FORMAT ADMINISTRASI DESA

Surat Keterangan KTP Sementara Dalam Proses memuat identitas warga termasuk nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, agama, pekerjaan, alamat, serta keterangan bahwa orang tersebut sudah merekam e-KTP namun kartu fisiknya masih dalam proses percetakan/pembuatan di Disdukcapil. Suket ini diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang mewakili atas nama Kepala Desa/Lurah yang berfungsi sebagai pengganti sementara KTP untuk keperluan administrasi warga seperti membuka rekening, melamar kerja, atau urusan layanan publik lainnya. Template Word/Doc siap pakai dilengkapi dengan fitur drop-down dan text box untuk pengisian cepat, serta ada 3 opsi penandatangan sesuai aturan terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

---

---

Apa itu Surat Keterangan KTP Sementara Dalam Proses?

Dalam konteks administrasi kependudukan di Desa dan Kelurahan, Surat Keterangan KTP Sementara Dalam Proses atau disebut juga Suket Pengganti e-KTP adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menerangkan bahwa seorang warga benar telah mengurus e-KTP dan datanya sudah terekam, namun kartu fisiknya masih dalam tahap proses pembuatan atau percetakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Surat ini berfungsi sebagai identitas pengganti KTP sementara untuk keperluan administrasi, seperti membuka rekening, melamar kerja, mengurus bantuan sosial, hingga kepentingan kependudukan lainnya.

Suket ini berbeda dari e-KTP maupun Surat Pengantar RT/RW, karena:

• e-KTP adalah dokumen kependudukan resmi nasional dengan chip elektronik;
• Surat Pengantar RT/RW hanyalah pengantar awal untuk syarat pengurusan di tingkat Desa/Kelurahan;
• Sedangkan Suket KTP adalah dokumen pengganti e-KTP sementara dengan masa waktu yang terbatas.

---

Mengapa perlu identitas pengganti?

Dalam proses administrasi kependudukan, ada kalanya warga sudah melakukan perekaman data e-KTP (foto, sidik jari, data NIK, dll) dan masuk ke sistem Disdukcapil, tetapi kartu fisiknya belum juga selesai dibuat atau dicetak oleh Dinas Dukcapil.

Ini bisa terjadi biasanya karena keterlambatan percetakan atau kelangkaan blangko (kartu kosong) yang ada di Disdukcapil. Ini disebut status Dalam Proses.

Sembari menunggu Ditjen Dukcapil Kemendagri mengirim dan menyerahkan blangko e-KTP ke Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan agar kegiatan penting warga tidak terhenti atau terganggu oleh masalah logistik blangko, maka Disdukcapil atau Desa maupun Kelurahan dapat menerbitkan Surat Keterangan KTP Sementara (Suket) apabila memang diperlukan.

---

Surat keterangan hubungan keluarga ini memuat identitas kedua pihak termasuk nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, agama, pekerjaan, alamat, serta keterangan bahwa keduanya memiliki ikatan kekeluargaan atau kekerabatan. Surat ini dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang mewakili atas nama Kepala Desa/Lurah untuk keperluan verifikasi status hubungan keluarga antar warga. Template Word SIAP PAKAI tersedia dengan fitur drop-down, text box, dan beberapa opsi penandatangan sesuai aturan terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

---

---

Apa itu Surat Keterangan Hubungan Keluarga?

Surat Keterangan Hubungan Keluarga adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menerangkan adanya ikatan keluarga antara dua orang atau lebih, misalnya sebagai suami-istri, orang tua-anak, atau saudara kandung. Surat ini biasanya digunakan untuk keperluan, seperti:

• Syarat pengurusan pengajuan klaim asuransi atau pensiun
• Syarat untuk kuasa insidentil dan beracara di Pengadilan
• Pengurusan warisan atau tanah keluarga
• Dan persyaratan administratif lainnya yang membutuhkan bukti status hubungan keluarga

Surat keterangan sudah menikah ini memuat identitas suami dan istri termasuk nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat, serta keterangan bahwa pasangan tersebut telah menikah secara sah. Surat ini diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang mewakili atas nama Kepala Desa/Lurah untuk keperluan verifikasi bukti status perkawinan selain buku nikah. Template Word siap pakai untuk Desa dan Kelurahan, tersedia dengan fitur drop-down, text box, dan 3 opsi penandatangan sesuai aturan tata naskah dinas terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

---

---

Apa itu Surat Keterangan Sudah Menikah?

Surat Keterangan Sudah Menikah adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menerangkan bahwa seseorang benar-benar telah menikah secara sah, baik itu menurut hukum agama dan/atau hukum negara. Surat ini biasanya diperlukan ketika pasangan suami istri belum memiliki buku nikah (karena hilang, rusak, atau masih dalam proses pencatatan di KUA/Dukcapil) atau untuk kebutuhan administratif lainnya.

Dalam praktiknya, surat ini juga sering disebut “Surat Keterangan Pernah Menikah”, “Surat Keterangan Telah Menikah”, atau “Surat Keterangan Status Perkawinan”. Meskipun istilahnya berbeda, fungsi utamanya sama: menegaskan status perkawinan seseorang dengan mencantumkan identitas lengkap suami dan istri, serta waktu dan tempat pernikahan dilangsungkan.

Surat ini menjadi penting karena sering digunakan untuk berbagai keperluan warga, antara lain:

• Melengkapi berkas pengajuan pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru setelah menikah;
• Syarat pengurusan BPJS, tunjangan keluarga, atau dokumen pindah domisili;
• Melengkapi berkas pembuatan paspor atau visa bagi pasangan yang menikah secara agama namun belum tercatat di catatan sipil;
• Pengganti sementara surat nikah yang hilang
• Syarat administrasi lainnya yang membutuhkan verifikasi status perkawinan untuk administrasi sekolah, pekerjaan, dll.

---

Surat keterangan guru ngaji ini memuat identitas guru termasuk nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat, serta data mengajar seperti tempat mengajar, jumlah murid/santri, periode mengajar, dan keterangan bahwa orang tersebut aktif mengajar mengaji atau sebagai guru ngaji. Surat diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Desa/Lurah untuk keperluan verifikasi bukti status pekerjaan dan keaktifan sebagai guru ngaji. Template Word SIAP PAKAI untuk Desa dan Kelurahan tersedia dengan fitur drop-down dan text box untuk pengisian cepat, serta 3 opsi penandatangan sesuai aturan terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Assalamualaikum teman-teman! Kali ini saya mau berbagi template sekaligus informasi lengkap tentang Surat Keterangan Guru Ngaji yang aktif mengajar di TPQ/TPA.

Kenapa saya bahas ini? Karena beberapa waktu lalu saya bantu salah satu Ustadzah, guru ngaji di kampung saya, untuk ngurus surat ini.

Dan ternyata banyak juga yang butuh info tentang contoh suratnya, formatnya gimana, dan cara bikinnya seperti apa.

---

---

Apa itu Surat Keterangan Guru Ngaji?

Surat Keterangan Guru Ngaji adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan untuk menerangkan bahwa seseorang benar-benar guru mengaji yang aktif mengajar mengaji di TPQ/TPA, Madrasah Diniyah, atau Rumah Tahfidz.

Surat ini menjadi bukti tertulis yang sah bahwa yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai pengajar Al-Qur’an, kitab, atau pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat.

Biasanya, surat ini dimohonkan oleh pengurus lembaga pendidikan keagamaan atau oleh guru ngaji itu sendiri untuk keperluan tertentu, misalnya untuk pendataan bantuan insentif guru ngaji, verifikasi kegiatan keagamaan, atau pengajuan beasiswa bagi santri/pengajar.

Karena sifatnya resmi, maka surat ini harus ditandatangani oleh pejabat berwenang di Desa atau Kelurahan, serta diberi cap/stempel.

Dalam pelaksanaannya, surat ini juga dikenal dengan beberapa istilah lain seperti Surat Keterangan Aktif Mengajar Mengaji, atau Surat Keterangan Pengajar TPQ. Namun apapun sebutannya, fungsinya tetap sama, yaitu untuk membuktikan aktivitas mengajar keagamaan secara sah dan tertulis.

Mengapa perlu bukti aktif mengajar mengaji?

Pada banyak kasus di lapangan, guru ngaji sering kali tidak memiliki dokumen formal yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar aktif mengajar.

Padahal, surat keterangan ini sangat penting sebagai bukti administratif dan legal yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan.

Selain itu, surat ini juga dapat menjadi bentuk penghargaan moral bagi para pengajar Al-Qur’an yang telah mengabdikan diri di masyarakat.

Dengan adanya surat ini, profesi guru ngaji memiliki legitimasi dan diakui oleh instansi pemerintah.

Butuh contoh Surat Keterangan Merantau Suami/Istri SIAP PAKAI tanpa repot buat dari awal?
Template Word/Doc siap pakai untuk Desa dan Kelurahan disediakan dengan 3 opsi penandatanganan (Kepala Desa/Lurah, Sekdes/Seklur, atau Kaur/Kasi), seluruhnya sesuai dengan aturan tata naskah dinas terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Akhir-akhir ini saya cukup sering menerima usulan untuk dibuatkan beberapa template, salah satunya tentang Surat Keterangan Merantau.

Dalam pengalaman saya membantu warga di Desa maupun Kelurahan, surat seperti ini muncul karena adanya kebutuhan warga yang hendak mengurus keperluan tertentu.

Anda bisa membayangkan, misalnya pasangan suami-istri yang harus berjauhan, salah satu ada di perantauan, dan yang lainnya tetap di kampung untuk mengurus rumah, anak, atau orang tua.

Dalam situasi seperti itu, urusan sehari-hari harus tetap berjalan, entah itu mau mengurus pinjaman di koperasi/bank, pengajuan bantuan sosial, kredit kendaraan, sampai hal-hal kecil seperti pembaruan data keluarga di Desa/Kelurahan.

“Pak, suami saya lagi kerja di Kalimantan Timur. Bisa tolong buatkan surat keterangan merantau, biar saya bisa lanjut urus kredit motor ke dealer.”

Dari situasi itulah proses pembuatan surat ini dimulai, harus ada bukti atau informasi yang jelas bahwa suami atau istri memang sedang merantau dan belum bisa pulang.

Saya pribadi sering menekankan, surat ini bukan sekedar kertas yang didalamnya memuat data identitas. Tapi ada nilai tanggung jawab disitu.

Kalau dipakai untuk keperluan kredit, misalnya, surat ini menunjukkan bahwa pasangan di rumah tidak sembarangan bertindak tanpa sepengetahuan suaminya atau istrinya.

Begitu juga sebaliknya, bagi yang merantau, secara tidak langsung surat ini juga bentuk pengakuan negara bahwa mereka masih tercatat dan diakui sebagai warga di kampung halamannya.

Karena itu, penting bagi kita untuk tahu cara membuat surat keterangan merantau dengan benar,
siapa yang berwenang mengeluarkannya,
data apa yang harus disiapkan,
dan bagaimana format yang sesuai dengan aturan terbaru.

---

---

Apa itu Surat Keterangan Merantau?

Surat Keterangan Merantau adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan yang menegaskan bahwa seseorang (perantau), baik suami maupun istri, benar-benar sedang merantau ke luar kampung halamannya (perantauan) untuk tujuan tertentu.

Biasanya surat ini diajukan oleh pasangan yang tinggal di kampung, misalnya istri yang ingin mengurus urusan keuangan, pengajuan pinjaman, atau administrasi lain yang membutuhkan persetujuan suami atau sebaliknya.

Dengan adanya surat ini, pihak terkait (misalnya bank, koperasi, atau instansi pemerintah) dapat memastikan bahwa pasangan tersebut benar-benar sedang berada di perantauan dan mengetahui perihal urusan yang sedang diajukan oleh pasangannya di kampung.

