Permensos 15 Tahun 2018 | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, beserta file download nya secara lengkap dalam bentuk format PDF:
Prioritas Dana Desa 2022 adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa tahun 2022. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
Permensos No 12 Tahun 2015 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil
Permensos No 4 Tahun 2017 | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia, beserta file download nya secara lengkap dalam bentuk format PDF:
Keputusan Menteri Desa No 40 Tahun 2021 | Berikut ini adalah Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa dan Lampiran-Nya, beserta file download nya dalam bentuk format PDF:
Permensos 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas, beserta file download nya secara lengkap dalam bentuk format PDF:
Di suatu malam di grup WhatsApp Format Administrasi Desa, salah satu sobat Desa mengajukan pertanyaan terbuka "Apakah Penjabat Kepala Desa harus membuat RPJM Desa atau cukup membuat RKP Desa saja?".
Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan Penyandang Disabilitas agar masuk dalam data Nasional Penyandang Disabilitas. Yaitu:
Kartu Penyandang Disabilitas adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional penyandang disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pengertian tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas, yang berbunyi:
DTKS adalah singkatan dari "Data Terpadu Kesejahteraan Sosial". Yang dimaksud dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
Permensos 3 Tahun 2021 tentang DTKS | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, beserta file download nya secara lengkap dalam bentuk format PDF:
Permensos Karang Taruna | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dan Lampiran-Nya, beserta file download nya secara lengkap dalam bentuk format PDF:
Ada sobat Desa yang bertanya ke saya:
Permendes 21 Tahun 2020 | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lampiran-Nya, beserta file download nya dalam bentuk format PDF:
Visi Misi BPD - Di salah satu grup Telegram Badan Permusyawaratan Desa (BPD), salah seorang anggota BPD mengajukan pertanyaaan terbuka:
Mohon pencerahannya senior, Apakah ada visi misi calon anggota BPD?
Siapa tim penilai aset Desa atau siapa saja yang menjadi tim penilai aset desa itu?
WWW.FORMATADMINISTRASIDESA.COM | Download Contoh Surat Kuasa Pengambilan Gaji (Doc/PDF) | Bagi sebagian Anda yang saat ini sedang berprofesi sebagai Pensiunan, Karyawan, PNS, atau jabatan yang memiliki gaji biasanya menerima gaji setiap bulan yang diterima secara langsung. Tapi bagaimana jika berhalangan untuk mengambilnya karena alasan atau sebab tertentu? Apakah bisa diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain untuk mengambil gaji tersebut?
Inilah gunanya Surat Kuasa Pengambilan Gaji!
Contoh Surat Kuasa | Jika kamu ingin membuat surat kuasa dengan mudah dimengerti, Kumpulan Contoh Surat Kuasa Bermaterai 2022 ini bisa membantumu!!!
Perpres 50 Tahun 2021 | Berikut ini merupakan informasi terkait Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), beserta file download nya dalam bentuk format PDF:
Perpres Nomor 99 Tahun 2020 adalah dasar hukum dari kegiatan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.
Berikut ini adalah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), beserta file download nya dalam bentuk format PDF:
Perpres 14 Tahun 2021 | Berikut ini merupakan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), beserta file download nya dalam bentuk format PDF:
Permendagri 135 Tahun 2017 | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Lampiran-Nya beserta file download nya dalam bentuk format PDF:
Dari tahun ke tahun, ada banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Desa. Sebagian besar Permendagri tentang Desa tersebut sudah kami terbitkan di Blog format-administrasi-desa.blogspot.com.
Permendagri No 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Lampiran-Nya, disertai file download nya dalam bentuk format PDF dan DOC:
Ketika akan memberi nomor surat dinas, Anda mungkin iseng bertanya-tanya: "Permendagri tentang Kode Surat Dinas" itu apa saja? Atau aturan penomoran surat dinas itu bagaimana?