FORMAT ADMINISTRASI DESA

Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026 yang paling dinanti oleh masyarakat adalah Bantuan Langsung Tunai Desa atau disingkat BLT Desa (dulu dikenal sebagai BLT Dana Desa). Program ini tetap dilanjutkan sebagai upaya Pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di tingkat Desa.

Namun, Pemerintah Desa tidak bisa sembarangan menunjuk penerima. Berdasarkan Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025, terdapat aturan ketat mengenai syarat, kriteria, dan mekanisme penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Setelah mengetahui cara menghitungnya, pertanyaan besar berikutnya adalah: Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3 Persen (3%) dari Dana Desa untuk apa saja?

Penggunaan dana ini sebenarnya telah diatur secara spesifik dalam Permendes No 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Apa Saja Rincian Penggunaan Dana Operasional Desa 3%?

Berdasarkan ketentuan dalam LAMPIRAN BAB II huruf I Permendes No 16 Tahun 2025, berikut adalah daftar lengkap kegiatan yang boleh dibiayai menggunakan alokasi dana operasional Pemerintah Desa:

Salah satu poin penting dalam Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025 adalah pengaturan alokasi Dana Desa untuk Operasional Pemerintah Desa maksimal 3% (tiga persen). Lantas muncul pertanyaan penting di kalangan Bendahara Desa: “Bagaimana rumus pastinya agar tidak salah hitung?”

Rumus Perhitungan Operasional Desa 3%

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Permendes 16/2025, Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Sebenarnya dana desa tidak boleh digunakan untuk apa saja? Apakah boleh untuk rehab kantor, honor, atau perjalanan dinas?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 telah merinci “Pasal Keramat” yang berisi larangan penggunaan dana desa.

Berikut adalah daftar resmi dana desa dilarang untuk kegiatan-kegiatan di bawah ini. Pastikan Pemerintah Desa Anda tidak melanggarnya!

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah resmi menetapkan Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Desa dalam mengalokasikan Dana Desa agar sesuai dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

SEBELUMNYA saya sudah membagikan rangkuman poin-poin penting PMK 81 Tahun 2025 di grup Facebook FORMAT ADMINISTRASI DESA. Banyak sobat desa yang langsung bertanya soal contoh surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Surat ini memang termasuk dokumen wajib dalam syarat penyaluran Dana Desa tahap II. Di dalam PMK 81/2025, surat pernyataan ini ditempatkan satu paket dengan akta pendirian Koperasi Merah Putih atau bukti penyampaian dokumen ke notaris.

Fungsinya sederhana. Kepala Desa menyatakan bahwa desa benar-benar mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih melalui penganggaran APBDes.

Komitmen itu harus ditindaklanjuti lewat Perdes APBDes Perubahan atau Perkades Penjabaran APBDes Perubahan.

Jadi tidak hanya suratnya saja, tetapi juga harus masuk ke struktur anggaran.

Dalam praktiknya, surat ini sering diminta lebih cepat oleh Kabupaten. Tujuannya agar verifikasi dan perekaman di OM SPAN TKD tidak tertunda.

Sebagai mantan Perangkat Desa, saya sudah sering melihat kasus dana desa terlambat salur hanya karena satu dokumen.

Nah, karena itulah saya buat artikel dan template ini agar sobat desa bisa bergerak lebih cepat.

Baca juga artikel: Pinjaman Koperasi Merah Putih - Tahap Pengajuan hingga Pencairan.

“Surat keterangan tidak berlangganan” ini memuat identitas lengkap orang tua/wali dan warga (calon mahasiswa), menegaskan bahwa yang bersangkutan tidak berlangganan layanan seperti air PDAM, listrik, atau telepon rumah. Surat ini dapat diterbitkan oleh Kepala Desa maupun Lurah atau pejabat yang mewakili, tergantung domisili pemohon. Umumnya digunakan sebagai syarat administrasi untuk beasiswa atau bantuan pendidikan. Template versi terbaru tersedia dalam format Word (SIAP PAKAI) dengan fitur isian cepat, sudah disesuaikan dengan aturan tata naskah dinas. Dan dilengkapi 3 versi pejabat penandatangan masing-masing sesuai aturan terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Tidak Berlangganan?

Surat Keterangan Tidak Berlangganan adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menerangkan bahwa orang tua/wali dari calon mahasiswa benar-benar merupakan penduduk desa/kelurahan yang tidak berlangganan layanan tertentu seperti:

• air bersih PDAM,
• listrik PLN,
• sambungan telepon rumah,
• internet,
• dan/atau layanan langganan berbayar lainnya.

Penerbitan surat ini umumnya berkaitan dengan kebutuhan kelengkapan administrasi, khususnya saat calon mahasiwa mengurus berkas persyaratan beasiswa pendidikan. Banyak program bantuan atau beasiswa dari pemerintah maupun lembaga swasta (seperti KIP kuliah) mensyaratkan adanya bukti bahwa calon penerima berasal dari keluarga dengan keterbatasan fasilitas atau ekonomi, salah satunya dibuktikan melalui Surat Keterangan Tidak Berlangganan PDAM, Listrik, dan Telepon Rumah.

Dengan adanya surat ini, pihak universitas, sekolah tinggi, atau lembaga pemberi beasiswa dapat memastikan kondisi sosial-ekonomi calon mahasiswa berdasarkan fasilitas yang dimiliki di rumah.

Surat keterangan pemakaman ini memuat identitas lengkap almarhum/almarhumah, menegaskan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia dan sudah dimakamkan, serta memuat detail penguburan jenazah seperti hari, tanggal, waktu, dan lokasi. Surat ini diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang mewakili atas nama Kepala Desa/Lurah. Template Word siap pakai dengan fitur isian cepat dan dilengkapi 3 opsi pejabat penandatangan sesuai aturan terbaru, dari Formatadministrasidesa.com.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Pemakaman?

Surat Keterangan Pemakaman adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan yang menerangkan bahwa seseorang telah meninggal dunia dan sudah dimakamkan/dikuburkan pada waktu dan tempat tertentu.

Apa kegunaannya?

Surat ini biasanya digunakan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi kematian seperti:

• mengurus akta kematian di Disdukcapil,
• syarat pencairan klaim asuransi,
• syarat pencairan dana pensiun/jaminan sosial,
• dan/atau administrasi keluarga seperti warisan, pensiun di Taspen/Asabri, atau hak ahli waris.

Masyarakat kadang juga menyebutnya sebagai surat keterangan penguburan. Sebenarnya keduanya sama saja, hanya berbeda istilah.

“Surat Keterangan Bukan Sebagai Perangkat Pemerintah Desa” memuat identitas lengkap pemohon, menjelaskan seseorang bukan merupakan Perangkat Pemerintah Desa. Surat ini diterbitkan Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Desa untuk memberikan klarifikasi atau verifikasi kejelasan atas status jabatan seseorang. Tersedia template Word siap pakai dengan fitur isi cepat, lengkap dengan 3 versi pejabat penandatangan sesuai aturan tata naskah dinas terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Bukan Sebagai Perangkat Pemerintah Desa?

Surat Keterangan Bukan Sebagai Perangkat Pemerintah Desa adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa yang menerangkan bahwa seseorang tidak sedang menjabat sebagai bagian dari Pemerintah Desa, baik sebagai Kepala Desa maupun Perangkat Desa (Sekdes, Kaur, Kasi, Kepala Dusun).

Apa fungsinya?

Surat ini biasanya dipakai untuk membuktikan bahwa seorang warga desa bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa aktif.
Biasanya diminta saat:

• mengurus pencalonan BPD,
• melamar sebagai calon ASN (PNS/PPPK),
• syarat ikut seleksi tertentu yang melarang rangkap jabatan,
• atau keperluan hukum/administrasi lainnya.

Jadi intinya, surat keterangan ini sifatnya klarifikasi status seseorang apakah ia saat ini sebagai perangkat Pemerintah Desa atau bukan.