FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM |
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Desember 2018. Permendagri 123 Tahun 2018 ini diundangkan pada tanggal 11 Januari 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15.
Permendagri 123 Tahun 2018 ini merupakan revisi atau perubahan yang keempat kalinya terkait hibah dan Bansos yang diatur dalam Permendagri 32/2011.
Dalam artikel ini bukan hanya sekedar penjelasan mengenai Permendagri 123/2018. Namun juga tersedia link download bagi Anda yang mau download Permendagri No 123 Tahun 2018 dalam bentuk PDF.
Permendagri No 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permendagri 32 Tahun 2011
Permendagri No 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permendagri 32 Tahun 2011| Detail Peraturan |
|---|
| Tentang : | PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH |
| Nomor Permendagri : | 123 Tahun 2018 |
| Tanggal Penetapan : | 27 Desember 2018 |
| Tanggal Pengundangan : | 11 Januari 2019 |
| Kategori : | Peraturan Menteri Dalam Negeri |
| Singkatan Bentuk : | PERMENDAGRI |
| Tahun Terbit : | 2018 |
| Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia : | |
| Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia : | |
| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia : | |
| Tahun Berita Negara Republik Indonesia : | 2019 |
| Nomor Berita Negara Republik Indonesia : | 15 |
| Bidang Hukum : | |
| Sumber : | Situs Website JDIH Kemendagri |
| T.E.U Pengarang : | Kemendagri |
| Keterangan Status : | Mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| Uji Materiil : | |
| Ukuran File : | 90 KB |
| Jumlah Halaman : | 6 Halaman |
| Tipe File Download : | PDF |
| Daftar Peraturan Terkait : | |
 |
| Permendagri No 123 tahun 2018 tentang perubahan keempat permendagri 32 tahun 2011 tentang hibah dan bansos |
Bagi Sobat yang membutuhkan file Permendagri 123 Tahun 2018 (tanpa Lampiran) dalam bentuk PDF (bukan DOC/Word), silahkan download melalui link download dibawah ini:
Download Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 dan Lampiran.PDF
Silahkan sampaikan pada Kami jika ada kendala dalam proses download.
Bagi Anda yang mencari peraturan perundangan-undangan atau contoh format administrasi surat menyurat lainnya. Silahkan cek dan telusuri secara lengkap hanya di Web format-administrasi-desa.blogspot.com
Demikian informasi terkait Download Permendagri 123 Tahun 2018 PDF. Semoga file dokumen PDF yang Kami lampirkan tersebut dapat bermanfaat untuk Anda yang membutuhkan. Khususnya yang mencari referensi hukum secara online.
Penulis adalah seorang guru profesional, konsultan administrasi desa, dan paralegal. Ia memiliki keahlian dan pengalaman dalam administrasi desa, surat menyurat, literasi hukum, dan aplikasi generator surat. Pengetahuan ini diperoleh melalui kegemaran membaca, pengalaman langsung, dan keterlibatan aktif saat membantu ayahnya yang berprofesi sebagai Kepala Desa. Muliati juga mempelajari literasi hukum dan generator surat dari suaminya yang merupakan eks Perangkat Desa, eks Jurnalis, Blogger, serta Founder dan CEO dari SuratO - Generator Surat Online dan Format Administrasi Desa. Itu memberikan wawasan berharga baginya mengenai penerapan hukum dan teknologi dalam konteks administrasi desa, administrasi pendidikan, dan surat menyurat. Dengan komitmen pada keahlian dan integritas, ia berusaha memastikan bahwa setiap panduan praktis, template, dan contoh format yang ia terbitkan di web dapat memberikan nilai yang berguna, mendalam, akurat, orisinal, dan berdasarkan pengalaman nyata di lapangan, serta didukung oleh sumber referensi yang terpercaya dan relevan, agar Anda dapat menangani berbagai aspek administratif dengan lebih mudah.
