Apakah Boleh Memutasi Perangkat Desa tanpa Kekosongan?
Sobat Desa yang saya hormati,
Salah satu pertanyaan yang paling sering mampir ke saya belakangan ini adalah: Apakah boleh melakukan mutasi perangkat desa meskipun tidak ada kekosongan jabatan?
Topik: "Opini"
Selamat datang di halaman kategori "Opini" pada web FormatAdministrasiDesa!
Apakah Anda sedang mencari "Opini"?
💡PETUNJUK PENCARIAN: Untuk menemukan informasi spesifik yang Anda cari, silakan pilih artikel dibawah ini, atau bisa juga KETIK kata kunci pada kotak pencarian cepat di bawah ini!!!
Pungutan Desa Pasca Pencabutan Permendes 1/2015: Apa yang Perlu Diperhatikan?
Dengan dikeluarkannya Permendes 8/2023, ketentuan mengenai pungutan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendes 1/2015 DICABUT dan dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI. Pencabutan ini membawa potensi implikasi pada cara desa mengelola pungutan. Mari kita telaah apa arti pencabutan ini bagi desa-desa di seluruh Indonesia.
Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Sebelum mengulas lebih jauh mengenai mekanisme/alur/prosedur pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Maka terlebih dahulu kita perlu memahami beberapa istilah umum berikut ini.
Anggota BPD Nyalon Kades Tidak Wajib Diberhentikan Jika Mengundurkan Diri
Beberapa waktu lalu (tepatnya 4 Mei 2019) muncul sebuah tulisan yang cukup menggegerkan jagat media sosial Sobat Desa dengan judul "Anggota BPD Tidak Wajib Mundur". Penulisnya bernama Nur Rozuqi, sang pemilik fanpage Padepokan Desa di Facebook. Salah seorang influencer favorit saya.
Krisis Regulasi di Desa
Krisis Regulasi di Desa - Dari sekian topik diskusi baik di halaman facebook Padepokan Desa, grup facebook GERAKAN DESA MERDEKA, grup WhatsApp GERAKAN DESA MERDEKA 1 dan 2, grup WhatsApp LEMBAGA KAJIAN DESA, grup WhatsApp PADEPOKAN DESA, grup WhatsApp NGAJI DESA, grup WhatsApp AS-BPD-SI, dan grup Telegram GERAKAN DESA MERDEKA, sangat dirasakan kalau para pemangku dan aparatur desa di Indonesia sampai sekarang ini mayoritas masih belum banyak pengetahuan dan keterampilan-nya dalam menyusun atau membuat produk hukum di desa.
Ironis-nya dalam rentang waktu 5 (lima) tahun berjalan ini, sangat sedikit para pembina desa bahkan hampir tidak ada yang melakukan pembinaan atau bimbingan teknis secara intens dan serius terkait hal tersebut.
Mencermati kondisi sebagaimana paparan singkat di atas bila disarikan dapat disebabkan oleh:
- Hadirnya Perangkat Desa baru yang latar akademisi-nya tidak linear dengan jabatan dalam Pemerintah Desa.
- Di beberapa daerah masih terjadi beragam modus mall praktik rekrutment perangkat desa.
- Lahirnya kepala Desa yang latar akademisi, pengalaman, keterampilan, dan motivasinya tidak kompatibel dengan kedudukan dan jabatan yang diembannya.
- BPD yang lemah dan dilemahkan, serta kurang bahkan tidak menyadari sebagai pengemban amanah demokrasi rakyat, yang salah satu penyebabnya adalah antara tugas yang diemban dengan penghargaan yang diterima tidak berbanding lurus.
- Banyaknya personal yang tupoksinya jabatannya membidangi sebagai pembina teknis tetapi tidak memiliki kompetensi yang memadahi.
- Ketidakpedulian para pembina desa terhadap regulasi di desa binaannya.
- Masih banyak oknum yang memanfaatkan kondisi dengan membuka praktik jahit menjahit perdes.
- Malasnya belajar tentang regulasi di desa bagi para pemangku dan aparatur desa.
- Sikap apatis dan ketidaktahuan rakyat desa karena sulitnya mengakses dokumen publik desa.
Verifikator Dokumen Anggaran Sesuai Permendagri 20 Tahun 2018
Verifikator Dokumen Anggaran Sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 - Verifikator adalah orang atau tim yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi/pemeriksaan terhadap kebenaran laporan, pernyataan atau perhitungan. Verifikator Anggaran Desa adalah perangkat desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa untuk melakukan verifikasi atau pemeriksaan yang berkenaan dengan anggaran desa. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sekretaris Desa (Sekdes).
Produk Peraturan Di Desa, Keistimewahan Bagi Desa
Produk Hukum Peraturan di Desa adalah salah satu keistimewahan yang dimiliki oleh Desa.
Salah
satu “kewenangan istimewa” yang diemban oleh Desa adalah desa memiliki
kewenangan untuk merencanakan, mengatur, mengurus dan mengelola sendiri desa sesuai
dengan kewenangan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan lainnya
sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Menurut "Blogger Desa", Hadirnya
Peraturan Desa bukan saja merupakan salah satu implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014. Akan tetapi juga merupakan bukti pengakuan hak otonom yang diberi kepada
untuk mengatur wilayah pemerintahannya. Andai saja, istilah “Daerah Tingkat”
masih digunakan, sudah pasti Desa adalah Daerah Tingkat 3 setelah Kabupaten
(Daerah Tingkat 2).
Kop Surat, Logo dan Stempel Dalam Tata Administrasi Pemerintahan Desa
Bagaimana bentuk/format Kop Surat, Logo, dan Stempel Kepala Desa, Sekretariat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Linmas, Posyandu, RT, RW, dan lain-lain) pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku?