Juni 2020 | FORMAT ADMINISTRASI DESA -->
Juni 2020

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Anggota BPD adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahapan pelaksanaan pengisian/pemilihan BPD yang berisi pernyataan kesediaan/kesiapan/kesanggupan untuk dicalonkan menjadi anggota BPD. Dalam ulasan ini Kami akan mengulas dan memberikan contoh surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Surat Pengunduran Diri Linmas adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang berisi pernyataan pengunduran diri dari anggota Satlinmas di Desa atau Kelurahan. Pada ulasan kali ini Kami akan memberikan contoh surat pengunduran diri anggota Linmas/Satlinmas yang bisa digunakan untuk wilayah Desa maupun Kelurahan.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Surat Pernyataan Menjadi Anggota Linmas adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang memuat pernyataan kesediaan untuk menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas. Berikut ini ulasan terkait contoh surat pernyataan menjadi anggota Linmas.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | #Permendagri 26 Tahun 2020 | Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat pada tanggal 12 Mei 2020. Permendagri 26 Tahun 2020 tentang Linmas ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548 pada tanggal 2 Juni 2020 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | #Permendagri 84/2014 | Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat atau LINMAS diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Namun kini Permendagri 84 Tahun 2014 tentang Linmas sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pasca terbitnya Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.

Undang-Undang (UU) Desa Terbaru merupakan pijakan hukum/payung hukum atau landasan yuridis terbaru mengenai desa. Melalui UU Desa terbaru melahirkan berbagai perubahan dari berbagai aspek juga. Salah satu diantaranya adalah Perubahan Peraturan-Peraturan Teknis yang mengatur Desa sebelum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini diberlakukan. Apakah Anda mencari salinan draft UU No. 6 Tahun 2014 dan Lampiran-Nya (Penjelasan-Nya) yang dapat di-download?

Permendagri No 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Detail Peraturan
Tentang :PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Nomor Permendagri :119 Tahun 2019
Tanggal Penetapan :27 Desember 2019
Tanggal Pengundangan :31 Desember 2019
Kategori :Peraturan Menteri Dalam Negeri
Singkatan Bentuk :PERMENDAGRI
Tahun Terbit :2019
Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia :
Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia :
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia :
Tahun Berita Negara Republik Indonesia :2019
Nomor Berita Negara Republik Indonesia :1802
Bidang Hukum :
Sumber :Situs Website JDIH Kemendagri
T.E.U Pengarang :Kemendagri
Keterangan Status :Berlaku
Uji Materiil :
Ukuran File :9,226 KB
Jumlah Halaman :19 Halaman
Tipe File Download :PDF
Daftar Peraturan Terkait :
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-tEj6LEsaJpI/Xuqn2xbcKGI/AAAAAAAADQw/UtIFO06V-xEfd9V5BoG-nI5VjoPWiJi_gCLcBGAsYHQ/s320/permendagri-119-tahun-2019.png" alt="Download Permendagri No 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa PDF"/>
Download Permendagri No 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa PDF

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Jika sebelumnya aturan teknis terkait SIPD diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kini aturan tersebut dicabut dan yang diberlakukan adalah Permendagri 70 Tahun 2019.

Agar memudahkan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat, memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri 98/2018 belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung sehingga perlu menetapkan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Januari 2020. Permendagri 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251 pada tanggal 16 Maret 2020.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 adalah peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Baik itu pengawasan umum maupun pengawasan teknis.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Agustus 2019. Permendagri 5 Tahun 2019 tentang Mutasi PNS ini diundangkan pada tanggal 10 September 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034.

Permendagri No 58 Tahun 2019 adalah peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi dan antar Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Desember 2017. Permendagri 137 Tahun 2017 ini diundangkan pada tanggal 31 Desember 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955.

Permendagri No 17 Tahun 2017 mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045); dan Pasal 72 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Apa yang dimaksud dengan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan menurut Permendagri 137/2017?

Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Permendagri 137/2017, yang dimaksud dengan "Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan" adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

Apa yang dimaksud dengan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan menurut Permendagri 137/2017?

Sesuai penjelasan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Permendagri 137/2017, yang dimaksud dengan "Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Dasar hukum administrasi Desa adalah Permendagri 47 Tahun 2016.

Pada artikel sebelumnya mengenai Contoh Format Buku Administrasi Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri 47 tahun 2016 sebagian sudah Kami jelaskan bahwa dasar hukum atau aturan terkait buku administrasi pemerintahan Desa mengacu atau berdasarkan Permendagri No 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa beserta Lampiran-nya.

Lantas, pertanyaannya adalah:

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Aturan atau dasar hukum Laporan Kepala Desa adalah Permendagri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Sebagaimana sebagian sudah Kami jelaskan dalam ulasan sebelumnya terkait Contoh LPPD dan LKPPD Terbaru Sesuai Permendagri 46 tahun 2016, bahwa dasar hukum penyusunan LPPD Kepala Desa, termasuk LKPPD dan ILPPD merujuk pada Permendagri No 46 Tahun 2016 dan Lampiran-nya.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional. Lebih lanjut "Kompetensi Pemerintahan" diatur dalam Permendagri 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam ulasan ini berisi penjelasan mengenai Permendagri 108 Tahun 2017. Selain penjelasan, Kami juga menyediakan link download bagi Anda yang mau download Permendagri 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan beserta Lampiran-nya dalam bentuk PDF (bukan Doc).

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Permendagri No 66 Tahun 2017 adalah aturan yang mengubah tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Permendagri No 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri 82/2015 ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Agustus 2017.Dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222 pada tanggal 5 September 2017.

Dengan kata lain, selain Permendagri 82/2015, Permendagri No 66 Tahun 2017 merupakan dasar hukum terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 25 Februari 2020. Permendagri No 16 Tahun 2020 ini diundangkan pada tanggal 24 Maret 2020 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283.

Permendagri No 16 Tahun 2020 merupakan peraturan pelaksanaan atau peraturan turunan dari PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Januari 2020. Permendagri No 8 Tahun 2020 ini diundangkan pada tanggal 31 Januari 2020 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74.

Permendagri No 8 Tahun 2020 merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 10 Oktober 2017. Permendagri No 96 Tahun 2017 ini diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444.

Permendagri No 96 Tahun 2017 merupakan dasar hukum terkait mekanisme/prosedur/tata cara kerjasama Desa di bidang Pemerintahan Desa. Baik itu kerjasama antar Desa maupun kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Sekedar untuk pengingat bahwa sebelum aturan kerjasama Desa terbaru ini diterbitkan, kerjasama Desa diatur dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa. Pasca berlakunya Permendagri 96/2017 ini, Permendagri 38/2007 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa secara resmi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 2015. Permendagri No 82 Tahun 2015 ini diundangkan pada tanggal 5 Januari 2016 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4.

Permendagri No 82 Tahun 2015 adalah dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Maret 2020. Permendagri 123 Tahun 2018 ini diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249.

Permendagri No 20 Tahun 2020 merupakan dasar hukum pelaksanaan percepatan penanggulangan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 2 Agustus 2017. Permendagri No 65 Tahun 2017 ini diundangkan pada tanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221.

Permendagri 65 Tahun 2017 ini merupakan revisi atau perubahan terkait aturan Pilkades sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015.

Baca : Download Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM |

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Desember 2018. Permendagri 123 Tahun 2018 ini diundangkan pada tanggal 11 Januari 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15.

Permendagri 123 Tahun 2018 ini merupakan revisi atau perubahan yang keempat kalinya terkait hibah dan Bansos yang diatur dalam Permendagri 32/2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Permendagri 40 Tahun 2020 tersebut berisi pedoman dalam menyusun perencanaan kegiatan tahunan atau rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Demi memastikan efektivitas jalannya pembangunan di Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya di tahun 2021, dipandang perlu adanya sinergi perencanaan program kerja tahunan. Baik itu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah melalui RKPD tahun 2021.

Oleh karena pentingnya sinergi dalam perencanaan program kerja tahunan, maka perlu pedoman penyusunan RKPD tahun 2021. Atas dasar itulah kemudian Mendagri menetapkan Permendagri No 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021.

Dalam ulasan ini, Kami akan memberikan penjelasan singkat dan tak lupa Kami lampirkan juga file dokumen Permendagri 40 tahun 2020 bagi Sobat mau download Permendagri ini beserta Lampiran-nya dalam bentuk format PDF.

Baca : Sistematika/Prosedur/Alur/Tahapan Penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa yang benar

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM |

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 22 April 2019. Permendagri 56 Tahun 2019 ini diundangkan pada tanggal 14 Mei 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550.

Permendagri 17 Tahun 2019 ini merupakan peraturan pelaksanaan atau aturan turunan dari PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Disebutkan dalam Pasal 37 Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 bahwa pada saat permendagri ini diberlakukan, maka Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lihat : Download Permendes PDTT No 17 Tahun 2019 dan Lampiran

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM |

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 Agustus 2019. Permendagri 56 Tahun 2019 ini diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970.

Ringkasan tentang Permendagri No 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Pemda dan Lampiran

Uraian Permendagri Deskripsi Permendagri

Tentang

:
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Nomor Permendagri

:
54 Tahun 2009

Tanggal Penetapan

:
13 November 2009

Tanggal Pengundangan

:
Kategori : Peraturan Menteri Dalam Negeri
Singkatan Bentuk : PERMENDAGRI
Tahun Terbit : 2009
Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia :
Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia :
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia :
Tahun Berita Negara Republik Indonesia : 2009
Nomor Berita Negara Republik Indonesia :
Bidang Hukum :
Sumber : Situs Website JDIH Kemendagri
T.E.U Pengarang : Kemendagri

Keterangan Status

:
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Uji Materiil :
Ukuran File : 1,323 KB
Jumlah Halaman : 128 Halaman
Tipe File Download : PDF

Daftar Peraturan Terkait

:

Permendagri No 54 Tahun 2009 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mendagri yang mengatur tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Ringkasan tentang Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Uraian Permendagri Deskripsi Permendagri

Tentang

:
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor Permendagri

:
54 Tahun 2010

Tanggal Penetapan

:
21 Oktober 2010

Tanggal Pengundangan

:
21 Oktober 2010
Kategori : Peraturan Menteri Dalam Negeri
Singkatan Bentuk : PERMENDAGRI
Tahun Terbit : 2010
Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia :
Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia :
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia :
Tahun Berita Negara Republik Indonesia : 2010
Nomor Berita Negara Republik Indonesia : 517
Bidang Hukum :
Sumber : Situs Website JDIH Kemendagri
T.E.U Pengarang : Kemendagri

Keterangan Status

:
Mencabut Permendagri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Uji Materiil :
Ukuran File : 8,336 KB
Jumlah Halaman :
Tipe File Download : PDF dan DOC

Daftar Peraturan Terkait

:

Permendagri 54 Tahun 2010 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mendagri yang mengatur tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Permendagri 14 Tahun 2016 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Permendagri No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengubah beberapa ketentuan terkait penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Permendagri 79 Tahun 2018 | Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada tanggal 27 Agustus 2018.

Permendagri 79 Tahun 2018 tentang BLUD ini kemudian diundangkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213 pada tanggal 4 September 2018.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Permendagri 19 Tahun 2016 | Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada tanggal 6 April 2016.

Permendagri 19 Tahun 2016 ini kemudian diundangkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547 pada tanggal 11 April 2016.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Permendagri 86 Tahun 2017 | Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Mendagri pada tanggal 18 September 2017.

Permendagri 86 Tahun 2017 ini kemudian diundangkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Permendagri 90 Tahun 2019 dan Lampiran PDF | Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Oktober 2019. Permendagri 90 Tahun 2019 tersebut diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Permendagri 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah baru-baru ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Mendagri menetapkan Permendagri 24 Tahun 2020 tersebut pada tanggal 30 April 2020 dan telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476 tertanggal 14 Mei 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Keppres No 10/M Tahun 2019 tentang Komisioner BP Tapera | Berdasarkan usulan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PU PR) selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor KP.03.07-Mn/1925 tertanggal 12 Desember 2018 terkait usulan pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | UU Rumah Susun terbaru itu diatur pada Undang-Undang nomor berapa, tahun kapan?

Sampai dengan artikel ini Kami terbitkan Undang-Undang yang mengatur tentang Rumah Susun (Rusun) telah diatur melalui UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ditetapkan pada tanggal 10 November 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU Rumah Susun ini diundangkan pada tanggal 10 November 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | #Tapera dan #BP Tapera | Presiden Jokowi baru-baru ini menetapkan aturan terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Aturan tersebut nantinya menjadi dasar dalam teknis pelaksanaan program Tapera dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr). Baik oleh BP-Tapera, Komite Tapera, Peserta, Bank Kustodian, dan pihak-pihak terkait lainnya.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | #Surat Permohonan Pencairan ADD adalah surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk memohon atau mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam postingan kali ini Kami akan memberikan ulasan tentang Contoh Surat Permohonan Pencairan ADD.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | #SE 313 Tahun 2020 | Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto pada tanggal 7 Mei 2020 menetapkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/313/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Pada kesempatan ini Kami akan memberikan ulasan terkait Contoh daftar penerimaan BLT DD. Daftar Penerimaan BLT DD ini merupakan salah satu kelengkapan dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sumber dari anggaran Dana Desa (DD).

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget