Dasar Hukum BUMDes 2020 (Pembentukan/Pendirian dan Pengelolaan)

Apa sebenarnya dasar hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)? Regulasi atau aturan apa saja yang menjadi landasan hukum pendirian/pembentukan, pengurusan, dan pengelolaan BUMDes dan BUMDes Bersama?

Berikut ini dasar hukum pembentukan/pendirian dan pengelolaan BUMDes, diantaranya:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa;
• Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
• Peraturan Bupati tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
• Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa;
• Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Itulah secara umum peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar hukum BUMDes. Mulai dari terbentuknya/berdirinya hingga bagaimana BUMDes dikelola/diurus. 


Ini juga berlaku untuk payung hukum dalam mendirikan atau mengelola BUMDes Bersama. 

Cek juga: Contoh Proposal BUMDes Lengkap PDF dan Doc 2020

Demikian penjelasan tentang Dasar Hukum BUMDes 2020 (Pembentukan/Pendirian dan Pengelolaan). Semoga bermanfaat untuk Anda yang mencari referensi atau format administrasi BUMDes.