Permendesa PDTT Terbaru dari Tahun ke Tahun

Daftar Isi Kumpulan Permendesa Berdasarkan Tahun:


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah salah satu produk hukum yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kita sering menyebutnya atau menyederhanakan dengan istilah “Permendesa”, “Permendes”, maupun “Permendesa PDTT”.

Kumpulan Permendes dan Lampiran-Nya ini adalah representasi dari tekad Blog format-administrasi-desa.blogspot.com untuk membantu menginventarisasi dan menyebarluaskan file atau data yang ada pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola oleh Biro Hukum KEMENDESA.  Melalui artikel ini, Sobat Desa dapat mendownload (unduh) file atau info tentang permendesa PDTT dari tahun ke tahun dalam bentuk format PDF maupun Word (Doc). Misalnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, atau regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh Kemendesa PDTT.

Seperti yang Sobat Desa simak pada daftar isi tersebut, ini merupakan sekumpulan atau kaleidoskop dari salinan permendesa beserta Lampiran, baik yang ditetapkan pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Untuk produk hukum Kemendesa ini rencananya akan terus Kami update jika regulasi terbaru-Nya sudah diterbitkan. Salah satunya, seperti Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) 2020.

<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhouTQNrV4VBBa1S5B0COgx3FaRHcrTCxjHqqxqPRvoCcV7m2WRKZyFnlPqMGh4qlsPJohYNvEMvEvhIpp88o2WDV6q3DXPOP2rcxShtnfdSJx9-KstGUJEgpCTiYd4oB5_UTIDRglvvp4/s320/permendesa-pdtt-terbaru.jpg" alt="permendesa pdtt terbaru dan terlengkap"/>



Website Desa ini tentu saja memiliki alasan tersendiri mengapa kemudian Kami coba menyediakan himpunan dari salinan Permen Desa dan Lampiran-Nya yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Salah satunya, agar semua orang di seluruh Indonesia, bahkan di penjuru Dunia dapat memperkaya khasanah informasi hukum dan dapat menjadi bahan referensi. 


Untuk para peneliti yang landing melalui laman ini, barang kali info-info salinan permendesa ini dapat menjadi referensi hukum untuk menunjang riset yang dilakukan. Untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang berencana menyusun rancangan produk hukum (misalnya), baik di tingkat Daerah Kabupaten/Kota maupun di tingkat Desa/Kelurahan. File-file regulasi permendesa ini dapat menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Walikota (Perwali). Begitu juga Pemerintah Desa dapat menjadikan acuan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bersama Kepala Desa (Perberkades), Peraturan Kepala Desa (Perkades), maupun Keputusan Kepala Desa.

1. Kumpulan Permendesa Tahun 2015

Di Tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan dan menerbitkan beberapa produk hukum permendes. Berikut ini file kumpulan permendesa tahun 2015 yang dapat Anda download, yakni:

1.1. Permendesa No 1 Tahun 2015

Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan ini resmi ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2015 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2015 Nomor 158 oleh Menkumham, Yasonna H. Laoly.

Permendes no. 1/2015 ini nantinya menjadi dasar penetapan kewenangan desa untuk masing-masing desa melalui Peraturan Desa.


Atau:


1.2. Permendesa No 2 Tahun 2015

Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Peraturan ini resmi ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2015 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan diundangkan pada tanggal 30 Januari 2015 dalam Berita Negara Tahun 2015 Nomor 159 oleh Menkumham, Yasonna H. Laoly.

Permendes no. 2/2015 ini adalah acuan teknis tata tertib (tatib) dan mekanisme/prosedur dalam rapat atau musyawarah desa. Silahkan download file doc dan pdf-Nya berikut ini:


Atau:


1.3. Permendesa No 3 Tahun 2015

Permendesa No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2015 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan diundangkan pada tanggal 30 Januari 2015 dalam Berita Negara Tahun 2015 Nomor 160 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.

Ruang lingkup pendampingan desa dalam Permendes nomor 3 tahun 2015 ini mencakup:
  • Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
  • Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBDes, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan 
  • Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Atau:

1.4. Permendesa No 4 Tahun 2015

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2015 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan diundangkan pada tanggal 18 Februari 2015 di Jakarta dalam Berita Negara Tahun 2015 Nomor 296 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.

Secara umum permendes tentang BUMDes ini mengatur pedoman dalam pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUMDes maupun BUMDes Bersama.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka ketentuan mengenai BUMDes dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Silahkan Anda download file-Nya:


Atau:

1.5. Permendesa No 5 Tahun 2015

Permendesa No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2015 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan diundangkan pada tanggal 18 Februari 2015 di Jakarta dalam Berita Negara Tahun 2015 Nomor 297 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.

Inti dari Peraturan Menteri adalah mengatur dan menetapkan batasan program/kegiatan prioritas penggunaan dana desa (DD) untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di tahun anggaran 2015. 

Jika Anda belum memiliki file-nya. Anda dapat mengunduh melalui link:


Atau:


1.6. Permendesa No 6 Tahun 2015

Permendesa No 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2015 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan diundangkan pada tanggal 27 Maret 2015 di Jakarta dalam Berita Negara Tahun 2015 Nomor 463 oleh Menkumham, Yasonna H. Laoly.

Poin penting dari Peraturan Menteri ini adalah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, serta struktural organisasi tata kerja di lingkungan kementerian desa PDTT.

Silahkan download gratis (free) filenya dalam bentuk PDF dan Word (Doc) berikut ini:


Atau:


Keterangan : Permendesa ini telah diubah. LIHAT : Permendesa Nomor 22 Tahun 2018.

1.7. Permendesa No 7 Tahun 2015

Permendesa Nomor 7 Tahun 2015 - Saat Kami coba cek melalui laman resmi JDIH Kemendesa permendesa tersebut tidak bisa diakses. Entah Kenapa. 

Jika sudah ada info terbaru tentang peraturan menteri ini, akan Kami update segera. Termasuk link download-nya.

1.8. Permendesa No 8 Tahun 2015

Permendesa No. 8 Tahun 2015  - Untuk saat ini belum tersedia. Saat Kami coba cek melalui laman resmi JDIH Kemendesa permendesa tersebut tidak bisa diakses. Entah Kenapa. 
Jika sudah ada info terbaru tentang permendesa PDTT nomor 8 Tahun 2015, akan Kami update segera. Termasuk link download-nya.

1.9. Permendesa No 9 Tahun 2015

Permendesa No 9 Tahun 2015  - Untuk saat ini belum tersedia. Saat Kami coba cek melalui laman resmi JDIH Kemendesa permendesa tersebut tidak bisa diakses. Entah Kenapa. 

Jika sudah ada info terbaru tentang permendesa no. 9 tahun 2015 ini, akan Kami update segera. Termasuk link download-nya.

