dan terlengkap"/>



Website Desa ini tentu saja memiliki alasan tersendiri mengapa kemudian Kami coba menyediakan himpunan dari salinan Permen Desa dan Lampiran-Nya yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Salah satunya, agar semua orang di seluruh Indonesia, bahkan di penjuru Dunia dapat memperkaya khasanah informasi hukum dan dapat menjadi bahan referensi. 


Untuk para peneliti yang landing melalui laman ini, barang kali info-info salinan permendesa ini dapat menjadi referensi hukum untuk menunjang riset yang dilakukan. Untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang berencana menyusun rancangan produk hukum (misalnya), baik di tingkat Daerah Kabupaten/Kota maupun di tingkat Desa/Kelurahan. File-file regulasi permendesa ini dapat menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Walikota (Perwali). Begitu juga Pemerintah Desa dapat menjadikan acuan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bersama Kepala Desa (Perberkades), Peraturan Kepala Desa (Perkades), maupun Keputusan Kepala Desa.
Laode Muhamad Fiil Mudawat
Javascript DisableAnda Kurang Beruntung! Aktifkan JavaScript untuk Melihat Konten Kami