Topik: "LPPD Kepala Desa"

Selamat datang di halaman kategori "LPPD Kepala Desa" pada web FormatAdministrasiDesa!

Apakah Anda sedang mencari "LPPD Kepala Desa"?


💡PETUNJUK PENCARIAN: Untuk menemukan informasi spesifik yang Anda cari, silakan pilih artikel dibawah ini, atau bisa juga KETIK kata kunci pada kotak pencarian cepat di bawah ini!!!

SK Tim Penyusun LPPD dan LKPPD Akhir Tahun adalah keputusan Kepala Desa untuk menetapkan tim khusus yang membantu penyusunan laporan akhir tahun secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan. Di artikel ini Anda bisa langsung mendapatkan:

1. Format Word/Doc siap pakai dalam 3 versi: ASLI, SALINAN, & PETIKAN dilengkapi dengan Lampiran Susunan Tim, Rincian Tugas, hingga Masa Kerja.
2. Dasar hukum terbaru mengacu pada UU Desa, Permendagri 46 Tahun 2016, dan regulasi teknis terkait.
3. Panduan penggunaan praktis: cara menyesuaikan isi SK agar sesuai kebutuhan desa masing-masing.

Download Sekarang📥 Cari Tahu
Contoh dokumen Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Penunjukan/Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa. Format resmi siap edit.
Gambar draf Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun LPPD dan LKPPD Akhir Tahun. | oleh: www.formatadministrasidesa.com






Dalam siklus administrasi desa, awal tahun merupakan waktu yang paling krusial bagi pemerintah desa untuk menyusun dokumen pertanggungjawaban. Sesuai amanat Permendagri Nomor 46 Tahun 2016, Kepala Desa wajib menyampaikan LPPD Akhir Tahun kepada Bupati/Wali Kota dan LKPPD kepada BPD.

Untuk mempermudah kerja administrasi yang padat tersebut, Kepala Desa berwenang menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Penyusun LPPD & LKPPD sekaligus.

Langkah ini tidak hanya efisien dari segi regulasi, melainkan juga menyinkronkan data keuangan APBDesa agar tidak terjadi disparitas angka antar-dokumen pelaporan.



Apa itu SK Tim Penyusun LPPD & LKPPD Akhir Tahun?

SK Tim Penyusun LPPD & LKPPD Akhir Tahun adalah Keputusan Kepala Desa yang menetapkan personel tertentu untuk membantu Kepala Desa dalam proses pengumpulan data, verifikasi capaian program, penyusunan narasi, hingga finalisasi dokumen laporan akhir tahun anggaran (LPPD maupun LKPPD Akhir Tahun).

SK ini idealnya sudah ditetapkan pada bulan Januari di tahun berikutnya setelah tahun anggaran berakhir, mengingat batas akhir penyusunan dan penyerahan kedua dokumen laporan akhir tahun ini jatuh paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Tim ini penting karena penyusunan laporan desa menyangkut banyak sektor, mulai dari:

  • Penyelenggaraan pemerintahan desa
  • Pelaksanaan pembangunan desa
  • Pembinaan kemasyarakatan
  • Pemberdayaan masyarakat

Tanpa tim yang jelas, sering terjadi data tidak sinkron antara APBDes, RKP Desa, hingga realisasi kegiatan.


DIAGRAM ALUR: Siklus Kerja Tim LPPD & LKPPD

Alur kerja: mulai dari penerbitan SK hingga batas akhir penyampaian laporan

01

Januari (Awal Tahun)

Penerbitan SK Tim oleh Kepala Desa untuk melegalkan personel pelaksana / tim penyusun.

➔
02

Januari - Februari

Pengumpulan Data, verifikasi capaian fisik, & sinkronisasi angka APBDesa.

➔
03

Maret (Awal-Mid)

Reviu & Penyerahan draf LPPD kepada Bupati melalui Camat & LKPPD kepada BPD.

➔
04

31 Maret (Batas Waktu)

Batas Akhir (Deadline) penyampaian laporan resmi.



Mengapa SK ini Penting?

Banyak desa masih menyusun LPPD dan LKPPD Akhir Tahun secara informal tanpa dasar penugasan tertulis.

Padahal keberadaan SK tim memiliki beberapa manfaat penting:

  • Memperjelas siapa yang bertanggung jawab pada setiap bagian laporan;
  • Mencegah keterlambatan penyusunan dokumen;
  • Memudahkan koordinasi lintas seksi maupun urusan;
  • Memastikan validitas data dan capaian kegiatan;
  • Memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa.
Laode Muhamad Fiil Mudawat

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2025 adalah dokumen wajib Kepala Desa yang harus disampaikan kepada Bupati/Wali Kota. Artikel ini menyajikan panduan lengkap dan format terbaru sesuai Permendagri 46/2016, mencakup:
1. Sistematika Penyusunan dan Batas Waktu Pelaporan (31 Maret 2026).
2. Komponen Realisasi APBDes dan Evaluasi Program Kerja 4 Bidang.
3. Template SIAP PAKAI (Word, PDF, & Excel) untuk Anda download filenya dengan mudah dan praktis.

