FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 10 Oktober 2017. Permendagri No 96 Tahun 2017 ini diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444.
Permendagri No 96 Tahun 2017 merupakan dasar hukum terkait mekanisme/prosedur/tata cara kerjasama Desa di bidang Pemerintahan Desa. Baik itu kerjasama antar Desa maupun kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
Sekedar untuk pengingat bahwa sebelum aturan kerjasama Desa terbaru ini diterbitkan, kerjasama Desa diatur dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa. Pasca berlakunya Permendagri 96/2017 ini, Permendagri 38/2007 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dalam ulasan ini bukan hanya sekedar penjelasan mengenai Permendagri 96 Tahun 2017. Namun juga tersedia link download bagi Sobat Desa yang mau download Permendagri No 96 Tahun 2017 dalam bentuk PDF.
Permendagri No 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa
Permendagri No 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa| Detail Peraturan |
|---|
| Tentang : | TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA |
| Nomor Permendagri : | 96 Tahun 2017 |
| Tanggal Penetapan : | 10 Oktober 2017 |
| Tanggal Pengundangan : | 18 Oktober 2017 |
| Kategori : | Peraturan Menteri Dalam Negeri |
| Singkatan Bentuk : | PERMENDAGRI |
| Tahun Terbit : | 2017 |
| Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia : | |
| Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia : | |
| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia : | |
| Tahun Berita Negara Republik Indonesia : | 2017 |
| Nomor Berita Negara Republik Indonesia : | 1444 |
| Bidang Hukum : | |
| Sumber : | Situs Website JDIH Kemendagri |
| T.E.U Pengarang : | Kemendagri |
| Keterangan Status : | Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa |
| Uji Materiil : | |
| Ukuran File : | 191 KB |
| Jumlah Halaman : | 19 Halaman |
| Tipe File Download : | PDF |
| Daftar Peraturan Terkait : | |
 |
| Permendagri No 96 Tahun 2017 tentang Kerjasama Desa |
Bagi Sobat yang membutuhkan file Permendagri No 96 Tahun 2017 (tanpa Lampiran) dalam bentuk PDF (bukan DOC/Word) secara lengkap, silahkan download melalui link download dibawah ini:
Download Permendagri Nomor 96 Tahun 2017.PDF
Silahkan sampaikan pada Kami jika ada kendala dalam proses download.
Bagi Anda yang mencari artikel terkait kerjasama Desa, peraturan perundangan-undangan atau contoh format administrasi surat menyurat lainnya. Silahkan cek dan telusuri secara lengkap hanya di Web format-administrasi-desa.blogspot.com.
Demikian informasi terkait Permendagri No 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa. Semoga file dokumen PDF yang Kami lampirkan tersebut dapat bermanfaat untuk Sobat Desa yang membutuhkan. Khususnya yang mencari referensi hukum secara online.
Penulis adalah seorang guru profesional, konsultan administrasi desa, dan paralegal. Ia memiliki keahlian dan pengalaman dalam administrasi desa, surat menyurat, literasi hukum, dan aplikasi generator surat. Pengetahuan ini diperoleh melalui kegemaran membaca, pengalaman langsung, dan keterlibatan aktif saat membantu ayahnya yang berprofesi sebagai Kepala Desa. Muliati juga mempelajari literasi hukum dan generator surat dari suaminya yang merupakan eks Perangkat Desa, eks Jurnalis, Blogger, serta Founder dan CEO dari SuratO - Generator Surat Online dan Format Administrasi Desa. Itu memberikan wawasan berharga baginya mengenai penerapan hukum dan teknologi dalam konteks administrasi desa, administrasi pendidikan, dan surat menyurat. Dengan komitmen pada keahlian dan integritas, ia berusaha memastikan bahwa setiap panduan praktis, template, dan contoh format yang ia terbitkan di web dapat memberikan nilai yang berguna, mendalam, akurat, orisinal, dan berdasarkan pengalaman nyata di lapangan, serta didukung oleh sumber referensi yang terpercaya dan relevan, agar Anda dapat menangani berbagai aspek administratif dengan lebih mudah.
