FORMAT ADMINISTRASI DESA

PP No 16 Tahun 2026 adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Desa terbaru yang secara resmi mencabut dan menggantikan PP 43/2014 beserta seluruh perubahannya. Kehadiran aturan ini menjadi langkah penyesuaian terhadap kebutuhan tata kelola pemerintahan desa yang terus berkembang seiring dinamika hukum dan administrasi saat ini.

Setelah saya membaca keseluruhan isi PP ini, ada sejumlah perubahan penting yang perlu dipahami oleh Pemerintah Desa, BPD, LKD, LAD, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Beberapa di antaranya meliputi penegasan masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa, serta BPD, pengaturan Tunjangan Purnatugas, mekanisme Pilkades dengan calon tunggal, penguatan peran Camat, hingga penguatan digitalisasi melalui Sistem Informasi Desa (SID).

Dalam artikel ini, saya akan membahas poin-poin penting PP 16 Tahun 2026 secara ringkas dan mudah dipahami, lengkap dengan pembahasan tiap bab. Di bagian akhir artikel, Anda juga dapat mengunduh salinan PDF PP 16/2026 beserta penjelasannya sebagai referensi untuk mendukung kebutuhan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali memuat penghasilan kotor gabungan per bulan dan status ekonomi keluarga, menerangkan kondisi sah untuk syarat KIP Kuliah. Di Desa, surat ini diterbitkan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa atas nama Kepala Desa sebagai pengganti slip gaji untuk memvalidasi syarat beasiswa. Sedangkan di Kelurahan, diterbitkan oleh Lurah atau Staf Kelurahan (Sekretaris/Kasi). Dapatkan 9+ template Word siap pakai yang legal (Kades/Lurah, Sekdes/Seklur a.n., Kaur/Kasi u.b.) dan sesuai Permendagri 1/2023 serta Pedoman KIP Kuliah.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali?

Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua

adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan untuk menerangkan jumlah penghasilan kotor orang tua atau wali calon mahasiswa yang akan mendaftarkan diri dalam seleksi pendaftaran KIP Kuliah. Surat ini digunakan sebagai syarat administrasi pengganti slip gaji, terutama bagi calon penerima beasiswa dari keluarga kurang mampu.

Dengan surat ini, calon mahasiswa dapat membuktikan kondisi ekonomi keluarganya secara sah dan terverifikasi, sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 serta Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah.

Masih teringat dalam benak saya ketika mendampingi salah satu orang tua di desa. Beliau bingung harus mulai dari mana saat anaknya diterima di perguruan tinggi lewat jalur KIP Kuliah.

“Katanya butuh surat penghasilan dari desa, Bu, tapi saya belum pernah buat,” begitu ucapnya penuh harap.

Kisah seperti ini bukan satu dua kali saya temui, dan hampir selalu muncul saat musim pendaftaran KIP Kuliah tiba.

Sebagai penulis yang aktif mendampingi Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kelurahan, dan juga terlibat langsung dalam proses administrasi pendidikan, saya memahami betul bahwa kebutuhan akan dokumen seperti ini haruslah cepat tertangani, mudah, namun sah secara hukum.

Orang tua butuh kejelasan.

Perangkat Desa atau Staf Kelurahan butuh panduan yang sesuai aturan.

Calon mahasiswa butuh kepastian bahwa semua berkasnya lengkap.

Itulah mengapa saya menyusun artikel ini.
Sebuah panduan praktis untuk Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa, Staf Kelurahan, orang tua, dan calon mahasiswa yang sedang memerlukan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua sebagai syarat daftar KIP Kuliah.

Tidak hanya contoh surat, saya juga telah menyiapkan 9+ template yang bisa langsung Anda download dalam format Word (.doc/.dotx) dan PDF.
Khusus format Word dapat diedit atau disesuaikan sesuai kebutuhan.

Yang tak kalah penting, template ini saya susun bersama Laode Muhamad Fiil Mudawat berdasarkan sumber-sumber resmi, baik dalam aspek legal formal (bentuk/format dan struktur surat) maupun legal materiil (isi dan muatan hukum).

Mengapa surat ini harus disusun demikian?

Berikut ini penjelasan dari Founder Format Administrasi Desa, Laode Muhamad Fiil Mudawat, yang sekaligus membantah berbagai anggapan keliru seputar penyusunan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua untuk daftar KIP Kuliah.

Secara bentuk/format, template surat ini telah dirancang dengan menyesuaikan kaidah tata naskah dinas terbaru yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021. Kita tahu bahwa kedua regulasi ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah di Indonesia dalam menyusun regulasi daerah terkait ketentuan tata naskah dinas pemerintah Desa, termasuk dalam hal ini surat keterangan.

Maka secara logis, dapat dikatakan bahwa template surat keterangan yang formatnya disusun berdasarkan pada Permendagri 1/2023 dan PerANRI 5/2021 secara umum sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah template yang juga sesuai dengan peraturan di daerah mengenai tata naskah dinas pemerintah desa.

Sebab idealnya, sebagaimana ditegaskan oleh Laode Muhamad Fiil Mudawat, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini sesuai dengan asas hukum lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan yang lebih rendah jika terjadi pertentangan.

Contohnya, jika Permendagri 1/2023 dan PerANRI 5/2021 sudah menentukan jenis huruf Arial sebagai jenis huruf yang baku untuk surat keterangan, maka Peraturan Bupati idealnya tidak mungkin mengatur ketentuan jenis huruf lain seperti Times New Roman atau Bookman Old Style.

Sedangkan secara substansi/isi, template ini berisi materi muatan yang substansinya telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru dalam Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah, yang penyusunannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020, dan Persesjen Nomor 10 Tahun 2022.

Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026 yang paling dinanti oleh masyarakat adalah Bantuan Langsung Tunai Desa atau disingkat BLT Desa (dulu dikenal sebagai BLT Dana Desa). Program ini tetap dilanjutkan sebagai upaya Pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di tingkat Desa.

Namun, Pemerintah Desa tidak bisa sembarangan menunjuk penerima. Berdasarkan Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025, terdapat aturan ketat mengenai syarat, kriteria, dan mekanisme penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Setelah mengetahui cara menghitungnya, pertanyaan besar berikutnya adalah: Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3 Persen (3%) dari Dana Desa untuk apa saja?

Penggunaan dana ini sebenarnya telah diatur secara spesifik dalam Permendes No 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Apa Saja Rincian Penggunaan Dana Operasional Desa 3%?

Berdasarkan ketentuan dalam LAMPIRAN BAB II huruf I Permendes No 16 Tahun 2025, berikut adalah daftar lengkap kegiatan yang boleh dibiayai menggunakan alokasi dana operasional Pemerintah Desa:

Salah satu poin penting dalam Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025 adalah pengaturan alokasi Dana Desa untuk Operasional Pemerintah Desa maksimal 3% (tiga persen). Lantas muncul pertanyaan penting di kalangan Bendahara Desa: “Bagaimana rumus pastinya agar tidak salah hitung?”

Rumus Perhitungan Operasional Desa 3%

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Permendes 16/2025, Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Sebenarnya dana desa tidak boleh digunakan untuk apa saja? Apakah boleh untuk rehab kantor, honor, atau perjalanan dinas?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 telah merinci “Pasal Keramat” yang berisi larangan penggunaan dana desa.

Berikut adalah daftar resmi dana desa dilarang untuk kegiatan-kegiatan di bawah ini. Pastikan Pemerintah Desa Anda tidak melanggarnya!

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah resmi menetapkan Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Desa dalam mengalokasikan Dana Desa agar sesuai dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

SEBELUMNYA saya sudah membagikan rangkuman poin-poin penting PMK 81 Tahun 2025 di grup Facebook FORMAT ADMINISTRASI DESA. Banyak sobat desa yang langsung bertanya soal contoh surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Surat ini memang termasuk dokumen wajib dalam syarat penyaluran Dana Desa tahap II. Di dalam PMK 81/2025, surat pernyataan ini ditempatkan satu paket dengan akta pendirian Koperasi Merah Putih atau bukti penyampaian dokumen ke notaris.

Fungsinya sederhana. Kepala Desa menyatakan bahwa desa benar-benar mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih melalui penganggaran APBDes.

Komitmen itu harus ditindaklanjuti lewat Perdes APBDes Perubahan atau Perkades Penjabaran APBDes Perubahan.

Jadi tidak hanya suratnya saja, tetapi juga harus masuk ke struktur anggaran.

Dalam praktiknya, surat ini sering diminta lebih cepat oleh Kabupaten. Tujuannya agar verifikasi dan perekaman di OM SPAN TKD tidak tertunda.

Sebagai mantan Perangkat Desa, saya sudah sering melihat kasus dana desa terlambat salur hanya karena satu dokumen.

Nah, karena itulah saya buat artikel dan template ini agar sobat desa bisa bergerak lebih cepat.

Baca juga artikel: Pinjaman Koperasi Merah Putih - Tahap Pengajuan hingga Pencairan.

“Surat keterangan tidak berlangganan” ini memuat identitas lengkap orang tua/wali dan warga (calon mahasiswa), menegaskan bahwa yang bersangkutan tidak berlangganan layanan seperti air PDAM, listrik, atau telepon rumah. Surat ini dapat diterbitkan oleh Kepala Desa maupun Lurah atau pejabat yang mewakili, tergantung domisili pemohon. Umumnya digunakan sebagai syarat administrasi untuk beasiswa atau bantuan pendidikan. Template versi terbaru tersedia dalam format Word (SIAP PAKAI) dengan fitur isian cepat, sudah disesuaikan dengan aturan tata naskah dinas. Dan dilengkapi 3 versi pejabat penandatangan masing-masing sesuai aturan terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Tidak Berlangganan?

Surat Keterangan Tidak Berlangganan adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menerangkan bahwa orang tua/wali dari calon mahasiswa benar-benar merupakan penduduk desa/kelurahan yang tidak berlangganan layanan tertentu seperti:

• air bersih PDAM,
• listrik PLN,
• sambungan telepon rumah,
• internet,
• dan/atau layanan langganan berbayar lainnya.

Penerbitan surat ini umumnya berkaitan dengan kebutuhan kelengkapan administrasi, khususnya saat calon mahasiwa mengurus berkas persyaratan beasiswa pendidikan. Banyak program bantuan atau beasiswa dari pemerintah maupun lembaga swasta (seperti KIP kuliah) mensyaratkan adanya bukti bahwa calon penerima berasal dari keluarga dengan keterbatasan fasilitas atau ekonomi, salah satunya dibuktikan melalui Surat Keterangan Tidak Berlangganan PDAM, Listrik, dan Telepon Rumah.

Dengan adanya surat ini, pihak universitas, sekolah tinggi, atau lembaga pemberi beasiswa dapat memastikan kondisi sosial-ekonomi calon mahasiswa berdasarkan fasilitas yang dimiliki di rumah.