Keterangan : Permendesa ini telah diubah. LIHAT Permendesa Nomor 8 Tahun 2017.

1.10. Permendesa No 10 Tahun 2015

Permendesa No 10 Tahun 2015  - Untuk saat ini belum tersedia. Saat Kami coba cek melalui laman resmi JDIH Kemendesa, permendesa tersebut tidak bisa diakses. Entah mengapa. 

Jika sudah ada info terbaru tentang permendesa no. 10/2015 ini, akan Kami update segera. Termasuk link download-nya.

1.11. Permendesa No 11 Tahun 2015

Permendesa Nomor 11 Tahun 2015  - Untuk saat ini belum tersedia. Saat Kami coba tinjau via laman resmi JDIH Kemendesa, permen desa tersebut tidak bisa diakses. Entah mengapa. 

Jika sudah ada informasi terbaru tentang permendesa PDTT No 11 Tahun 2015 ini, akan Kami update segera seperti biasa. Termasuk link download-nya.

1.12. Permendesa No 12 Tahun 2015

Permendesa No 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat adalah acuan/pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM).

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Program PKKPM adalah memberikan arah dan tata cara pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam  rangka  pencapaian  peningkatan  kapasitas  rumah  tangga miskin, perluasan kesempatan kerja dan wirausaha serta penyediaan infrastruktur ekonomi pendukung untuk pengembangan kawasan perdesaan.

Untuk Anda yang mendownload file regulasi tersebut. Silahkan unduh pada link berikut ini:


Atau:

1.13. Permendesa No 13 Tahun 2015

Permendesa No 13 Tahun 2015 tentang Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah dasar pembuatan dan penggunaan logo resmi kementerian desa PDTT. 

Yang dimaksud  dengan  logo adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

Untuk Anda yang mau mendownload file permendes ini beserta lampiran-Nya. Silahkan unduh pada link berikut ini:


Atau:

1.14. Permendesa No 14 Tahun 2015

Permendesa No 14 Tahun 2015  - Untuk saat ini belum tersedia. Saat Kami coba tinjau via laman resmi JDIH Kemendesa, permen desa tersebut tidak bisa diakses. Entah mengapa. 

Jika sudah ada informasi terbaru tentang permendesa nomor 14 tahun 2015 ini, akan Kami update segera seperti biasa. Termasuk link download-nya.

1.15. Permendesa No 15 Tahun 2015

Permendesa No 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 adalah pedoman dalam penyusunan Renstra Kemendesa PDTT di tahun 2015-2019.

Renstra KDPDTT, adalah dokumen perencanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015-2019. Rencana Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Renja KDPDTT adalah dokumen perencanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk Anda yang mau mendownload file permendes ini beserta lampiran-Nya. Silahkan unduh pada link berikut ini:


Atau:

1.16. Permendesa No 16 Tahun 2015

Permendesa Nomor 16 Tahun 2015  - Untuk saat ini belum tersedia. Saat Kami coba cek via laman resmi JDIH KemenDESA, permen desa tersebut tidak bisa diakses. Entah mengapa. 

Jika sudah ada informasi terbaru tentang permendesa no. 16 tahun 2015 ini, akan Kami update segera seperti biasa. Termasuk link download-nya.

1.17. Permendesa No 17 Tahun 2015

Permendesa No 17 Tahun 2015  - Untuk saat ini belum tersedia. Saat Kami coba cek via laman resmi JDIH KemenDESA, permendesa tersebut tidak bisa diakses. Entah mengapa. 

Jika sudah ada informasi terbaru tentang permendesa nomor 17 tahun 2015 ini, akan Kami update segera seperti biasa. Termasuk link download-nya.

1.18. Permendesa No 18 Tahun 2015

Permendesa No 18 Tahun 2015  - Untuk saat ini belum tersedia. Saat Kami coba cek via laman resmi JDIH KemenDESA, permendesa PDTT tersebut tidak bisa diakses. Entah mengapa. 

Jika sudah ada informasi terbaru tentang permendesa nomor 18 tahun 2015 ini, akan Kami update segera seperti biasa. Termasuk link download-nya.

1.19. Permendesa No 19 Tahun 2015

Permendesa No 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang mengatur penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemendesa PDTT.

Yang mana, penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertujuan untuk mengendalikan dan mendorong para pimpinan unit kerja mandiri dan Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara efektif, efisien sehingga tercapai tujuan organisasi.

Untuk Anda yang mau mendownload file salinan permendesa ini. Silahkan unduh pada link berikut ini:


Atau:

1.20. Permendesa No 20 Tahun 2015

Permendesa No 20 Tahun 2015 - Untuk saat ini belum tersedia. Ketika Kami coba tinjau langsung melalui laman resmi JDIH KemenDESA, permendesa PDTT tersebut tidak bisa diakses. Entah mengapa. 

Jika sudah ada informasi terbaru tentang permendesa nomor 20 tahun 2015 ini, akan Kami update segera seperti biasa. Termasuk link download-nya.

1.21. Permendesa No 21 Tahun 2015

Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 adalah pedoman pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016.  

Dalam Permendesa ini diatur bagaimana penggunaan Dana Desa untuk prioritas belanja bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Untuk Anda yang ingin download file permendes ini dan lampirannya. Silahkan download melalui link:


Atau:


2. Kumpulan Permendesa Tahun 2016

Kumpulan Permendesa Tahun 2016 adalah sekumpulan produk hukum permendesa PDTT yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di tahun 2016. 


Berikut ini kumpulan permendes tahun 2015 yang dapat Anda download gratis (free), yakni:

2.1. Permendesa Nomor 1 Tahun 2016

Permendesa No 1 Tahun 2016 tentang E-government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemendesa PDTT dengan berbasis sistem internet dengan memanfaatkan aplikasi informasi dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan  penyampaian informasi  dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online.

Untuk Anda yang mau mendownload file salinan permendesa ini. Silahkan unduh pada link download berikut ini:


Atau:

2.2. Permendesa Nomor 2 Tahun 2016

Permendesa No 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun adalah produk hukum yang mengatur komponen Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa, dan penggunaan serta pengelolaan data Indeks Desa Membangun (IDM) tersebut.

Untuk Anda yang mau mendownload file salinan permendesa ini dan lampiran-Nya. Silahkan unduh pada link download berikut ini:


Atau:

2.3. Permendesa Nomor 3 Tahun 2016

Permendesa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Dalam Penentuan Daerah Tertinggal Secara Nasional adalah produk hukum yang mengatur ketentuan atau juknis mengenai:
  • kriteria dan indikator penentu daerah tertinggal;
  • distribusi bobot kriteria dan indikator;
  • penentuan arah ketertinggalan;
  • tata cara penghitungan; 
  • jenis data dan sumber data
Untuk Anda yang mau mendownload file copy permendesa ini beserta lampiran-Nya. Silahkan unduh pada link download berikut ini:


Atau:

2.4. Permendesa Nomor 4 Tahun 2016

Permendesa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 adalah produk hukum yang mengatur pedoman pelimpahan urusan pemerintahan di lingkungan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT untuk Tahun 2016. 

Untuk Anda yang mau mendownload file salinan permendesa ini. Silahkan unduh pada link download berikut ini:


Atau:

2.5. Permendesa Nomor 5 Tahun 2016

Permendesa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah produk hukum yang mengatur pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. Permendes no. 5 tahun 2016 ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2016 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan juga diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 359 di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2016 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Pembangunan kawasan perdesaan dalam Permendesa ini diselenggarakan berdasarkan prinsip:
  • partisipasi;
  • holistik dan komprehensif;
  • berkesinambungan;
  • keterpaduan;
  • keadilan;
  • keseimbangan;
  • transparansi; dan
  • akuntabilitas.
Untuk Anda yang ingin mendownload file salinan permendes ini. Silahkan unduh pada link download berikut ini:


Atau:

2.6. Permendesa Nomor 6 Tahun 2016

Permendesa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang mengatur ketentuan jabatan dan kelas jabatan, serta tunjangan kinerja pada lingkungan Kemendesa PDTT. Permendes no. 6 tahun 2016 ini ditetapkan pada tanggal 27 April 2016 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan juga diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 669 di Jakarta pada tanggal 29 April 2016 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Silahkan unduh pada link download berikut ini:


Atau:


Keterangan : Permendesa ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. LIHAT : Permendesa Nomor 24 Tahun 2017.

2.7. Permendesa Nomor 7 Tahun 2016

Permendesa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di  Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja, waktu kerja, rekam kehadiran,  pelanggaran waktu kerja, penilaian prestasi, pembayaran tunjangan kinerja, pengurangan tunjangan kinerja, dan pemberhentian tunjangan kinerja  bagi pegawai di lingkungan Kemendesa PDTT. 

Permendes no. 7 tahun 2016 ini ditetapkan pada tanggal 27 April 2016 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan juga diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 670 di Jakarta pada tanggal 29 April 2016 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa ini beserta lampiran-Nya. Silahkan unduh pada link download berikut ini:


Atau:

2.8. Permendesa Nomor 8 Tahun 2016

Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 adalah produk hukum yang mengatur ketentuan perubahan yang ada pada Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Permendes no. 8 tahun 2016 ini ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2016 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan juga diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 786 di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2016 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendes ini beserta lampiran-Nya. Silahkan unduh pada link download berikut ini:


Atau:

2.9. Permendesa Nomor 9 Tahun 2016

Permendesa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat adalah produk hukum yang mengatur arah kebijakan, program penyelenggaraan, penjaminan dan pengendalian mutu, komite standar, peran serta masyarakat dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, sistem informasi dan pembiayaan pelatihan masyarakat. 

Permendes no 9 tahun 2016 ini ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2016 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan juga diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 787 di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2016 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa ini. Silahkan unduh pada link download berikut ini:


Atau:

2.10. Permendesa Nomor 10 Tahun 2016

Permendesa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang mengatur Pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat  yang  melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi pada Kementerian, Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Permendes PDTT no. 10 tahun 2016 ini ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2016 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan juga diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 875 di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2016 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa beserta lampirannya. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.11. Permendesa Nomor 11 Tahun 2016

Permendesa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah produk hukum yang mengatur tata cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 

Permendes PDTT no. 11 tahun 2016 ini ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2016 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan juga diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 876 di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2016 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam melakukan proses pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa beserta lampirannya. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:


Keterangan : Permendesa ini telah diubah. LIHAT Permendesa Nomor 15 Tahun 2017.

2.12. Permendesa Nomor 12 Tahun 2016

Permendesa Nomor 12 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan anggaran di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang mengatur pedoman pelaksanaan anggaran di lingkup Kemendesa PDTT. Permendes PDTT no. 12 tahun 2016 ini ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2016 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan juga diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 877 di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2016 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Tujuan ditetapkannya Permendesa PDTT No 12 Tahun 2016 ini adalah:
  • menjadi Petunjuk Pelaksanaan Anggaran bagi para pengelola keuangan di lingkungan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  • terlaksananya anggaran yang efektif, efesien, tertib dan transparansi dan akuntabel, serta pencairan dana secara tepat waktu;
  • terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara baik, benar dan berkualitas; dan
  • terlaksananya penyerahan hasil pelaksanaan anggaran dari PPK kepada KPA pada setiap satuan kerja (satker) setiap akhir tahun anggaran.
Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa beserta lampirannya. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.13. Permendesa Nomor 13 Tahun 2016

Permendesa Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Instansi disemua tingkatan pemerintahan dalam memberikan pelayanan penanaman modal, serta badan usaha dalam melakukan penanaman modal pada sebagian atau keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi.

Permendesa No. 13/2016 ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi disemua tingkatan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada badan usaha dan masyarakat dalam melakukan penanaman modal pada sebagian atau keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi.

Permendes PDTT no. 12 tahun 2016 ini ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2016 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan juga diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 878 di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2016 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.14. Permendesa Nomor 14 Tahun 2016

Permendesa Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan   Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini ditetapkan dengan tujuan:
  • menciptakan produk Peraturan Menteri yang disusun dengan tertib hukum dan berdasarkan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang diperlukan;
  • menyerasikan materi muatan Peraturan Menteri sesuai dengan sifat, jenis, dan hierarki peraturan perundang-undangan;
  • menyeragamkan pola dan bentuk Peraturan Menteri; dan 
  • meningkatkan koordinasi dalam penyusunan Peraturan Menteri.
Permendesa No. 14/2016 ini ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2016 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan juga diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 973 di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa beserta lampiran-Nya. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.15. Permendesa Nomor 15 Tahun 2016

Permendesa Nomor 15 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2015-2019 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi internal dan eksternal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Road Map RB KemendesaPDTT adalah dokumen Reformasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Permendesa No. 15/2016 ini bertujuan agar Road  Map RB KemendesaPDTT dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran reformasi birokrasi dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2015-2019 serta dalam rencana aksi tahunan.

Permendes ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2016 oleh Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo. Dan juga diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1430 di Jakarta pada tanggal 23 September 2016 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa ini beserta lampiran-Nya. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.16. Permendesa Nomor 16 Tahun 2016

Permendesa Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi internal dan eksternal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Permendesa No. 16/2016 ini ditetapkan dengan tujuan, yaitu:
  • sebagai acuan bagi Penyelenggaran Negara di Lingkungan Kementerian dalam mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  • meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
  • menegakkan integritas; dan
  • meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Permendes ini ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2016 oleh Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo. Dan juga diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1431 di Jakarta pada tanggal 23 September 2016 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa ini beserta lampiran-Nya. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.17. Permendesa Nomor 17 Tahun 2016

Permendesa Nomor 17 Tahun 2016 tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
  • mendorong terbentuknya sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja pegawai ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
  • meningkatkan kinerja pegawai ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Permendes ini ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2016 oleh Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo. Dan juga diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1432 di Jakarta pada tanggal 23 September 2016 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa ini. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.18. Permendesa Nomor 18 Tahun 2016

Permendesa Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang mengatur tentang tujuan, prinsip dasar, nilai-nilai dasar, sanksi, prosedur penyampaian dugaan pelanggaran, dan majelis kode etik yang berlaku di lingkungan Kemendesa PDTT.

Permendes ini ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2016 oleh Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo. Dan juga diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1433 di Jakarta pada tanggal 23 September 2016 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa ini. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.19. Permendesa Nomor 19 Tahun 2016

Permendesa Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang mengatur tentang petunjuk teknis evaluasi proses pelaporan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berlaku di lingkungan Kemendesa PDTT.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa ini. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.20. Permendesa Nomor 20 Tahun 2016

Permendesa Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 - Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Permendesa No. 20/2016 ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah  melalui  dekonsentrasi dan  tugas pembantuan dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa ini dan lampiran-Nya. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:


Catatan : Permendesa ini telah dicabut, dengan ditetapkannya Permendesa Nomor 6 Tahun 2017 (LIHAT).

2.21. Permendesa Nomor 21 Tahun 2016

Permendesa Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Pegawai Berprestasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang mengatur pedoman penilaian bagi pegawai berprestasi di lingkungan Kemendesa PDTT.

Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian pegawai berprestasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa no. 21 tahun 2016 ini dan lampiran-Nya. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.22. Permendesa Nomor 22 Tahun 2016

Permendesa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 adalah produk hukum yang memuat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa (DD) di Tahun 2017.

Pengaturan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 ini bertujuan untuk:

  • memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
  • memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
  • memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa no. 22 tahun 2016 ini dan lampiran-Nya. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.23. Permendesa Nomor 23 Tahun 2016

Permendesa Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi adalah produk hukum yang memuat pengaturan mengenai:
  • bentuk, nomenklatur dan tipe Perangkat Daerah bidang Transmigrasi
  • susunan organisasi, tugas dan fungsi Perangkat Daerah bidang Transmigrasi
Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa no. 23 tahun 2016 ini dan lampiran-Nya. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.24. Permendesa Nomor 24 Tahun 2016

Permendesa Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang memuat pengaturan mengenai pengaduan, penanganan pengaduan, pemberian perlindungan, penghargaan dan pemberian sanksi yang berlaku di lingkungan Kemendesa PDTT.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa no. 24 tahun 2016 ini dan lampiran-Nya. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.25. Permendesa Nomor 25 Tahun 2016

Permendesa Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi bertujuan untuk:

  • menjamin agar pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras dengan Rencana Kawasan Transmigrasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  • mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum di Kawasan Transmigrasi; dan
  • mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana, utilitas umum dan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi.

Ruang lingkup pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi yang diatur dalam Permendesa 25 Tahun 2016 ini meliputi:

  • penentuan jenis prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi;
  • pengaturan jaringan prasarana dasar dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi;

  • tata cara pembangunan fisik prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi; dan
  • tata cara pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa no. 25 tahun 2016 ini dan lampiran-Nya. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.26. Permendesa Nomor 26 Tahun 2016

Permendesa Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pelaksanaan Transmigrasi - Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam rangka pemberian izin dan persetujuan kepada kelompok masyarakat yang ingin berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi di kawasan transmigrasi.


Ruang lingkup yang diatur dalam Permendesa 26 Tahun 2016 ini meliputi:

  • bentuk dan persyaratan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi;
  • prosedur pemberian persetujuan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi;
  • hak dan kewajiban kelompok masyarakat sebagai pemegang PPT;
  • pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; dan 
  • larangan dan sanksi administratif.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa no. 26 tahun 2016 ini dan lampiran-Nya. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.27. Permendesa Nomor 27 Tahun 2016

Permendesa Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman umum (PEDUM) dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Permendesa No. 27/2016 bertujuan dalam rangka tertib pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.


Ruang lingkup yang diatur dalam Permendesa PDTT 27 Tahun 2016 ini meliputi:
  • jenis Bantuan Pemerintah;
  • bentuk Bantuan Pemerintah dan penerima Bantuan Pemerintah;
  • mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah;
  • pembinaan dan pengawasan; dan
  • monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa nomor 27 tahun 2016 ini dan lampiran-Nya. Silahkan download pada link download berikut ini:


Atau:

2.28. Permendesa Nomor 28 Tahun 2016

Permendesa Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan diklat bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Permendesa No. 28 Tahun 2016 ini bertujuan memberikan acuan dalam rangka penyelenggaraan diklat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar terjalin koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan diklat Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.


Jika Anda ingin mendownload salinan permendesa nomor 28 tahun 2016 ini. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

2.29. Permendesa Nomor 29 Tahun 2016

Permendesa Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimaksudkan sebagai acuan dalam proses mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Permendesa no. 29/2016 ini bertujuan untuk: 
  • menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan;
  • mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • meningkatkan kinerja dan disiplin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  • meningkatkan etos kerja dan kualitas kerja sesuai dengan visi/misi dan nilai-nilai kementerian.
Cek juga : Contoh Visi Misi Calon Kepala Desa

 Jika Anda mau mendownload salinan permendesa no 29 tahun 2016 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:


Keterangan : Permendesa ini telah diubah, LIHAT Permendesa Nomor 7 Tahun 2017.

3. Kumpulan Permendesa Tahun 2017

Kumpulan Permendesa Tahun 2017 adalah sekumpulan permendesa PDTT yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Tahun 2017. 

Blog format-administrasi-desa.blogspot.com telah mengumpulkan beberapa produk hukum permendes yang dikeluarkan oleh Kemendesa PDTT tersebut.  Berikut ini kaleidoskop file Permendesa 1-25 tahun 2017 yang dapat Anda download, yakni:

3.1. Permendesa Nomor 1 Tahun 2017

Permendesa No 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyimpanan arsip dan penemuan kembali arsip dengan cepat dan tepat (retrieval) jika diperlukan, dengan cara memberikan kode klasifikasi dalam bentuk penomoran pada setiap naskah dinas yang masuk atau keluar dari lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah kode pemisahan arsip atas dasar perbedaan yang ada serta pengelompokan arsip atas dasar kesamaan jenis dan isi atau keterkaitan isi antara satu dengan yang lain di lingkungan Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan memberikan kode pengenal sesuai dengan masalah yang terkandung didalamnya.

Jika Anda mau mendownload salinan permendesa nomor 1 tahun 2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.2. Permendesa Nomor 2 Tahun 2017

Permendesa No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan pedoman yang bersifat baku dalam melakukan pengamanan dan pemberian akses terhadap arsip dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Jika Anda mau mendownload salinan permendesa nomor 2 tahun 2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.3. Permendesa Nomor 3 Tahun 2017

Permendesa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pedoman Jadwal Retensi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini disusun oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Dalam Permendesa No 3 Tahun 2017 ini diatur Pedoman Jadwal Retensi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi digunakan untuk menyusun:
  • JRA substantif di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
  • JRA fasilitatif di bidang keuangan, kepegawaian, dan nonkeuangan dan nonkepegawaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Jika Anda mau mendownload salinan permendesa no. 3 tahun 2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.4. Permendesa Nomor 4 Tahun 2017

Permendesa No 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 adalah produk hukum yang secara khusus mengatur pedoman penetapan prioritas penggunaan Dana Desa (DD) di tahun anggaran 2017. 

Didalam Permendesa 4/2017 ini diatur prioritas penggunaan DD untuk kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan pembangunan desa.

Seperti apa rincian pengaturan apa-apa yang prioritas dan tidak prioritas untuk dibiayai Dana Desa di tahun 2017. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa no. 4 tahun 2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.5. Permendesa Nomor 5 Tahun 2017

Permendesa No 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang secara khusus mengatur pedoman penyusunan SOP di lingkungan Kemendesa PDTT. 

Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut dengan Pedoman Penyusunan SOP adalah pedoman bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi masing-masing.

Dengan berlakunya Permendesa No. 5 Tahun 2017 ini maka Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1203), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Seperti apa pengaturan yang terdapat dalam Permendesa ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa 5/2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.6. Permendesa Nomor 6 Tahun 2017

Permendesa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 adalah produk hukum yang secara khusus mengatur pedoman pelimpahan dan penugasan di lingkungan Kemendesa PDTT pada tahun anggaran 2017. 

Dengan berlakunya Permendesa No. 6 Tahun 2017 ini maka Permendesa Nomor 20 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Seperti apa ketentuan yang terdapat dalam Permendesa ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa 6/2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.7. Permendesa Nomor 7 Tahun 2017

Permendesa No 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang secara khusus mengatur beberapa perubahan yang terjadi pada Permendesa No. 29 Tahun 2016.

Dengan berlakunya Permendesa No. 7 Tahun 2017 ini maka Permendesa Nomor 29 Tahun 2016 harus disesuaikan dengan permendesa ini.

Seperti apa ketentuan yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa 7/2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.8. Permendesa Nomor 8 Tahun 2017

Permendesa No 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang secara khusus mengatur beberapa perubahan yang terjadi pada Permendesa No. 9 Tahun 2015.

Dengan berlakunya Permendesa No. 8 Tahun 2017 ini maka Permendesa Nomor 9 Tahun 2015 harus disesuaikan dengan permendesa ini.

Seperti apa ketentuan yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa 8/2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.9. Permendesa Nomor 9 Tahun 2017

Permendesa No 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2017 adalah produk hukum yang secara khusus mengatur Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi yang dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi pemerintah daerah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.

Ada 2 jenis DAK Fisik Afirmasi yang diatur dalam Permendes Nomor 9 Tahun 2017 ini, yakni:
  • DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
  • DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi diarahkan untuk daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan kepulauan yang menghubungkan kawasan terisolir.
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk operasional penggunaan dan lain-lain yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa 9/2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.10. Permendesa Nomor 10 Tahun 2017

Permendesa No 10 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi pejabat wajib LHKPN di lingkungan Kemendesa PDTT.

Permendesa Nomor 10 Tahun 2017 ini bertujuan mewujudkan pemerintahan yang baik dan berintegritas yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang di Kementerian.

Lingkup pengaturan dalam Permendes No. 10/2017 ini meliputi:

  • Wajib Lapor;
  • Penyampaian LHKPN;
  • Pengelola LHKPN; 
  • Pengawasan; dan
  • Sanksi.
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa 10 Tahun 2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.11. Permendesa Nomor 11 Tahun 2017

Permendesa No 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi adalah produk hukum yang mengatur acuan bagi instansi dan/atau satuan kerja disemua tingkatan pemerintahan dalam memberikan fasilitasi dan pelayanan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi.

Dalam Permendesa 11/2017 ini diatur, penataan persebaran penduduk dilaksanakan melalui kegiatan:
  • penataan penduduk setempat; dan
  • fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran.
Ruang lingkup pengaturan dalam Permendes ini mencakup:

  • persyaratan sebagai transmigran dan persyaratan bagi penduduk setempat yang dapat memperoleh perlakuan sebagai transmigran;
  • tahapan pelaksanaan penataan penduduk setempat di kawasan transmigrasi;
  • pelaksanaan fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran; dan
  • penetapan dan pembatalan sebagai transmigran
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa 11 Tahun 2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.12. Permendesa Nomor 12 Tahun 2017

Permendesa No 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah adalah produk hukum yang mengatur pedoman yang wajib dipatuhi bagi pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, dan masyarakat dalam menyelenggarakan kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah.

Permendesa ini ditujukan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, dan masyarakat dalam kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah.

Ruang lingkup pengaturan kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah dalam Permendesa No. 12 Tahun 2017 i ini mencakup:

  • bentuk, subyek, dan obyek perjanjian kerja sama;
  • tanggung jawab para pihak dalam perjanjian bekerja sama;
  • mekanisme pelaksanaan kerja sama;
  • pembinaan dan pengawasan;
  • pendanaan;
  • sanksi;
  • penyelesaian perselisihan;
  • ketentuan peralihan; dan
  • ketentuan penutup.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa 12 Tahun 2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.13. Permendesa Nomor 13 Tahun 2017

Permendesa No 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang mengatur pedoman untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa 13 Tahun 2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:


Keterangan : Permendesa ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. LIHAT Permendesa Nomor 8 Tahun 2018.

3.14. Permendesa Nomor 14 Tahun 2017

Permendesa No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Duta Perubahan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang mengatur acuan dalam melaksanakan tugas sebagai duta perubahan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa 14 Tahun 2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.15. Permendesa Nomor 15 Tahun 2017

Permendesa No 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang mengatur sebagai pedoman yang mencakup pengaturan tentang pertimbangan, obyek dan subyek pelaksana pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), persyaratan maupun alur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Dengan berlakunya Permendesa No. 15 Tahun 2017 ini, maka Permendesa Nomor 11 Tahun 2016 harus menyesuaikan dengan Permendesa PDTT ini.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa 15 Tahun 2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.16. Permendesa Nomor 16 Tahun 2017

Permendesa Nomor 16 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2017-2019 adalah produk hukum yang mengatur sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi internal dan eksternal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam Permendesa No 16 Tahun 2017 ini yang dimaksud dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Road Map RB Kemendesa PDTT adalah dokumen Reformasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

Permendes ini bertujuan agar Road Map RB Kemendesa PDTT dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran reformasi birokrasi dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2015-2019 serta dalam rencana aksi tahunan.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa 16 Tahun 2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.17. Permendesa Nomor 17 Tahun 2017

Permendesa No 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang bertujuan sebagai pedoman bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Lain dalam penyelesaian kerugian Negara di lingkungan Kementerian agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

Permendesa No. 17/2017 ini mempunyai maksud untuk mengelola kekayaan negara secara cermat dan teliti oleh pejabat perbendaharaan negara dengan menggunakan sistem administrasi yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh tenaga pengelola yang profesional.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa 17 Tahun 2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.18. Permendesa Nomor 18 Tahun 2017

Permendesa No 18 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pengelolaan data kepegawaian sehingga dapat mempercepat pengelolaan dan penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat,  berkualitas, dan tepat waktu sebagai pendukung manajemen kepegawaian.

Permendes ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data kepegawaian, informasi manajemen kepegawaian dan data belanja pegawai.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa 18 Tahun 2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.19. Permendesa Nomor 19 Tahun 2017

Permendesa No 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 adalah produk hukum yang bertujuan sebagai pedoman dan acuan dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa (DD) di tahun anggaran 2018.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dalam Permendes 19/2017 ini bertujuan untuk:
  • memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
  • memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
  • memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa (DD) dalam Permendesa No. 19 Tahun 2017 ini didasarkan pada prinsip-prinsip:
  • Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
  • Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
  • Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  • Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
  • Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
  • Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa 19 Tahun 2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.20. Permendesa Nomor 20 Tahun 2017

Permendesa No 20 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018 adalah produk hukum yang bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Permendesa Nomor 20 Tahun 2017 ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 20/2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.21. Permendesa Nomor 21 Tahun 2017

Permendesa No 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Penyesuaian/Inpassing adalah produk hukum yang bertujuan sebagai acuan bagi pelaksana dan pejabat dalam melakukan uji kompetensi dalam rangka pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Penyesuaian/Inpassing.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 21/2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.22. Permendesa Nomor 22 Tahun 2017

Permendesa No 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang bertujuan sebagai pedoman bagi unit kerja di Lingkungan Kementerian dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Permendesa No. 22 Tahun 2017 ini meliputi:
  • penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  • perencanaan kinerja;
  • pengukuran kinerja;
  • pelaporan kinerja; dan
  • evaluasi akuntabiltas kinerja internal.
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 22/2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.23. Permendesa Nomor 23 Tahun 2017

Permendesa No 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa adalah produk hukum yang digunakan sebagai pedoman Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek.

Dalam Permendes Nomor 23 Tahun 2017 ini, Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa bertujuan:
  • mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi;
  • mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
  • mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
  • mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa.
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 23/2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.24. Permendesa Nomor 24 Tahun 2017

Permendesa No 24 Tahun 2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang digunakan sebagai pedoman penentuan jabatan dan kelas jabatan pada lingkungan Kemendesa PDTT.

Dalam Permendes Nomor 24 Tahun 2017 ini, Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa bertujuan:
  • mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi;
  • mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
  • mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
  • mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa.
Dengan berlakunya Permendesa Nomor 24  Tahun 2017 ini maka Permendesa Nomor 6 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 24/2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

3.25. Permendesa Nomor 25 Tahun 2017

Permendesa No 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang digunakan sebagai pedoman penentuan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja untuk pegawai di Lingkungan Kemendesa PDTT.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 25/2017 beserta Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4. Kumpulan Permendesa Tahun 2018

#Kumpulan Permendesa Tahun 2018 adalah sekumpulan permendesa PDTT yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Tahun 2018. 

Blog format-administrasi-desa.blogspot.com telah mengumpulkan beberapa dokumen produk hukum permendes yang dikeluarkan oleh Kemendesa PDTT tersebut.  Berikut ini kaleidoskop file Permendesa dari nomor 1-22 tahun 2018 yang dapat Anda download gratis (free), yakni:

4.1. Permendesa Nomor 1 Tahun 2018

Permendesa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang digunakan sebagai acuan dalam proses mempekerjakan Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Penetapan Permendesa No 1 Tahun 2018 ini bertujuan untuk:
  • menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan;
  • mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  • meningkatkan kinerja dan disiplin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  • meningkatkan etos kerja dan kualitas kerja sesuai dengan visi/misi dan nilai-nilai kementerian.
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 1/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.2. Permendesa Nomor 2 Tahun 2018

Permendesa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah produk hukum yang mengatur pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan dan panduan kepada Arsiparis dan Pengelola Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis secara efektif, efisien, dan sistematis sehingga dapat mendukung penyelenggaraan kearsipan Kementerian yang komprehensif.

Permendesa No. 2 Tahun 2018 ini bertujuan untuk:
  • menjamin arsip sebagai informasi yang autentik, terpercaya dan tersedia dengan cepat, tepat, aman dan efisien;
  • meningkatkan pengelolaan arsip untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
  • meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
  • menjamin arsip yang bernilai guna kesejarahan sehingga perlu diselamatkan dan dilestarikan sebagai memori kolektif bangsa.
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 2/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.3. Permendesa Nomor 3 Tahun 2018

Permendesa Nomor 3 Tahun 2018 - saat ini belum tersedia. Jika sudah ada akan Kami update permendesa dan Lampiran-Nya. 

Kami coba cek langsung melalui laman resmi JDIH Kemendesa, namun permendesa No 3 Tahun 2018 tidak Kami temukan.

4.4. Permendesa Nomor 4 Tahun 2018

Permendesa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemendesa.

Permendesa No 4 Tahun 2018 ini bertujuan untuk:
  • menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu di lingkungan Kementerian dan terintegrasi dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan sesama Anggota JDIHN;
  • menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  • mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyelenggaraan JDIH Kemendesa; dan
  • meningkatkan kualitas pembangunan hukum di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 4/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.5. Permendesa Nomor 5 Tahun 2018

Permendesa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan produk hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan naskah dinas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Ruang Lingkup Tata Naskah Dinas dalam Permendesa No. 5 Tahun 2018 ini meliputi:
  • pendahuluan;
  • jenis dan format naskah dinas;
  • pembuatan naskah dinas;
  • pengamanan naskah dinas;
  • kewenangan penandatanganan;
  • pengendalian naskah dinas;
  • sarana pengurusan naskah dinas; dan
  • organisasi pengelolaan naskah dinas.
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 5/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.6. Permendesa Nomor 6 Tahun 2018

Permendesa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan produk hukum yang menjadi acuan dalam pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat di lingkungan Kemendesa PDTT.

