FORMAT ADMINISTRASI DESA

Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026 yang paling dinanti oleh masyarakat adalah Bantuan Langsung Tunai Desa atau disingkat BLT Desa (dulu dikenal sebagai BLT Dana Desa). Program ini tetap dilanjutkan sebagai upaya Pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di tingkat Desa.

Namun, Pemerintah Desa tidak bisa sembarangan menunjuk penerima. Berdasarkan Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025, terdapat aturan ketat mengenai syarat, kriteria, dan mekanisme penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Setelah mengetahui cara menghitungnya, pertanyaan besar berikutnya adalah: Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3 Persen (3%) dari Dana Desa untuk apa saja?

Penggunaan dana ini sebenarnya telah diatur secara spesifik dalam Permendes No 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Apa Saja Rincian Penggunaan Dana Operasional Desa 3%?

Berdasarkan ketentuan dalam LAMPIRAN BAB II huruf I Permendes No 16 Tahun 2025, berikut adalah daftar lengkap kegiatan yang boleh dibiayai menggunakan alokasi dana operasional Pemerintah Desa:

Salah satu poin penting dalam Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025 adalah pengaturan alokasi Dana Desa untuk Operasional Pemerintah Desa maksimal 3% (tiga persen). Lantas muncul pertanyaan penting di kalangan Bendahara Desa: “Bagaimana rumus pastinya agar tidak salah hitung?”

Rumus Perhitungan Operasional Desa 3%

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Permendes 16/2025, Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Sebenarnya dana desa tidak boleh digunakan untuk apa saja? Apakah boleh untuk rehab kantor, honor, atau perjalanan dinas?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 telah merinci “Pasal Keramat” yang berisi larangan penggunaan dana desa.

Berikut adalah daftar resmi dana desa dilarang untuk kegiatan-kegiatan di bawah ini. Pastikan Pemerintah Desa Anda tidak melanggarnya!

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah resmi menetapkan Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Desa dalam mengalokasikan Dana Desa agar sesuai dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Prioritas Dana Desa 2022 adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa tahun 2022. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Desa Wisata dalam pembangunan dan pengembangannya tentu saja membutuhkan dana/anggaran. Pertanyaannya adalah Sumber Anggaran Desa Wisata dari mana?

SOP SDGs Desa telah disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. SOP SDGs Desa tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data desa.

Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pemutakhiran Data SDGs Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Pokja SDGs Desa ini menjadi dasar bagi tim pokja yang telah dibentuk melaksanakan tugas atau perannya.

Form SDGs Desa apa saja? Dalam aplikasi pendataan SDGs Desa tahun 2021, terdapat 4 (empat) jenis form kuesioner SDGs Desa.

Dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data desa melalui aplikasi pendataan SDGs Desa, tim pendata dibekali dengan Surat Tugas. Apa itu Surat Tugas Pendataan SDGs Desa?

UNTUK melaksanakan pendataan SDGs Desa, maka RAB SDGs Desa harus dibuat/disusun. Lantas, bagaimana contoh RAB SDGs Desa sesuai Siskeudes tahun 2022?

PENTING diingat bahwa setiap pelaksanaan musyawarah di Desa, hasilnya harus dituangkan dalam Berita Acara. Hasil pelaksanaan pendataan Desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa pun begitu. Dituangkan dalam Berita Acara SDGs Desa.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Akhirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengubah Permendes No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk kedua kalinya melalui Permendes No 7 Tahun 2020.

Seperti kita ketahui sebelumnya perubahan pertama dilakukan melalui Permendes No 6 Tahun 2020, hanya saja dalam aturan tersebut dinilai belum ada tambahan besaran BLT Dana Desa. Karena itulah Menteri Desa PDTT menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pengen instal aplikasi SDGs Desa gimana caranya?

Saatnya BER-AKSI!!! Membuat rencana aksi atau action plan adalah langkah awal yang harus dilakukan dalam perencanaan sosial. Begitu juga dalam rencana aksi pendataan SDGs Desa tahun 2021.

Buku Panduan Pelaksanaan Pendataan SDGs Desa - Pelaksanaan Pendataan SDGs Desa telah dimulai sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021. Pendataan SDGs Desa dimaksudkan untuk mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis data.

Panduan Entry Data Desa - Untuk memudahkan proses entry data desa, Tenaga Pendamping Pusat (TPP Pusat) Kemendesa PDTT telah menyusun Buku Panduan Entry Data Desa.