FORMAT ADMINISTRASI DESA

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
8. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Berapa sih gaji BPD tahun 2021 hingga harus diperebutkan? Apakah ada kenaikan seperti halnya besaran gaji Perangkat Desa sesuai PP Nomor 11 Tahun 2019? Apakah gaji BPD di potong pajak pph/ppn?

1. Program Inovasi Desa (PID);
2. Bursa Inovasi Desa (BID) atau sekarang disebut juga "Bursa Pertukaran Inovasi"; dan
3. Desa Inovatif.

DAFTAR ISI:

1. Program Inovasi Desa
2. Bursa Inovasi Desa
3. Desa Inovatif

Program Inovasi Desa

"Bagaimana caranya agar Saya mendapatkan pemberitahuan langsung setiap kali artikel terbaru diposting oleh Web Format Administrasi Desa? Mohon penjelasannya Admin!," Tulis salah seorang Sobat Desa melalui Whatsapp Selular-nya.

"Artinya sangat tidak etis kalau tidak dijawab," Tegas Admin Blog Format Administrasi Desa, La Ode Muhamad Fiil Mudawat.

Sekedar Info: Tutorial ini dibuat khusus untuk membantu Sobat Desa yang BELUM BERLANGGANAN GRATIS/BELUM SUBSCRIBE Blog Format Administrasi Desa ini. 

Mudah saja! Seperti pada cuplikan gambar diatas. Jika Sobat Desa belum pernah sama sekali mendapatkan PEMBERITAHUAN (Notification) melalui Email mengenai Update artikel terbaru dari Website Format Administrasi Desa sebagaimana pada gambar diatas. Itu artinya Sobat Desa BELUM BERLANGGANAN/BELUM SUBSCRIBE.

• apa itu ASI Eksklusif?
• apa keunggulan atau manfaat dari ASI Eksklusif bagi Ibu dan Bayi?
• mengapa menyusui itu penting?
• bagaimana cara menyusui yang benar?
• apa dampak tidak diberikan ASI Eksklusif pada Bayi
• apakah ASI Eksklusif bisa cegah stunting?
• gambaran pengetahuan Ibu tentang pemberian ASI Eksklusif
• dan tema promosi kesehatan tentang ASI Eksklusif lainnya

• Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting [Contoh Format Excel-PDF]
• Contoh Struktur Organisasi Posyandu Desa/Kelurahan/Gampong/Nagari
• Format Surat Keterangan Lahir Terbaru

Jenis-Jenis Laporan Prioritas Dana Desa

1. Laporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota
2. Laporan Bupati/Walikota kepada Gubernur
3. Laporan Gubernur kepada Menteri Desa PDTT

Laporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota

Baca juga : Laporan Realisasi Anggaran Desa : Pengertian dan Contoh Format nya

Apa saja yang harus termuat dalam dokumen laporan penetapan prioritas Dana Desa dari Kades kepada Bupati/Walikota ini?

SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola dan Penyedia

1. Melalui Swakelola; dan
2. Melalui Penyedia.

Seperti dikutip pada laman Wikipedia, Pengertian Surat Kuasa adalah :

Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan pribadi, bisnis, ataupun masalah hukum (Surat Kuasa - Wikipedia bahasa Indonesia).

DAFTAR ISI:

• Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola
• Dokumen Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola
• Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia
• Dokumen Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa

Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola

Apa itu persiapan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola?

Dokumen Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola

Siapa saja pihak yang menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola?

Kasi (Kepala Seksi)/Kaur (Kepala Urusan)

Kapan dokumen persiapan pengadaan barang/jasa, khususnya RAB Pengadaan melalui Swakelola mulai disusun?

RAB Pengadaan disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola

Dokumen persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola disusun berdasarkan apa?

Dokumen persiapan Pengadaan melalui Swakelola disusun dan ditetapkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

Apa saja yang termasuk dokumen persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola?

• jadwal pelaksanaan kegiatan;
• rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
• gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
• spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
• RAB Pengadaan yaitu RAB yang disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola.

• gambar rencana kerja;
• jadwal pelaksanaan kegiatan;
• spesifikasi teknis;
• RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan (AHS); dan
• rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.

Bagaimana cara menghitung/perhitungan RAB Pengadaan melalui Swakelola berdasarkan DPA?

• Harga pasar di Desa setempat; atau
• Harga di desa terdekat dari desa setempat.

Bagaimana jika terjadi perbedaan antara RAB Pengadaan Melalui Swakelola dengan RAB pada DPA?

1. Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB (Perubahan RAB) pada DPA.
2. Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.

Bagaimana hasil akhir jika dokumen persiapan Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola telah selesai disusun dan ditetapkan?

• Pertama, perencanaan pengadaan barang dan jasa di Desa; dan
• Kedua, contoh dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa di Desa

DAFTAR ISI:

• Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
• Contoh Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Apa itu Perencanaan pengadaan barang dan jasa di Desa?

Perencanaan pengadaan barang dan jasa di Desa adalah tahapan awal yang dilakukan dalam proses pengadaan barang/jasa di Desa. Sebagai salah satu tahapan, perencanaan pengadaan tentu tidak boleh dilewati begitu saja, karena sukses atau tidaknya program/kegiatan juga ditentukan oleh perencanaan yang matang.

SOP Pembinaan dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

DAFTAR ISI:

• Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
• Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

1. Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan UKPBJ di kabupaten/kota setempat.
3. Apabila diperlukan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berkonsultasi kepada LKPP.

Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

1. Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati/Walikota melalui APIP.

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Menjadi Penyedia Barang/Jasa di Desa

1. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
2. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
3. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
4. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Bagaimana cara membuat Perbup pengadaan barang dan jasa di Desa? Apakah ada contoh format Perbup tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa?

• melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
• bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
• tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
• menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
• menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
• menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
• menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
• tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

Siapa saja Pihak-Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa?

1. Kepala Desa (Kades);
2. Kepala Seksi (Kasi)/Kepala Urusan (Kaur);
3. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
4. Masyarakat; dan 
5. Penyedia.

1. Prinsip Efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2. Prinsip Efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Prinsip Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
4. Prinsip Terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
5. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
6. Prinsip Gotong Royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
7. Prinsip Bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
8. Prinsip Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
9. Prinsip Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.