FORMAT ADMINISTRASI DESA

Permendagri Nomor 13 Tahun 2025 dikeluarkan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peraturan ini memberikan landasan hukum dan teknis agar Bupati/Wali Kota dapat mendanai pendirian koperasi kelurahan melalui pinjaman bank pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan Inpres dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan memberikan insentif dan kemudahan kepada masyarakat (termasuk koperasi) dalam pembangunan daerah. Permendagri ini juga merujuk PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman penggunaan dana daerah untuk mendukung koperasi.

Sobat Desa yang saya hormati,

Salah satu pertanyaan yang paling sering mampir ke saya belakangan ini adalah: Apakah boleh melakukan mutasi perangkat desa meskipun tidak ada kekosongan jabatan?

Apa sebenarnya fungsi kode angka pada setiap surat resmi di kantor pemerintahan? Kenapa surat-surat itu harus diberi kode seperti 800.1.11.1 atau 000.1.2.3?

Mengapa frasa

Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Permendagri 77 Tahun 2020 | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lampiran-Nya beserta file download nya dalam bentuk format PDF:

Permendagri 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan RKPD 2022 | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan Lampiran-Nya beserta file download nya dalam bentuk format PDF:

Permendagri 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan APBD 2022 | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dan Lampiran-Nya beserta file download nya dalam bentuk format PDF:

Apakah Anda sedang mencari dasar hukum pengelolaan arsip di lingkungan instansi pemerintah? Atau Anda sedang menyusun SOP kearsipan di desa, kelurahan, kecamatan, atau instansi pemerintah lainnya? Maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 adalah salah satu rujukan wajib yang harus Anda pahami dan miliki.

Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 merupakan peraturan yang mengatur perubahan atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Perubahan ini mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip di instansi pemerintah.

Artikel ini menyediakan link download untuk peraturan dan lampirannya dalam format PDF serta menjelaskan poin-poin perubahan utama yang perlu Anda ketahui.

Dari tahun ke tahun, ada banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Desa. Sebagian besar Permendagri tentang Desa tersebut sudah kami terbitkan di Blog format-administrasi-desa.blogspot.com.

Ketika akan memberi nomor surat dinas, Anda mungkin iseng bertanya-tanya: "Permendagri tentang Kode Surat Dinas" itu apa saja? Atau aturan penomoran surat dinas itu bagaimana?

Permendagri No 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Desa | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta file download nya dalam bentuk format PDF:

Permendagri No 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa serta file download nya dalam bentuk format PDF:

Permendagri No 63 Tahun 2020 | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai Pengelola Barang Milik Daerah serta file download nya dalam bentuk format PDF:

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) dan lampiran serta file download nya dalam bentuk format PDF:

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan lampiran-lampirannya (lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8) serta file download nya dalam bentuk format PDF:

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Berikut ini Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta file download nya dalam bentuk format PDF:

FORMATADMINISTRASIDESA.COM | Berikut ini Permendagri No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan lampiran-lampirannya, serta file download nya dalam bentuk format PDF:

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Permendagri yang mengatur terkait peningkatan kapasitas anggota Linmas adalah Permendagri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. Permendagri No 42 Tahun 2017 ini ditetapkan oleh Mendagri pada tanggal 21 Juni 2017.