FORMAT ADMINISTRASI DESA

Surat Keterangan Usaha (SKU) memuat data identitas dan informasi usaha pemohon seperti nama lengkap, NIK, tempat & tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, alamat usaha, jenis usaha, dll. Surat ini diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan, sering digunakan oleh para pemilik UMKM untuk melengkapi syarat pengajuan pinjaman KUR ke Bank BRI, Mandiri, BSI, BPD, BTN, atau lembaga penyalur KUR lainnya. Dalam artikel ini Anda tidak hanya mendapatkan panduan lengkap cara buatnya, tapi juga melihat contoh + opsi untuk mendownload 3 template SKU, masing-masing untuk Desa dan Kelurahan (Kades/Lurah, Sekdes/Seklur, Kaur/Kasi) siap pakai format Word dan PDF.

Download — Desa📥 Download — Kelurahan📋

Saya masih ingat betul hari itu. Kakak tertua saya menelepon dengan suara agak panik.

Dia butuh Surat Keterangan Usaha (SKU) secepat mungkin untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena deadlinenya sudah mepet.

Uangnya mau dipakai buat biaya kuliah anaknya yang baru diterima di salah satu kampus di Yogyakarta.

Sebagai adik, tentu saja saya langsung turun tangan: ke kelurahan, urus berkas, tunggu sebentar... dan jadi juga SKU-nya.

Sampai rumah, saya baca lagi isi surat itu. Lalu saya berpikir, Kok formatnya seperti dokumen zaman dulu ya?

Kop suratnya, jenis hurufnya, ukuran kertasnya: semuanya masih mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2009. Padahal, aturan tata naskah dinas yang baru sudah lama diterbitkan.

Tentu bukan salah pegawainya. Mungkin mereka belum sempat menyesuaikan atau belum mendapat sosialisasi soal update terbaru ini.

Rasa penasaran saya langsung terpancing.

Saya mulai riset dan bertanya ke beberapa teman yang bekerja di pemerintahan. Dan ternyata, oh ternyata, ini masalah umum di banyak daerah.

Banyak desa dan kelurahan yang belum memperbarui formatnya, karena template SKU versi terbaru memang belum tersebar luas.

Dari situlah akhirnya saya memutuskan untuk membuat panduan lengkap tentang cara mengurus SKU, lengkap dengan contoh format terbaru yang bisa langsung Anda gunakan.

Buat Bapak/Ibu di Desa atau Kelurahan, semoga tulisan ini bisa menjadi referensi praktis untuk pelayanan administrasi yang lebih rapi dan sesuai aturan.

Dan untuk pelaku UMKM, semoga dengan panduan ini, proses pengajuan KUR Anda bisa berjalan lebih mudah, cepat, dan lancar.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat! 🙏

Apa itu Surat Keterangan Usaha (SKU)?

Surat Keterangan Usaha atau disingkat SKU adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menerangkan bahwa seseorang atau sekelompok warga benar-benar memiliki dan menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu di wilayah desa/kelurahan tersebut.

Menurut Wikipedia, Surat Keterangan Usaha merupakan dokumen administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kelurahan atau kecamatan sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap keberadaan suatu usaha di wilayah administratif tertentu.

Dokumen ini kerap digunakan sebagai syarat administratif, seperti pengajuan bantuan UMKM atau pinjaman kredit ke bank.

Di tingkat desa dan kelurahan, SKU membantu pemerintah setempat memetakan kegiatan ekonomi warganya.

Melalui surat ini, aparat Desa/Kelurahan dapat mencatat jumlah dan jenis usaha mikro yang aktif, sekaligus menjadi dasar dalam penyaluran program bantuan usaha atau fasilitasi perizinan.

Dengan demikian, SKU tidak hanya penting bagi pelaku wiraswasta, tetapi juga bagi pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal.

SKTM adalah surat resmi dari Desa atau Kelurahan untuk menyatakan status miskin/tidak mampu berdasarkan kriteria tertentu, digunakan sebagai syarat utama untuk beasiswa sekolah/kuliah, PPDB, cerai, melahirkan, bantuan sosial, berobat, dll. Artikel ini menyediakan dua model utama SKTM (dalam tanggungan dan mandiri) dengan tiga format penandatanganan berbeda (Kades/Lurah, Sekdes/Seklur, Kaur/Kasi), semuanya disusun rapi, siap digunakan untuk Desa dan Kelurahan sesuai aturan tata naskah dinas terbaru (Permendagri 1/2023) dan tersedia dalam format Word/Doc siap pakai.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Tidak Mampu?

Surat Keterangan Tidak Mampu atau disingkat SKTM adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menerangkan bahwa seseorang atau keluarganya memenuhi kriteria fakir miskin dan tidak mampu, baik itu yang telah teregister maupun belum teregister berdasarkan BDT hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial.

SKTM berfungsi sebagai dokumen pendukung saat warga mengajukan keringanan biaya atau akses layanan publik. Beberapa kebutuhan yang paling sering memerlukan SKTM antara lain:

• Pengajuan bebas atau keringanan biaya sekolah dan kuliah
• Pendaftaran program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan bantuan pangan
• Pembuatan atau peningkatan layanan kesehatan seperti BPJS Kesehatan PBI atau KIS
• Pengurusan rawat jalan atau rawat inap gratis di rumah sakit
• Pengajuan bantuan rumah layak huni atau program rehabilitasi RTLH
• Pengajuan beasiswa KIP kuliah, bantuan biaya nikah, hingga permohonan bantuan hukum gratis termasuk gugatan cerai di pengadilan (prodeo/probono)

Penerbitan Surat Keterangan Miskin ini merupakan salah satu bentuk layanan administrasi dasar sesuai amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 dan berbagai peraturan terkait lainnya.

Karena itu, isi surat harus jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan mengikuti struktur tata naskah dinas yang berlaku.

Dalam artikel ini saya menyediakan dua model utama SKTM lengkap dengan opsi penandatangan sesuai kondisi di lapangan.

1. Penandatangan di tingkat Desa:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa, jika Kepala Desa berhalangan
3. Kaur atau Kasi, jika Kades dan Sekdes berhalangan

2. Penandatangan di tingkat Kelurahan:

1. Lurah
2. Sekretaris Kelurahan, jika Lurah berhalangan
3. Kasi, jika Lurah dan Seklur berhalangan

Seluruh format SKTM sudah disesuaikan dengan aturan tata naskah dinas terbaru dan tersedia dalam bentuk Word (.docx atau .dotx) siap pakai untuk memudahkan penyesuaian di setiap wilayah, dan .pdf untuk referensi pembanding.

Artikel ini saya susun untuk membantu Kepala Desa, Lurah, Sekdes, Seklur, dan perangkat desa/kelurahan lainnya agar dapat memberikan pelayanan surat menyurat yang cepat, rapi, dan sesuai aturan melalui template yang sederhana namun lengkap.

Panduan lengkap Surat Keterangan Ghaib (Tidak Diketahui Keberadaannya) dari Desa dan Kelurahan. Membahas pengertian, fungsi, dasar hukum, contoh resmi, struktur penandatangan aparatur, serta template Word SIAP PAKAI dan PDF sesuai tata naskah dinas terbaru.

Download - DESA📥 Download - KELURAHAN📋

Apa itu Surat Keterangan Ghaib?

Surat Keterangan Ghaib atau yang juga dikenal dengan istilah Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaannya adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menerangkan bahwa seseorang telah meninggalkan rumah sejak tanggal tertentu, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak pernah memberikan kabar atau menjalin komunikasi dalam bentuk apapun kepada pasangannya.

Dasar hukum untuk Surat Keterangan Ghaib (yang menjadi syarat cerai ghaib) utamanya terletak pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, khususnya Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 138 dan 139 untuk Muslim, yang mengatur prosedur pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) melalui pengumuman di papan pengumuman pengadilan dan media massa sebelum perceraian dapat diproses, dengan surat dari Kelurahan sebagai bukti awal ketidakmampuan melacak alamat tergugat.

Saya pernah mendampingi seorang istri yang ditinggal suaminya selama bertahun-tahun.

Tak ada kabar. Tak ada alamat. Tak ada kontak.

Anak-anaknya tumbuh tanpa nafkah, tanpa kehadiran sosok ayah, dan tanpa kepastian hukum.

Ketika ia ingin mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, prosesnya terhambat. Alasannya sederhana tapi krusial: belum ada Surat Keterangan Ghaib dari Desa/Kelurahan.

Surat ini sering dibutuhkan untuk berbagai keperluan resmi, seperti:

• Mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama karena istri ditinggal suami (atau sebaliknya),
• Permohonan ahli waris, hak asuh anak, atau penetapan wali,
• Pelaporan kehilangan orang ke kepolisian,
• Keperluan hukum lainnya yang memerlukan dokumen pendukung tentang status keberadaan seseorang.

Karena itu, penyusunannya harus mengikuti aturan tata naskah dinas yang berlaku.

Dalam artikel ini, saya membagikan 6 contoh format Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) yang bisa langsung digunakan oleh:

• Kepala Desa/Lurah,
• Sekretaris (a.n. Kepala Desa/Lurah),
• Kaur/Kasi (u.b.).

Semua format telah disesuaikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023, Permendagri 83 Tahun 2022, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Saya juga sudah menyiapkan versi Word (.docx/.dotx) dan PDF yang bisa Anda download, edit, dan langsung digunakan.

Jika Anda adalah pejabat di instansi Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan, khususnya yang bertugas di bidang tata usaha dan pelayanan administrasi warga, artikel ini akan sangat membantu Anda dalam menyusun surat yang legal, profesional, dan sesuai aturan terbaru.

Surat keterangan kehilangan dokumen adalah surat resmi dari Desa atau Kelurahan yang digunakan untuk pengurusan ulang dokumen milik warga yang hilang seperti KTP, KK, akta cerai, akta kelahiran, ijazah, dan dokumen penting lainnya.
Artikel ini menyediakan contoh dan template PDF dan Word/Doc siap pakai yang disusun sesuai tata naskah dinas terbaru.

Download - DESA📥 Download - KELURAHAN📋

Apa itu Surat Keterangan Kehilangan Dokumen?

Surat Keterangan Kehilangan Dokumen adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menerangkan bahwa seorang warga telah kehilangan dokumen penting miliknya, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Cerai, Ijazah, ATM, Buku Nikah, dan sebagainya.

Surat ini biasanya dibuat berdasarkan laporan warga dan surat pengantar dari Ketua RT/RW sebagai dasar penerbitannya.

Saya pernah mengalami satu kejadian yang masih membekas hingga sekarang.

Suatu siang, seorang warga datang tergesa ke kantor desa.

Wajahnya panik. Katanya, dompetnya jatuh saat ke pasar.

Entah di jalan, entah di los sayur, entah dicopet.

Di dalamnya ada KTP dan kartu ATM.

Ia sudah keliling mencari, tapi hasilnya nihil.

“Pak, saya harus urus ulang KTP... tapi dari Dukcapil katanya harus ada surat kehilangan dari desa/kelurahan,” ujarnya nyaris putus asa.

Kami bantu. Tapi ternyata, ia sebelumnya sempat cetak surat sendiri di rumah, tanpa kop surat resmi, tanpa nomor surat, dan tanpa tanda tangan resmi. Surat itu langsung ditolak oleh petugas.

Dari pengalaman itulah saya paham betul: surat kehilangan bukan sekadar formalitas. Ia adalah kunci untuk membuka kembali akses identitas dan syarat pemenuhan pelayanan publik bagi warga.

Surat kehilangan ini merupakan salah satu syarat penting untuk mengurus penggantian dokumen yang hilang di instansi terkait, seperti:

• Dinas Dukcapil untuk KTP-el, KK, atau akta pencatatan sipil,
• Bank untuk penggantian kartu ATM,
• Sekolah untuk penggantian ijazah,
• atau ke Kepolisian jika dibutuhkan surat kehilangan tambahan.

Oleh karena itu, format dan isi Surat Keterangan Kehilangan dari Desa maupun Kelurahan harus mengikuti standar resmi tata naskah dinas, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 dan regulasi terkait lainnya.

Melalui artikel ini, saya akan membagikan beberapa contoh format Surat Keterangan Kehilangan yang sudah disesuaikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 dan regulasi lainnya.

Semua contoh tersedia dalam format Word (doc/.dotx) dan PDF yang bisa langsung Anda download dan gunakan di kantor desa/kelurahan.

Jika Anda adalah seorang Kepala Desa, Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang bertugas dalam pelayanan administrasi warga, artikel ini akan sangat membantu Anda dalam membuat surat kehilangan yang tidak hanya rapi, tetapi juga sesuai aturan dan telah dilengkapi fitur-fitur untuk mempercepat pembuatannya.

Pahami fungsi & isi Surat Keterangan Duda sebagai dokumen administrasi kependudukan. Gunakan contoh format resmi Pemerintah Desa dan Kelurahan. Ikuti 3 opsi penandatanganan resmi sesuai kewenangan (Kepala Desa atau Lurah, Sekretaris, hingga Kaur atau Kasi). Download template Word siap pakai dan PDF. Pelayanan lebih cepat, rapi, sah secara hukum, dan sesuai tata naskah dinas terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Duda?

Surat Keterangan Duda adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan sebagai dokumen administrasi kependudukan untuk menerangkan status perkawinan seorang laki laki yang sudah tidak terikat perkawinan secara sah, baik itu karena perceraian (cerai hidup) maupun karena istri meninggal dunia (cerai mati), dan belum menikah lagi hingga surat tersebut diterbitkan.

Surat ini lazim dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi, seperti pengurusan pernikahan kembali, administrasi kependudukan, hingga kebutuhan tertentu di instansi pemerintah atau swasta.

Surat Keterangan Duda dapat diterbitkan baik oleh Pemerintah Desa maupun Kelurahan, menyesuaikan dengan wilayah administrasi tempat domisili yang bersangkutan.

Di desa, saya beberapa kali menemui warga yang datang dengan wajah bingung sambil berkata, “Pak, saya mau menikah lagi, tapi katanya butuh surat dari desa?” Ketika ditanya lebih jauh, ternyata yang dimaksud adalah surat keterangan duda. Sayangnya, tidak semua Perangkat Desa siap dengan format surat semacam ini.

Padahal, surat ini sangat penting. Selain sebagai syarat nikah di KUA, juga diperlukan untuk pengurusan pensiun duda (Taspen/ASABRI), pengajuan hak waris, penyelesaian harta gono-gini, dan keperluan hukum atau administrasi lainnya.

Namun, saya paham, tidak semua desa atau kelurahan memiliki format baku yang sesuai aturan terbaru atau pemahaman yang cukup soal siapa yang seharusnya menandatangani, dan bagaimana redaksi suratnya agar sah menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 serta PerANRI Nomor 5 Tahun 2021.

Untuk itulah artikel ini saya susun dan terbitkan di platform FORMAT ADMINISTRASI DESA. Bukan sekadar memberi contoh, tapi juga memberikan 3 format siap pakai yang masing-masing bisa digunakan tergantung kondisi pejabat penandatangan di Desa maupun Kelurahan Anda:

• Ditandatangani langsung oleh Kepala Desa/Lurah
• Ditandatangani oleh Sekdes/Seklur atas nama Kepala Desa/Lurah (a.n.)
• Ditandatangani oleh Kaur atau Kasi (u.b.)

Ketiganya sudah saya lengkapi dalam bentuk template Word (.doc/.dotx) dan PDF yang bisa diunduh, diedit, dan langsung digunakan tanpa harus membuat ulang dari nol.

Silakan baca penjelasan lengkap di bawah ini dan sesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di Desa maupun Kelurahan Anda.

Surat Keterangan Janda adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menerangkan status seorang perempuan yang sudah tidak terikat perkawinan karena cerai hidup atau cerai mati dan belum menikah kembali. Surat ini dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi penting seperti Taspen atau ASABRI, hak waris, bantuan sosial, administrasi kependudukan, hingga syarat pernikahan kembali.

Halaman ini menyajikan contoh dan template Surat Keterangan Janda dari Desa dan Kelurahan yang sah dan siap pakai, dengan opsi penandatangan oleh Kepala Desa atau Lurah, Sekretaris Desa atau Kelurahan (a.n.), serta Kaur atau Kasi (u.b.). Seluruh format telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021, tersedia dalam format Word dan PDF untuk mendukung pelayanan administrasi yang tertib dan sesuai aturan.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Janda?

Surat Keterangan Janda adalah salah satu dokumen administrasi kependudukan yang sering dibutuhkan oleh masyarakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan yang menerangkan bahwa seorang perempuan berstatus janda (perempuan yang sudah tidak terikat dalam perkawinan), baik itu karena cerai hidup (perceraian secara sah) maupun cerai mati (kematian suami), dan belum menikah lagi hingga surat tersebut diterbitkan.

Digunakan untuk Apa?

Dokumen ini lazim diminta sebagai syarat administrasi, antara lain untuk:

• Pengurusan syarat pendaftaran pernikahan kembali
• Administrasi kependudukan
• Pengurusan hak pensiun atau tunjangan (Taspen/ASABRI)
• Pengajuan bantuan sosial khusus
• Pengajuan hak waris dan pengurusan dokumen pertanahan
• Rekomendasi kecamatan untuk data kependudukan
• Keperluan administrasi di instansi pemerintah maupun swasta

Janda sebagai subjek hukum mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat sesuai domisili. Jika berdomisili di Desa, maka permohonan diproses/diterbitkan oleh Pemerintah Desa. Jika berdomisili di Kelurahan, maka diproses dan diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan.

Saya masih ingat dengan jelas ketika saya masih menjabat sebagai Perangkat Desa.
Suatu hari ada seorang ibu yang datang ke kantor desa dengan langkah ragu.

Wajahnya penuh harap. Ia butuh surat keterangan janda untuk mengurus santunan Taspen mendiang suaminya.

Tapi karena tidak ada format surat yang jelas, dan Kepala Desa sedang tidak di tempat, prosesnya jadi tertunda.

Kasus seperti ini bukan sekali dua kali terjadi.

Banyak Perangkat Desa bingung.
Bagaimana format suratnya yang terbaru sesuai aturan?
Apakah surat harus ditandatangani langsung oleh Kepala Desa?

Bolehkah Sekdes menandatangani? Bagaimana jika diwakilkan oleh Kasi atau Kaur? Apa redaksi yang sah?

Untuk membantu Perangkat Desa, Staf Kelurahan, dan masyarakat yang membutuhkan, saya telah menyusun 3 contoh Surat Keterangan Janda untuk Desa dan Kelurahan dalam format Word dan PDF, disesuaikan dengan pejabat penandatangan, yakni:

• Ditandatangani langsung oleh Kepala Desa/Lurah,
• Ditandatangani oleh Sekdes/Seklur atas nama Kepala Desa/Lurah (a.n.),
• Ditandatangani oleh Kaur/Kasi dengan redaksi u.b..

Semua contoh telah saya sesuaikan dengan aturan terbaru dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata naskah dinas, agar sah secara hukum dan siap digunakan di kantor Desa atau Kelurahan mana pun di Indonesia.

Silakan simak contoh lengkapnya di bawah ini. Anda bisa langsung mengunduh templatenya atau menyesuaikannya dengan kondisi desa/kelurahan masing-masing.

Artikel ini menyajikan 3 contoh Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, lengkap dengan format resmi, alur penandatanganan Kepala Desa, Lurah, Sekretaris, hingga Kaur atau Kasi, serta penjelasan fungsi surat dalam praktik administrasi. Dibahas pula hubungan surat ini dengan status kepemilikan kendaraan, data pemilik, dan kebutuhan layanan publik seperti balik nama, leasing, dan perbankan. Disertai template Word Siap Pakai dan PDF yang telah disesuaikan dengan Permendagri 1 Tahun 2023 dan kaidah tata naskah dinas terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Bermotor?

Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Bermotor adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menerangkan bahwa seseorang atau instansi adalah pemilik sah atas kendaraan bermotor tertentu.

Surat ini memuat data identitas lengkap pemilik serta spesifikasi kendaraan seperti nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin.

Suatu pagi yang cerah itu, saya pernah membantu seorang warga yang motornya sudah lunas tapi STNK-nya masih atas nama pemilik lama. Ia ingin balik nama, tapi tidak ada kuitansi jual beli atau bukti lain.

Di situlah pentingnya surat dari desa/kelurahan ini. Berkas sederhana tapi bernilai besar.

Tanpa surat keterangan kepemilikan dari desa/kelurahan, urusannya di Samsat tertahan hampir seminggu.

Digunakan untuk keperluan Apa saja?

Surat ini sangat berguna untuk:

1. Membuat atau memperpanjang STNK dan BPKB.
2. Melengkapi dokumen jual beli kendaraan bermotor.
3. Mengurus balik nama kepemilikan kendaraan.
4. Verifikasi kepemilikan kendaraan untuk keperluan kredit atau pinjaman.
5. Persyaratan pendaftaran kendaraan operasional lembaga/instansi.
6. Bukti pendukung dalam kasus kehilangan atau perdata.
7. Dan keperluan lain yang memerlukan bukti kepemilikan kendaraan atas nama pribadi atau instansi/lembaga.

Surat keterangan ini sangat berguna terutama ketika warga tidak memiliki cukup bukti administratif lain selain BPKB, atau saat kendaraan tidak atas nama pemilik dalam STNK.

Kendaraan bermotor yang dimaksud bisa berupa sepeda motor, mobil penumpang, mobil dinas, mobil pick-up, mobil ambulans desa, mobil truk, dan lain-lain.

Di banyak Desa atau pun Kelurahan, surat ini juga diminta oleh pihak leasing dan bank sebagai bagian dari syarat pengajuan pinjaman, terutama jika kendaraan belum balik nama atau tidak dilengkapi faktur resmi.

Bahkan ada beberapa kasus di mana surat ini dijadikan dasar kepemilikan awal untuk kendaraan yang diwariskan atau dibeli tanpa dokumen formal.

Namun, dalam praktiknya, saya sering menemukan kekeliruan.

Ada yang menulis nomor rangka salah satu digit, ada yang tidak menyertakan stempel, atau penandatangan yang tidak sah. Hal kecil seperti ini bisa berujung panjang ketika surat diajukan ke pihak luar desa.

Sebagai Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa, atau Staf Kelurahan, memahami format dan struktur surat ini sangat penting.

Kesalahan kecil dalam mencantumkan data kendaraan seperti nomor mesin atau rangka bisa fatal.

Itulah kenapa saya menyusun artikel ini untuk membantu Kepala Desa, Lurah, Sekretaris Desa/Kelurahan, dan Perangkat Desa atau Kelurahan lainnya agar bisa menyusun Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan secara benar dan sah sesuai tata naskah dinas.

Saya juga telah menyiapkan 3 contoh format surat resmi yang bisa langsung diedit dan digunakan sesuai pejabat yang menandatangani, lengkap dengan versi Word (Doc) dan PDF.

Pelajari peran penting surat keterangan pekerjaan orang tua/wali, ikuti format standar yang berlaku sesuai aturan, dan manfaatkan template siap pakai agar tidak perlu buat dari nol.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Pekerjaan Kedua Orang Tua/Wali dari Desa?

Surat Keterangan Pekerjaan Kedua Orang Tua/Wali dari Desa adalah surat resmi dari Pemerintah Desa yang menerangkan jenis pekerjaan ayah dan ibu kandung atau wali sah seorang anak. Surat ini sering digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus keperluan pendidikan seperti pendaftaran sekolah atau kuliah, pengajuan beasiswa, permohonan keringanan UKT (Uang Kuliah Tunggal) di perguruan tinggi, hingga bantuan sosial.

Di desa, saya sering menemui orang tua atau wali yang datang ke kantor desa dengan ekspresi bingung sambil menggenggam map: “Pak, ini surat keterangan pekerjaan orang tua harus bagaimana ya?” tanyanya pelan.

Pahami fungsi & isi surat pengalaman kerja beserta contoh formatnya, ikuti 3 opsi penandatanganan (Kades, Sekdes, Kaur/Kasi) sesuai kondisi, dan download template siap pakai agar pembuatan surat jadi cepat dan rapi.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari Desa?

Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari Desa adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa untuk menerangkan bahwa seseorang benar-benar pernah bekerja di lingkungan pemerintahan desa dalam kurun waktu tertentu. Surat ini biasanya diberikan kepada mantan Perangkat Desa, staf desa, pengelola BUMDes, maupun jabatan lainnya di desa.

Fungsi surat ini sangat penting, terutama bagi para pelamar kerja untuk melengkapi persyaratan administratif seperti:

1. Mendaftar kerja di instansi pemerintah maupun swasta (dalam maupun luar negeri)
2. Mengikuti seleksi CPNS atau PPPK
3. Mengajukan beasiswa atau studi lanjut
4. Melamar di LSM, proyek desa, atau lembaga sosial
5. Membuktikan pengalaman kerja dalam laporan kegiatan
6. Mengikuti seleksi tugas kedinasan pada jabatan tertentu sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
7. Dan berbagai keperluan lain yang memerlukan verifikasi pengalaman kerja

Meskipun berbeda istilah, Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari Kantor Desa sejatinya memiliki fungsi yang mirip dengan Paklaring di perusahaan swasta. Surat ini sering kali menjadi pelengkap curriculum vitae (CV) dan portofolio kerja, serta memperkuat kredibilitas pelamar yang pernah bekerja di pemerintahan desa.

Dengan kata lain, surat ini berguna untuk membuktikan riwayat pekerjaan atau track record seseorang yang pernah mengabdi di lingkungan desa. Baik sebagai Perangkat Desa, staf desa, pengurus BUMDes, atau profesi lainnya.

Oleh karena itu, isinya tidak hanya mencantumkan identitas pribadi, jabatan, dan masa kerja, tetapi juga memuat catatan tentang kinerja yang telah dijalani. Termasuk apakah yang bersangkutan dikenal berkinerja baik, disiplin, dan bertanggung jawab selama masa tugasnya.

Sebagai mantan Perangkat Desa, saya pernah menyusun sendiri surat seperti ini untuk warga yang membutuhkan bukti riwayat pekerjaan mereka. Maka dari itu, artikel ini saya susun sebagai panduan praktis bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan siapa saja yang memerlukan format resmi surat keterangan pengalaman kerja dari desa.

Di sini saya tidak hanya membagikan contohnya, tapi juga menyediakan 3 template dalam format Word (.doc/.dotx) dan PDF yang dapat langsung diunduh dan digunakan.

Seluruh format telah saya susun berdasarkan kaidah tata naskah dinas terbaru sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2023, PerANRI 5/2021, dll, termasuk pengaturan redaksi tanda tangan seperti a.n. dan u.b. bila Kepala Desa berhalangan.