Download Sekarang📥 Cari Tahu
Contoh cover dan isi ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2025 untuk Kepala Desa. File format terbaru yang wajib disusun sebagai bahan evaluasi dan tolok ukur perencanaan kegiatan tindak lanjut.
Gambar contoh cover dan isi ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2025 untuk Kepala Desa. File format terbaru yang wajib disusun sebagai bahan evaluasi dan tolok ukur perencanaan kegiatan tindak lanjut. | oleh: www.formatadministrasidesa.com






Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, pertanggungjawaban administratif telah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016, setiap Kepala Desa wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun.

Dokumen ini bukan sekadar formalitas belaka, melainkan suatu instrumen penting yang mencerminkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pelaksanaan program kerja desa.

Apa itu LPPD Akhir Tahun?

LPPD Akhir Tahun adalah laporan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang memuat realisasi program kerja dan pelaksanaan APBDes selama satu tahun anggaran.

Selain itu, LPPD Akhir Tahun juga memuat informasi mengenai keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang ditempuh oleh Kepala Desa selama periode tersebut, yang dijadikan dasar bagi Bupati/Walikota dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MULIATI, S.Pd

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Tanda Terima Honor Tim Penyusun LPPD, LKPPD, dan ILPPD adalah tanda bukti penerimaan uang honorarium yang diterima oleh Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD). Apakah Sobat Desa sedang mencari contoh tanda terima honor Tim Penyusun LPPD, LKPPD, dan ILPPD terbaru?

FILDAN SI KOPI

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Aturan atau dasar hukum Laporan Kepala Desa adalah Permendagri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Sebagaimana sebagian sudah Kami jelaskan dalam ulasan sebelumnya terkait Contoh LPPD dan LKPPD Terbaru Sesuai Permendagri 46 tahun 2016, bahwa dasar hukum penyusunan LPPD Kepala Desa, termasuk LKPPD dan ILPPD merujuk pada Permendagri No 46 Tahun 2016 dan Lampiran-nya.

MULIATI, S.Pd

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM - Untuk mengetahui efektifitas dan optimasi kinerja pemerintah desa harus dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa .Evaluasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah supradesa (Kecamatan dan Kabupaten) dan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa.

 Pemerintah Desa harus memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Kepala Desa selaku penanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus lebih terbuka saat mendapatkan masukan dari masyarakat.
MULIATI, S.Pd

RAB Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD, LKPPD, dan ILPPD)  ➽➽➽ Salah satu kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Desa adalah kegiatan penyusunan Laporan Kepala Desa, seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD). Penyusunan laporan kades ini dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Lantas bagaimana cara membuat rencana anggaran biaya atau RAB Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD, LKPPD, dan ILPPD)?

 Artikel ini secara khusus akan mengulas contoh RAB Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD, LKPPD, dan ILPPD) terbaru dalam bentuk file dokumen Excel (xls) dan PDF. 

 Namun sebelum melangkah pada poin utamanya, terlebih dahulu Kami uraian beberapa istilah teknis terkait dengan "Laporan Kepala Desa". Berikut ini uraiannya:

 Apa itu LPPD, LKPPD, dan ILPPD?
  • LPPD adalah singkatan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan ini wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota, bukan saja sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa. LPPD Kepala Desa terdiri dari 2 jenis, yakni LPPD Akhir Tahun dan LPPD Akhir Masa Jabatan.
  • LKPPD adalah singkatan dari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan ini wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  • ILPPD adalah singkatan dari Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan ini wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat.

 Dasar Hukum Laporan Kepala Desa

Dasar hukum laporan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Ini berlaku untuk laporan LPPD, LKPPD, maupun ILPPD. Cek selengkapnya pada artikel: KUMPULAN PERMENDAGRI.

 Cek juga: 
      <img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaeT9uSsDxRRqbWzfcyH80gUYGWCp9AdrUW4p_dcrOiBVg1dk4mEgGXo-e_y2X4Wg3gi3FKERtmHrp2GBZecIQ8-kF9nikWOdXT04HIZgXHygufDGa2AyGLDdCp1DJVYhPSe75_ZAE6dI/s320/rab-penyusunan-laporan-kepala-desa-lppd-lkppd-ilppd.jpg" alt="Contoh RAB Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD, LKPPD, dan ILPPD)"/>
      Siapa pengelola kegiatan penyusunan Laporan Kepala Desa dalam struktur pemerintah desa?

      Jika mengacu pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka kegiatan penyusunan/pembuatan laporan Kepala Desa dikelola /dilaksanakan oleh Kaur Perencanaan.

      Kegiatan Penyusunan LPPD, LKPPD, dan ILPPD masuk di bidang dan sub bidang mana dalam struktur APBDes? Lalu Apa kode rekeningnya?

      Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kegiatan penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD, LKPPD, dan Informasi kepada masyarakat) masuk dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan. Kode rekening kegiatan ini adalah 1.4.07.

      Contoh RAB Laporan Kepala Desa

      Apakah Sobat Desa sedang mencari contoh RAB Penyusunan Laporan Kepala Desa? Baik itu LPPD, LKPPD, maupun ILPPD terbaru?

       Okay, apabila Sobat Desa membutuhkan contoh format RAB kegiatan penyusunan Laporan Kades terbaru. Silahkan Anda download (unduh) gratis file PDF maupun Doc (Word) dibawah ini:

      #RAB Laporan Kepala Desa (Format Excel)

       atau:

      #Contoh Format RAB Laporan Kepala Desa Terbaru (Format PDF)

      (Keterangan: Silahkan Anda kembang dan sesuaikan file PDF atau Excel diatas). Jika Anda ingin memposting ulang artikel ini di Blog/Website Desa Anda, silahkan saja. Namun jangan lupa sertakan dengan link aktif (do follow) menuju artikel ini. 

       Jika ada hal-hal yang Kami lewatkan dalam ulasan ini. Atau ada yang ingin Anda sampaikan. Apapun itu, silahkan tinggalkan jejak digital Anda melalui kolom komentar facebook dibawah artikel ini. 

       Untuk contoh laporan RAB Kegiatan, pajak, dan aset/inventaris akan Kami bahas pada blog post selanjutnya. 

       Cek juga: 
      Demikian review sederhana mengenai RAB Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD, LKPPD, dan ILPPD). Semoga penjelasan dan contoh format Excel (Xls) maupun PDF tersebut dapat berguna dan membantu Anda semua yang membutuhkan contoh format administrasi desa.
        MULIATI, S.Pd

        Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari tahapan persiapan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Karena itu, sudah seharusnya regulasi daerah (Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati) tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur bahwa salah satu persyaratan administrasi atau syarat tambahan yang wajib dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa petahana (incumbent) atau Penjabat (PJ) Kepala Desa adalah Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan.

         Apa itu Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan?

         Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa petahana atau PJ Kepala Desa diatas materai cukup (materai 6000) dan diketahui oleh Camat yang menyatakan bahwa:
        saya adalah Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan atau Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa.
        Hasil diskusi Kami pada beberapa Sobat Desa di berbagai daerah terkait dengan "Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan". Ternyata sebagian daerah belum memasukannya sebagai administrasi Pilkades atau lebih tepatnya syarat tambahan bagi kades petahana (incumbent) maupun PJ Kades yang maju dalam Pilkades.

         Padahal penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa itu sifatnya wajib. Untuk mengakomodir dan sekaligus menyederhanakannya, maka menurut Kami, Pemerintah Daerah perlu mengatur format Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan yang diperuntukan khusus kepada bakal calon Kades petahana atau PJ Kades dalam Perda/Perbup tentang Pemilihan Kepala Desa.
        <img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimGTAGaESK-jVhnDdrsIYEqEC0w3hbSNdhVAFIvEKc9FxOzoP3ncthTFWMnrnIlkW7n4IMlpP4nF6u1I38vtTqylnZvfCH2LOyNUDRCWbuZmJuCmouM-c3SzSCWaQ0rg32e61DJNldMec/s320/penyampaian-laporan-akhir-masa-jabatan.jpg" alt="Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa"/>
        Infografis: Kewajiban Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
        Agar seluruh tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka sudah semestinya kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan Pilkades tersebut diselesaikan. 

         Cek juga: 
        Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan melalui 4 tahapan, yakni:
        • Tahapan persiapan
        • Tahapan pencalonan; 
        • Tahapan pemungutan suara; dan 
        • Tahapan penetapan.
        (Sumber: Pasal  6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa)

         Cek juga: LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa vs LPPD Akhir Tahun

         Kali ini kita fokus pada tahapan persiapan, yang mana dalam regulasi sangat jelas diatur bahwa terdapat beberapa kegiatan dalam tahap persiapan Pilkades ini. Catatan Kami, setidaknya ada 2 poin penting terkait dengan Laporan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa dalam regulasi Pilkades. 
        • Pertama, pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
        • Kedua, laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
        (Sumber: diolah dari Pasal 7 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014)

         Selengkapnya Sobat Desa bisa cek pada artikel: KUMPULAN PERMENDAGRI TENTANG DESA

         Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan Pilkades. Maka sudah sepatutnya regulasi daerah menindaklanjutinya menjadi persyaratan administrasi wajib bagi Kepala Desa petahana atau PJ Kepala Desa yang ingin maju pencalonan Kepala Desa dalam Pilkades. Artinya itu adalah syarat tambahan.
        MULIATI, S.Pd