Permendesa No. 6 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan tujuan:
  • mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  • mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang baik;
  • terwujudnya penanganan koordinasi dan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
  • mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 6/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.7. Permendesa Nomor 7 Tahun 2018

Permendesa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 merupakan produk hukum yang menjadi acuan/pedoman bagi pemerintah daerah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.

Ruang lingkup kegiatan DAK Afirmasi bidang Tranportasi dalam Permendesa No. 7 Tahun 2018 meliputi:
  • pengadaan moda transportasi darat;
  • pengadaan moda transportasi perairan;
  • pembangunan dermaga rakyat;
  • pembangunan tambatan perahu; dan
  • pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan nonstatus.
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 7/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.8. Permendesa Nomor 8 Tahun 2018

Permendesa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan produk hukum yang menjadi acuan/pedoman dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemendesa PDTT.

Permendes ini ditetapkan dengan tujuan:
  • sebagai pedoman bagi Pegawai untuk memahami, mencegah, dan menangani Gratifikasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  • memberikan arah dan acuan bagi Pegawai mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan Gratifikasi untuk perlindungan dirinya maupun keluarganya dari ancaman dikenakannya tuduhan tindak pidana terkait Gratifikasi;
  • meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
  • membentuk lingkungan organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik Gratifikasi.
Dengan berlakunya Permendes ini, maka Permendesa Nomor 13 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 8/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.9. Permendesa Nomor 9 Tahun 2018

Permendesa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kemendesa PDTT.

Permendesa No 9 Tahun 2018 ini mempunyai sasaran untuk memastikan pengelolaan anggaran dan kinerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah:
  • sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  • sesuai dengan tugas dan fungsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  • memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber dana; dan
  • memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 9/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.10. Permendesa Nomor 10 Tahun 2018

Permendesa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran merupakan produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran.

Tujuan dari Permendesa No. 10 Tahun 2018 ini adalah untuk:
  • mewujudkan ketertiban dan kepastian dalam pemberian bantuan kepada Transmigran;
  • memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam memberikan bantuan kepada Transmigran; dan
  • mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemberian bantuan sebagai pemenuhan hak Transmigran.
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 10/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.11. Permendesa Nomor 11 Tahun 2018

Permendesa Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandantanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan produk hukum yang menjadi pedoman dalam pendelegasian kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian di lingkungan Kemendesa PDTT.

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian dalam Permendesa No 11 Tahun 2018 ini bertujuan untuk:

  • memperlancar pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
  • mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 11/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.12. Permendesa Nomor 12 Tahun 2018

Permendesa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan produk hukum yang menjadi pedoman/acuan dalam kerjasama di Lingkungan Kemendesa PDTT.

Permendesa No 12 Tahun 2018 ini bertujuan untuk:

  • menjadi acuan dalam melaksanakan Kerja Sama antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama;
  • menciptakan mekanisme penyusunan dan pelaporan Kerja Sama di Kementerian;
  • meningkatkan koordinasi antar unit di Kementerian;
  • menjamin kualitas (quality asssurance) bagi Kerja Sama yang dihasilkan; dan
  • mewujudkan produk Kerja Sama antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama yang sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 12/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.13. Permendesa Nomor 13 Tahun 2018

Permendesa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan produk hukum yang menjadi pedoman/acuan dalam pelaksanaan analisasi jabatan di Lingkungan Kemendesa PDTT.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 13/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.14. Permendesa Nomor 14 Tahun 2018

Permendesa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan produk hukum yang menjadi acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan evaluasi jabatan agar memiliki pola dan standar dalam penyusunan nilai dan kelas jabatan.

Pedoman Evaluasi Jabatan ini singkat dengan sebutan Pedoman Evajab.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 14/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.15. Permendesa Nomor 15 Tahun 2018

Permendesa Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan produk hukum yang menjadi acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan analisis beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pedoman Analisis Beban Kerja ini singkat dengan sebutan Pedoman ABK.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 15/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.16. Permendesa Nomor 16 Tahun 2018

Permendesa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 merupakan produk hukum yang menjadi acuan/pedoman prioritas penggunaan dana desa (DD) di Tahun Anggaran 2019.

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa (DD) dalam Permendesa No. 16 Tahun 2018 ini bertujuan untuk:
  • memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa (DD);
  • memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa (DD) melalui pendampingan masyarakat Desa;
  • memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa (DD); dan
  • memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa (DD).
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 16/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.17. Permendesa Nomor 17 Tahun 2018

Permendesa Nomor 17 Tahun 2018 - Sampai saat ini salinan dokumen-nya belum tersedia. Jika sudah ada file-nya akan Kami update beserta lampiran-Nya.

Kami sudah coba cek langsung di laman resmi JDIH Kemendesa, namun file-nya tidak Kami temukan.

4.18. Permendesa Nomor 18 Tahun 2018

Permendesa Nomor 18 Tahun 2018 - Sampai saat ini salinan dokumen permendesa no. 18 Tahun 2018 ini belum tersedia. Jika sudah ada file-nya akan Kami update beserta lampiran-Nya.

Kami sudah coba cek langsung di laman resmi JDIH Kemendesa, namun file permendes 18/2018 ini tidak Kami temukan.

4.19. Permendesa Nomor 19 Tahun 2018

Permendesa Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi merupakan produk hukum yang menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi di kawasan Transmigrasi.

Permendesa No 19 Tahun 2018 ini bertujuan agar pelaksanaan Transmigrasi mencapai sasaran yang ditetapkan untuk kesejahteraan masyarakat Transmigrasi.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 19/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.20. Permendesa Nomor 20 Tahun 2018

Permendesa Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan produk hukum yang menjadi acuan/pedoman bagi Petugas Keprotokolan dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Kemendesa PDTT.

Pengaturan Keprotokolan dalam Permendesa No. 20 Tahun 2018 ini bertujuan untuk:
  • memberikan penghormatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing, dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat di lingkungan Kementerian;
  • memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan aman, tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional di lingkungan Kementerian; dan
  • menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar kelembagaan dan bangsa.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini, meliputi:

  • Tata Tempat;
  • Tata Upacara; dan
  • Tata Penghormatan.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 20/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:


4.21. Permendesa Nomor 21 Tahun 2018

Permendesa Nomor 21 Tahun 2018 tentang Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan produk hukum yang menjadi pedoman/acuan untuk Pegawai dan Pejabat Penilai dalam melakukan Penilaian Kinerja Pegawai dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan prestasi kerja, pengembangan potensi dan karir Pegawai, serta pengembangan manajemen dan organisasi.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 21/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

4.22. Permendesa Nomor 22 Tahun 2018

Permendesa Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan produk hukum yang mengatur beberapa perubahan yang terjadi pada Permendesa No. 6 Tahun 2015.

Dengan berlakunya Permendesa ini, maka Permendesa Nomor 6 Tahun 2015 harus menyesuaikan dengan Permendesa ini.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 22/2018 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

5. Kumpulan Permendesa Tahun 2019

#Kumpulan Permendesa Tahun 2019 adalah sekumpulan permendesa PDTT yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2019. 

Blog format-administrasi-desa.blogspot.com telah mengumpulkan beberapa dokumen produk hukum permendes yang diterbitkan oleh Kemendesa PDTT tersebut.  Berikut ini kaleidoskop file Permendesa pada tahun 2019 yang dapat Anda download gratis (free), yakni:

5.1. Permendesa Nomor 1 Tahun 2019

Permendesa No 1 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018-2019 merupakan produk hukum yang mengatur pedoman/acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penyusunan Rencana Kerja Kemendesa PDTT.

Ruang lingkup dari Renstra Kemendesa PDTT dalam Permendesa Nomor 1 Tahun 2019 ini terdiri atas:
  • Buku I Agenda Pembangunan Nasional
  • Buku II Agenda Pembangunan Bidang; dan
  • Buku III Agenda Pemnbangunan Wilayah.
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 1/2019 ini. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

5.2. Permendesa Nomor 2 Tahun 2019

Permendesa No 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2019 merupakan produk hukum yang mengatur acuan/pedoman bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota tertentu dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Transportasi dan penggunaan serta pertanggungjawaban keuangan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.

Ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Tranportasi yang diatur dalam Permendesa No. 2 Tahun 2019 ini meliputi:
  • pengadaan moda transportasi darat;
  • pengadaan moda transportasi perairan;
  • pembangunan dermaga rakyat;
  • pembangunan tambatan perahu;
  • pembangunan atau peningkatan jalan nonstatus/jalan strategis; dan
  • renovasi jembatan gantung.
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 2/2019 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:


Atau:

5.3. Permendesa Nomor 3 Tahun 2019

Permendesa No 3 Tahun 2019 - 
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 3/2019 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:

DOWNLOAD PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2019 WORD (DOC)

Atau:

DOWNLOAD PERMENDESA NO 3 TAHUN 2019 PDF

5.4. Permendesa Nomor 4 Tahun 2019

Permendesa No 4 Tahun 2019 - 
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 4/2019 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:

DOWNLOAD PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2019 WORD (DOC)

Atau:

DOWNLOAD PERMENDESA NO 4 TAHUN 2019 PDF

5.5. Permendesa Nomor 5 Tahun 2019

Permendesa No 5 Tahun 2019 - 
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 5/2019 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:

DOWNLOAD PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2019 WORD (DOC)

Atau:

DOWNLOAD PERMENDESA NO 5 TAHUN 2019 PDF

5.6. Permendesa Nomor 6 Tahun 2019

Permendesa No 6 Tahun 2019 - 
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 6/2019 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:

DOWNLOAD PERMENDESA NOMOR 6 TAHUN 2019 WORD (DOC)

Atau:

DOWNLOAD PERMENDESA NO 6 TAHUN 2019 PDF

5.7. Permendesa Nomor 7 Tahun 2019

Permendesa No 7 Tahun 2019 - 
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 7/2019 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:

DOWNLOAD PERMENDESA NOMOR 7 TAHUN 2019 WORD (DOC)

Atau:

DOWNLOAD PERMENDESA NO 7 TAHUN 2019 PDF

5.8. Permendesa Nomor 8 Tahun 2019

Permendesa No 8 Tahun 2019 - 
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 8/2019 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:

DOWNLOAD PERMENDESA NOMOR 8 TAHUN 2019 WORD (DOC)

Atau:

DOWNLOAD PERMENDESA NO 8 TAHUN 2019 PDF

5.9. Permendesa Nomor 9 Tahun 2019

#Permendesa No 9 Tahun 2019 - 
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 9/2019 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:

DOWNLOAD PERMENDESA NOMOR 9 TAHUN 2019 WORD (DOC)

Atau:

DOWNLOAD PERMENDESA NO 9 TAHUN 2019 PDF

5.10. Permendesa Nomor 10 Tahun 2019

#Permendesa No 10 Tahun 2019 - 
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 10/2019 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:

DOWNLOAD PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2019 WORD (DOC)

Atau:

DOWNLOAD PERMENDESA NO 10 TAHUN 2019 PDF

5.11. Permendesa Nomor 11 Tahun 2019

#Permendesa No 11 Tahun 2019 - 
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 11/2019 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:

DOWNLOAD PERMENDESA NOMOR 11 TAHUN 2019 WORD (DOC)

Atau:

5.12. Permendesa Nomor 12 Tahun 2019

#Permendesa Nomor 12 Tahun 2019 - 
Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Permendesa PDTT ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda dapat mendownload salinan permendesa No. 12/2019 dan Lampiran-Nya. Silahkan download secara gratis (free) pada link download berikut ini:

DOWNLOAD PERMENDESA NOMOR 12 TAHUN 2019 WORD (DOC)

Atau:

DOWNLOAD PERMENDESA NO 12 TAHUN 2019 PDF



<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-e9mdtC_FdGDtR_wqiFjCVAPPEYS4Goz6YZAoTORO6OX6Bw1zHozPousHbJaMC_PsjctnfOIBlsGxhO_LTjuBfIPwKtALGs6ebAJjeLe2TOpPLv_eqP_HDnbWRtHYj2Q4Pfb6oxnU4Gw/s1600/kumpulan-permendesa-tahun.jpg" alt="kumpulan permendesa tahun"/>





Demikian kumpulan Permendesa PDTT terbaru dan terlengkap dari tahun ke tahun, yang dapat Anda download gratis (free)  dengan mudah, baik format Pdf maupun doc (word). Dan khusus, untuk Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 akan Kami terbitkan di artikel jika sudah ada file-nya.



Untuk kumpulan regulasi desa dalam  Permendagri. Silahkan cek pada artrikel : KUMPULAN PERMENDAGRI TENTANG DESA.



Semoga file dokumen regulasi hukum dari JDIH Kemendesa PDTT tersebut dalam berguna dan membantu Anda semua.  Salam Desa Membangun Indonesia.
⭐ Follow Format Administrasi Desa ke Feed Google News Anda.
Topik:
Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Permendesa PDTT Terbaru dari Tahun ke Tahun. Konten tersebut mengulas tentang Kumpulan PERMENDESA PDTT dan Lampiran-Nya Terbaru dan Terlengkap. Silahkan download gratis format doc (word) dan PDF sesuai tahun dan nomor Permendes yang dicari....

Silahkan bagikan artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih!
Posting Komentar
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget