FORMAT ADMINISTRASI DESA

Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026 yang paling dinanti oleh masyarakat adalah Bantuan Langsung Tunai Desa atau disingkat BLT Desa (dulu dikenal sebagai BLT Dana Desa). Program ini tetap dilanjutkan sebagai upaya Pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di tingkat Desa.

Namun, Pemerintah Desa tidak bisa sembarangan menunjuk penerima. Berdasarkan Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025, terdapat aturan ketat mengenai syarat, kriteria, dan mekanisme penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Setelah mengetahui cara menghitungnya, pertanyaan besar berikutnya adalah: Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3 Persen (3%) dari Dana Desa untuk apa saja?

Penggunaan dana ini sebenarnya telah diatur secara spesifik dalam Permendes No 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Apa Saja Rincian Penggunaan Dana Operasional Desa 3%?

Berdasarkan ketentuan dalam LAMPIRAN BAB II huruf I Permendes No 16 Tahun 2025, berikut adalah daftar lengkap kegiatan yang boleh dibiayai menggunakan alokasi dana operasional Pemerintah Desa:

Salah satu poin penting dalam Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025 adalah pengaturan alokasi Dana Desa untuk Operasional Pemerintah Desa maksimal 3% (tiga persen). Lantas muncul pertanyaan penting di kalangan Bendahara Desa: “Bagaimana rumus pastinya agar tidak salah hitung?”

Rumus Perhitungan Operasional Desa 3%

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Permendes 16/2025, Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Sebenarnya dana desa tidak boleh digunakan untuk apa saja? Apakah boleh untuk rehab kantor, honor, atau perjalanan dinas?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 telah merinci “Pasal Keramat” yang berisi larangan penggunaan dana desa.

Berikut adalah daftar resmi dana desa dilarang untuk kegiatan-kegiatan di bawah ini. Pastikan Pemerintah Desa Anda tidak melanggarnya!

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah resmi menetapkan Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Desa dalam mengalokasikan Dana Desa agar sesuai dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

SEBELUMNYA saya sudah membagikan rangkuman poin-poin penting PMK 81 Tahun 2025 di grup Facebook FORMAT ADMINISTRASI DESA. Banyak sobat desa yang langsung bertanya soal contoh surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Surat ini memang termasuk dokumen wajib dalam syarat penyaluran Dana Desa tahap II. Di dalam PMK 81/2025, surat pernyataan ini ditempatkan satu paket dengan akta pendirian Koperasi Merah Putih atau bukti penyampaian dokumen ke notaris.

Fungsinya sederhana. Kepala Desa menyatakan bahwa desa benar-benar mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih melalui penganggaran APBDes.

Komitmen itu harus ditindaklanjuti lewat Perdes APBDes Perubahan atau Perkades Penjabaran APBDes Perubahan.

Jadi tidak hanya suratnya saja, tetapi juga harus masuk ke struktur anggaran.

Dalam praktiknya, surat ini sering diminta lebih cepat oleh Kabupaten. Tujuannya agar verifikasi dan perekaman di OM SPAN TKD tidak tertunda.

Sebagai mantan Perangkat Desa, saya sudah sering melihat kasus dana desa terlambat salur hanya karena satu dokumen.

Nah, karena itulah saya buat artikel dan template ini agar sobat desa bisa bergerak lebih cepat.

Baca juga artikel: Pinjaman Koperasi Merah Putih - Tahap Pengajuan hingga Pencairan.

Contoh Surat Permohonan Bantuan Dana - Salah satu administrasi yang harus dilengkapi dalam pengajuan bantuan dana desa adalah berupa surat permohonan.

Apakah Sobat Desa sedang mencari Contoh Surat Pernyataan Pengembalian Uang BLT DD (Dana Desa)? Jika iya, kebetulan saya punya contoh formatnya yang dapat kamu download dengan mudah.

Surat Pernyataan Belum Pernah Menerima Bantuan Sosial - Berikut ini adalah Contoh Surat Pernyataan Belum Pernah Menerima Bantuan Sosial (PKH, BST, BPNT, Prakerja, dll):

Salah satu kelengkapan administrasi BLT Dana Desa adalah Surat Pernyataan Penerima BLT Dana Desa.

Kelengkapan dokumen administrasi BLT Dana Desa, salah satunya adalah Berita Acara Penyaluran BLT Dana Desa.

Surat Edaran Bersama Nomor 8/PK/2021 dan Nomor 02/PDP/2021 ditetapkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT pada tanggal 23 Juli lalu.

Prioritas Dana Desa 2022 adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa tahun 2022. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Ada sobat Desa yang bertanya ke saya:

Permendes 21 Tahun 2020 | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lampiran-Nya, beserta file download nya dalam bentuk format PDF:

Desa Wisata dalam pembangunan dan pengembangannya tentu saja membutuhkan dana/anggaran. Pertanyaannya adalah Sumber Anggaran Desa Wisata dari mana?

SOP SDGs Desa telah disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. SOP SDGs Desa tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data desa.

Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pemutakhiran Data SDGs Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Pokja SDGs Desa ini menjadi dasar bagi tim pokja yang telah dibentuk melaksanakan tugas atau perannya.

Form SDGs Desa apa saja? Dalam aplikasi pendataan SDGs Desa tahun 2021, terdapat 4 (empat) jenis form kuesioner SDGs Desa.