Jadi sederhananya, surat ini adalah bentuk komunikasi antara pihak yang merantau dengan pihak yang terkait, difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Apa Fungsinya?

Kalau dilihat dari praktik di lapangan, fungsi surat ini sebenarnya cukup banyak dan tergantung pada konteks kebutuhan masing-masing keluarga.

Tapi secara umum, berikut beberapa fungsi pentingnya antara lain termasuk:

• Sebagai bukti pendukung bahwa suami atau istri sedang berada di luar daerah untuk keperluan kerja, pendidikan, atau alasan lain yang sah.
• Sebagai syarat administrasi dalam pengajuan kredit, pembukaan rekening bersama, atau proses legal lain yang membutuhkan persetujuan atau tanda tangan pasangan.
• Sebagai pelengkap berkas untuk keperluan keluarga, seperti pengurusan dokumen anak, pembaruan KK, atau administrasi bantuan sosial.
• Sebagai dasar verifikasi bagi pihak ketiga (misalnya bank atau koperasi) agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait keberadaan pasangan yang sedang merantau.

Siapa yang Bisa Mengajukan Surat Ini?

Pada dasarnya, surat keterangan merantau bisa diajukan oleh siapa saja yang memiliki pasangan (suami atau istri) yang sedang berada di luar daerah, baik dalam konteks bekerja, berdagang, atau menempuh pendidikan.

Namun dalam praktiknya, yang paling sering mengajukan surat ini adalah:

• Istri yang tinggal di desa atau kelurahan, sementara suaminya bekerja di luar daerah (misalnya di Kalimantan, Batam, atau Papua).
• Suami yang tinggal di kampung, sementara istrinya merantau sebagai tenaga kerja, perawat, atau bekerja di kota lain.
• Orang tua atau wali yang mewakili anaknya yang sudah menikah, dengan surat kuasa dari pasangan yang bersangkutan.

Yang penting, pengajuan surat ini tetap harus disertai bukti identitas yang sah dan, kalau memungkinkan, disertai surat keterangan atau pernyataan dari tempat kerja atau pihak yang mengetahui keberadaan orang yang sedang merantau tersebut.

---

Persyaratan dan Dokumen yang Diperlukan

Kalau berbicara soal Surat Keterangan Merantau, sebenarnya prosesnya tidak ribet. Yang penting, semua dokumen dasar sudah siap dan datanya jelas.

Di kantor desa/kelurahan, saya sering lihat warga yang datang buru-buru bikin surat tapi lupa bawa fotokopi KTP atau KK, akhirnya balik lagi.
Padahal kalau sudah disiapkan dari rumah, urusannya bisa selesai dalam waktu PALING LAMA 1 HARI KERJA.

Berikut ini dokumen-dokumen yang biasanya diminta saat membuat surat keterangan merantau di Desa atau Kelurahan:

• Surat Pengantar dari RT/RW: ini penting untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar warga di wilayah tersebut.
• Fotokopi KTP dari pemohon (baik suami atau istri yang tinggal di kampung).
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK): untuk menunjukkan hubungan keluarga antara pemohon dengan pihak yang sedang merantau.
• Dan berkas lainnya yang dipersyaratkan oleh Desa/Kelurahan.

Kalau semua dokumen ini sudah lengkap, petugas pelayanan tinggal melakukan pengecekan data, memastikan kebenarannya, lalu melanjutkan ke tahap pembuatan surat. Biasanya petugas administrasi seperti Perangkat Desa atau Staf Kelurahan yang menyusun drafnya, kemudian diserahkan ke Kepala Desa/Lurah untuk ditandatangani.

---

Cara Membuat Surat Keterangan Merantau di Desa/Kelurahan

Panduan langkah demi langkah membuat Surat Keterangan Merantau dari Desa atau Kelurahan, mulai dari persiapan dan pengajuan awal, verifikasi dan pembuatan dokumen, hingga finalisasi dan penyerahan dokumen.

Langkah 1: Minta Surat Pengantar dari RT/RW

Datangi Ketua RT/RW dan sampaikan bahwa Anda akan mengurus Surat Keterangan Merantau untuk pasangan. Ketua RT akan membuatkan surat pengantar sebagai dasar permohonan di kantor Desa atau Kelurahan.

Sekalian siapkan fotokopi KTP dan KK sebelum berangkat ke RT biar tidak bolak-balik.

Langkah 2: Datang ke Kantor Desa atau Kelurahan

Setelah pengantar dari RT/RW beres, bawa semua berkas ke kantor Desa atau Kelurahan. Di bagian pelayanan administrasi, sampaikan ke petugas bahwa Anda mau buat Surat Keterangan Merantau.

Kalau Anda mengurus atas nama pasangan (misalnya suami yang merantau di luar daerah/luar negeri), jelaskan juga tujuan suratnya, misalnya untuk syarat bank, pinjaman koperasi, atau keperluan administrasi lainnya.

Semakin jelas tujuannya, semakin mudah petugas memproses suratnya.

Langkah 3: Verifikasi Data oleh Petugas

Setelah berkas diterima, petugas akan melakukan verifikasi data.

Di tahap ini, mereka biasanya memastikan bahwa:

• Nama dan NIK di KTP dan KK sama persis,
• Alamat sesuai dengan wilayah administrasi desa/kelurahan,
• Pasangan yang disebutkan memang benar sedang merantau.

Kalau petugas masih ragu, mereka bisa menanyakan langsung ke Ketua RT atau RW, bahkan kadang menelepon pasangan yang merantau untuk konfirmasi.
Tujuannya sederhana: memastikan bahwa surat ini tidak digunakan untuk hal yang salah atau disalahpahami.

Siapkan nomor kontak pasangan yang merantau jika diperlukan untuk konfirmasi.

Langkah 4: Pembuatan Surat oleh Aparatur

Setelah semua data diverifikasi, petugas mulai membuat suratnya.

Umumnya, surat ini dibuat oleh Kaur/Kasi sesuai tupoksinya menggunakan format baku yang sudah disiapkan sesuai Peraturan Bupati/Walikota yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2023.

Langkah 5: Penandatanganan dan Pemberian Nomor Surat

Setelah surat selesai diketik, langkah berikutnya adalah penandatanganan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Desa untuk tingkat Desa atau Lurah untuk tingkat Kelurahan.

Setelah itu, surat diberi nomor surat keterangan dan dicap dengan stempel Desa atau Kelurahan.

Kalau Kepala Desa/Lurah sedang tidak di tempat, surat bisa ditandatangani Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa atau oleh Kaur/Kasi, sesuai struktur organisasi dan kewenangannya.

Langkah 6: Penyerahan Surat ke Pemohon

Setelah selesai ditandatangani dan distempel, selanjutnya surat diserahkan langsung kepada pemohon.

Biasanya, warga akan diminta menandatangani buku tanda terima surat di meja pelayanan.

Di desa/kelurahan yang sudah menerapkan sistem digital, kadang surat juga bisa dikirim lewat WhatsApp/Email dalam bentuk file PDF (versi digital), walaupun versi cetak tetap dianggap dokumen utama.

---

Struktur dan Komponen Surat Keterangan Merantau

Setiap Surat Keterangan Merantau yang diterbitkan oleh Desa maupun Kelurahan sebenarnya punya struktur yang mirip. Perbedaan utamanya terletak di kop surat dan pejabat yang menandatangani.

Di bawah ini saya jelaskan bagian-bagian pentingnya biar Anda bisa paham struktur dan komponennya:

• Kop Surat
  Berisi logo dan identitas instansi penerbit surat, mulai dari “Pemerintah Kabupaten/Kota”, “Kecamatan”, lalu “Desa” atau “Kelurahan”. Lalu di bawahnya juga tercantum alamat, kode pos, dll.
• Judul Surat
  Ditulis di tengah dan huruf kapital, misalnya: SURAT KETERANGAN MERANTAU atau bisa disingkat SURAT KETERANGAN (ini bisa disesuaikan).
• Nomor Surat
  Susunan hierarki penulisannya sesuai ketentuan penomoran yang berlaku di Desa/Kelurahan. Jika salah satu unsurnya memuat kode klasifikasi arsip, maka masukkan: 400.7.22.1, selain dari kode nomor urut, dll.
• Data dan Identitas Perantau Ini bagian paling penting. Antara lain:
  • Nama lengkap;
  • NIK (Nomor Induk Kependudukan);
  • Tempat dan tanggal lahir;
  • Jenis kelamin;
  • Alamat tempat tinggal saat ini;
• Pernyataan Kepala Desa/Lurah
  Isinya menegaskan bahwa orang tersebut benar merupakan warga yang sah di wilayah tersebut yang telah merantau ke daerah perantauan sejak kurun waktu tertentu sampai dengan diterbitnya surat ini.
  Lalu disertai penegasan bahwa perantau memiliki pasangan yang ia tinggal sementara di kampung, termasuk memuat data pasangannya di kampung seperti nama lengkap, NIK, tempat & tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat.
• Tujuan Surat
  Contoh: “Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan kredit kendaraan bermotor.”
• Penutup
  Contoh: “Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.”
• Tanda Tangan dan Stempel
  Dilengkapi tempat dan tanggal pembuatan surat, nama pejabat penandatangan, serta cap/stempel desa/kelurahan.
• Tembusan
  Bisa ditambahkan hanya jika suratnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan, untuk disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan. (Selengkapnya pelajari panduan penggunaan dan penulisan atas nama dan untuk beliau).

---

Download Format Surat Keterangan Merantau Suami/Istri dari Desa & Kelurahan

Untuk membantu Anda dalam penyusunan dokumen, berikut kami sediakan template Surat Keterangan Merantau dalam dua jenis sesuai wilayah, yaitu: Desa dan Kelurahan.

Keduanya disusun mengikuti Permendagri Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021, Permendagri Nomor 83 Tahun 2022, dan aturan terkait lainnya.

Anda bisa mengunduhnya dalam format Microsoft Word (.doc/.docx/.dotx) dan .pdf sesuai kebutuhan Anda.

1. Template dari Desa (Doc/Word & PDF)

Template ini digunakan di tingkat Desa untuk menerangkan bahwa salah satu pasangan suami atau istri warga desa tersebut sedang merantau di luar daerah untuk bekerja atau keperluan lain.

Cocok digunakan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa (a.n.), atau Kaur/Kasi (u.b.) saat membuat surat untuk warga yang pasangannya berada di perantauan.

Fitur dan Keunggulan Template Surat Keterangan Merantau Suami/Istri dari Desa

Fitur	Penjelasan
3 Versi Surat	Versi Kepala Desa, Sekdes (a.n.), dan Kaur/Kasi (u.b.)
Cepat & Mudah	Dilengkapi dengan drop-down list dan text box untuk mempercepat dan mempermudah pengisian surat
Legal Formal	Mengikuti Permendagri 1/2023, Permendagri 83/2022, PerANRI 5/2021, Permendagri 2/2017, dll
Kode Klasifikasi Arsip	Sudah disertai kode klasifikasi arsip berdasarkan Permendagri 83/2022 pada bagian penomoran surat
Ukuran Kertas	Standar A4
Pengaturan Margin, Huruf, dll	Telah disesuaikan sesuai ketentuan tata naskah dinas terbaru
Format Lengkap	Sudah termasuk opsi tambahan pengantar dari RT/RW (jika diperlukan)

---

[info title="CATATAN:" icon="info-circle"] Jangan buang waktu menyusun dari nol, cukup download & sesuaikan/input data, cetak. [/info]

Tapi kalau memang mau susun dari nol, saya juga sudah siapkan panduan lengkapnya. Silakan baca: Panduan Surat Keterangan Resmi. Dan untuk daftar contoh suratnya, bisa lihat di Surat Keterangan Desa di FORMAT ADMINISTRASI DESA ini.

2. Template dari Kelurahan (Doc/Word & PDF)

Template ini cocok digunakan oleh Pemerintah Kelurahan selaku perangkat Kecamatan untuk melayani warga yang pasangannya sedang berada di perantauan, baik untuk keperluan kerja, usaha, pendidikan, atau yang lainnya.

Dokumen ini dapat ditandatangani langsung oleh Lurah, atau oleh Sekretaris Kelurahan (a.n.) dan Kasi (u.b.) sesuai kewenangan masing-masing pejabat penandatangan.

Fitur dan Keunggulan Template Surat Keterangan Merantau Suami Istri dari Kelurahan

Fitur	Penjelasan
3 Varian Penandatangan	Lurah, Sekretaris Kelurahan (a.n.), dan Kasi (u.b.)
Proses Input Cepat	Format Word dengan daftar pilihan cepat & kotak isian untuk mempercepat dan mempermudah pengisian data
Resmi & Legal	Disusun berdasarkan aturan tata naskah dinas terbaru: Permendagri 1/2023, PerANRI 5/2021, PP 17/2018, Permendagri 83/2022, dll
Kode Klasifikasi Arsip	Sudah disertai kode klasifikasi arsip sesuai ketentuan Permendagri 83/2022
Pengaturan Kertas, Huruf, Margin, dll	Jenis & ukuran kertas, jenis huruf, tata letak, margin, indentasi, dll sesuai aturan tata naskah dinas terbaru
Tambahan Surat Pengantar	Tersedia opsi surat pengantar RT/RW (opsional jika diperlukan)

---

Untuk contoh surat resmi lainnya di tingkat kelurahan, Anda bisa lihat di halaman Template Surat Keterangan Kelurahan.

---

Lihat Juga Template Surat Lainnya

• Surat Keterangan Aktif Bekerja
• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
• Surat Keterangan Belum Menikah
• Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal

---

Dengan template ini, aparatur Desa maupun Kelurahan tidak perlu menyusun surat dari awal.

Cukup DOWNLOAD, ISI DATA, dan CETAK LANGSUNG.
Formatnya sudah sesuai tata naskah dinas terbaru dan siap digunakan untuk pelayanan administrasi warga.

Beberapa waktu terakhir, saya sering mendapat pertanyaan dari pengurus Koperasi Merah Putih di Desa maupun Kelurahan. Pertanyaan mereka hampir sama: “Bagaimana cara mengajukan pinjaman koperasi ke bank pemerintah? Apa saja dokumennya? Bagaimana mekanisme pencairannya?”

Pertanyaan ini muncul karena aturan terbaru, yaitu Permenkeu Nomor 49 Tahun 2025, memang cukup teknis. Banyak istilah hukum dan prosedur yang membuat Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, maupun pengurus koperasi bingung harus mulai dari mana.
Malah ada sebagian yang belum baca aturannya sama sekali!

Maka untuk itulah saya menulis artikel ini. Tujuannya untuk membantu pengurus koperasi (KDMP/KKMP), Perangkat Desa/Kelurahan, bahkan masyarakat umum, agar lebih mudah memahami tata cara pengajuan, penambahan, hingga pencairan dana pinjaman berdasarkan Permenkeu 49/2025.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2025 dikeluarkan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peraturan ini memberikan landasan hukum dan teknis agar Bupati/Wali Kota dapat mendanai pendirian koperasi kelurahan melalui pinjaman bank pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan Inpres dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan memberikan insentif dan kemudahan kepada masyarakat (termasuk koperasi) dalam pembangunan daerah. Permendagri ini juga merujuk PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman penggunaan dana daerah untuk mendukung koperasi.

Surat Keterangan Ahli Waris adalah surat resmi dari Kepala Desa atau pejabat yang berwenang untuk mengesahkan ahli waris sah dari seseorang yang meninggal (diperlukan untuk klaim aset, rekening bank, balik nama sertifikat, dll.). Artikel ini menyediakan 5+ template Word/PDF (untuk 1 hingga 5+ ahli waris) yang siap pakai, disusun sesuai format dan aturan tata naskah dinas terbaru (Permendagri).

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa?

Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Kepala Desa untuk menerangkan siapa saja yang secara sah menjadi ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dokumen ini sering dibutuhkan dalam berbagai urusan hukum dan administratif, terutama saat keluarga ingin mengurus harta peninggalan almarhum.

Dengan adanya surat ini, hubungan antara ahli waris dan pewaris menjadi semakin jelas. Biasanya surat keterangan ahli waris diperlukan dalam proses:

• pencairan uang di rekening bank milik pewaris,
• balik nama sertifikat tanah atau kendaraan bermotor,
• pengurusan warisan melalui pengadilan atau notaris,
• klaim asuransi pensiunan atau tunjangan kematian di Taspen / BPJS Ketenagakerjaan / ASABRI,
• penyelesaian hak waris antar keluarga,
• penyelesaian pinjaman bank,
• proses jual beli tanah warisan,
• pembatalan haji,
• dan kebutuhan administratif lainnya terkait harta warisan.

Di tingkat desa, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat ini sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Karena sifatnya resmi, maka format dan isi surat harus disusun dengan benar, lengkap, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di desa masing-masing.

Untuk memudahkan para Kepala Desa dan Perangkat Desa, kami telah menyiapkan contoh surat keterangan ahli waris dalam format Word (.docx / .dotx) dan PDF. Format ini bisa Anda gunakan sesuai jumlah ahli waris (istri, anak, dll), antara lain:

• 1 orang ahli waris,
• 2 orang ahli waris,
• 3 orang ahli waris,
• 4 orang ahli waris,
• 5 orang ahli waris,
• dan seterusnya sesuai kebutuhan warga.

Contoh-contoh surat ini bisa langsung diunduh dan diedit sesuai nama, identitas, serta keperluan masing-masing. Panduan ini disusun berdasarkan praktik riil di lapangan agar dapat langsung digunakan tanpa perlu banyak penyesuaian teknis.

Simak contoh lengkapnya, cara pengisian, dan link download format suratnya di bawah ini.

Artikel ini menyediakan 3 template SKU (Kades, a.n. Sekdes, u.b. Kaur/Kasi) siap pakai format Word berdasarkan Permendagri 1/2023, PerANRI 5/2021, Permendagri 83/2022, dll. Dilengkapi fitur Drop-Down List dan Text Box otomatis, mempercepat pembuatan surat di Word.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Usaha?

Surat Keterangan Usaha atau disingkat SKU adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa untuk menerangkan bahwa seseorang benar-benar memiliki dan menjalankan suatu kegiatan usaha di wilayah desa tersebut.

Surat ini dibutuhkan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam berbagai keperluan administrasi dan layanan publik, terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil di desa. Beberapa contoh keperluan yang memerlukan SKU antara lain:

• Pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) di bank, pegadaian, atau lembaga keuangan lainnya
• Daftar program bantuan UMKM dari pemerintah pusat atau daerah
• Mengurus kredit rumah dari pemerintah pusat atau daerah
• Melengkapi persyaratan pengurusan NIB, SIUP, NPWP Usaha/Badan, atau legalitas usaha
• Permohonan bantuan sosial ekonomi berbasis usaha
• Persyaratan mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan dari Dinas Koperasi/UKM

SKU merupakan bagian dari pelayanan dasar bidang ekonomi desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2017. Dokumen ini umumnya diterbitkan oleh Kepala Desa, namun juga dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa (a.n. Kades) atau Kaur/Kasi (u.b.), sesuai kondisi lapangan dan batasan kewenangannya.

Dalam artikel ini, saya bagikan contoh format Surat Keterangan Usaha dengan 3 versi penandatanganan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023, Permendagri Nomor 83 Tahun 2022, Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 dan ketentuan tata naskah dinas terbaru lainnya.

Semua template tersedia dalam format Word (.docx / .dotx) dan PDF, serta dapat langsung Anda download dan gunakan untuk mempercepat pelayanan di kantor desa.

Artikel ini saya susun khusus untuk membantu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya agar dapat memberikan pelayanan surat menyurat yang tepat, cepat, dan sesuai aturan.