Artikel Terbaru

Selamat datang di halaman kategori "" pada web FormatAdministrasiDesa!

Apakah Anda sedang mencari ""?


💡PETUNJUK PENCARIAN: Untuk menemukan informasi spesifik yang Anda cari, silakan pilih artikel dibawah ini, atau bisa juga KETIK kata kunci pada kotak pencarian cepat di bawah ini!!!

Statistik Indonesia 2020 (Statistical Yearbook of Indonesia 2020) adalah publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Dalam katalog atau publikasi "Statistik Indonesia 2020, Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan" yang diterbitkan oleh BPS ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Indonesia.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Dalam artikel ini Anda akan menemukan jawaban secara lengkap tentang Daftar Daerah Tertinggal di Indonesia menurut Perpres 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Pertanyaannya adalah apakah daerah Kabupaten ditempat Sobat Desa berada saat ini termasuk dalam Kategori atau Daftar Daerah Tertinggal atau tidak? Bagaimana dengan di Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan di daerah lainnya di Indonesia?

WWW.FORMATADMINISTRASIDESA.COM | Pada 27 April 2020, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 mengenai Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk mengidentifikasi wilayah yang mengalami keterbelakangan, di mana tantangan utama meliputi aspek ekonomi, aksesibilitas, dan infrastruktur.

Dokumen tersebut sangat krusial bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak, karena berfungsi sebagai panduan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah. Lewat artikel ini, Anda dapat mengunduh file PDF Perpres Nomor 63 Tahun 2020 serta mendapatkan rangkuman komprehensif isinya.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | PMK 49 Tahun 2020 tentang Juknis THR 2020 - Sebagai tindak lanjut atas PP Nomor 24 Tahun 2020, Menteri Keuangan telah menetapkan petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Pemberian tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga daya beli dalam pemenuhan segala kebutuhan bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Pemberian THR ini dilakukan sebagai wujud apresiasi dan perlindungan pemerintah atas pengabdian kepada bangsa dan negara. Ketentuan Pemberian THR Tahun 2020 diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

SK Tim Penyusun LPPD dan LKPPD adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menetapkan tim penyusun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD).
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCiO0SGjfGZjVutW2nhiFGwcCkHowM12lv6sPVejaMrHigYEqeSKeTiehMkcroguRSsrZAzYgq1aX2gQIRtZ1TZ-0yajWmAMAfQ1LOt7hc7nndTmfIujuMeoEHmuQGlN02EYNRGaBq-A8/s320/sk-tim-penyusun-lppd.jpg" alt="SK Tim Penyusun LPPD Desa"/>
SK Tim Penyusun LPPD Desa

 Apakah sobat desa sedang mencari contoh format SK Tim Penyusun LPPD dan LKPPD Kepala Desa Terbaru?

Untuk dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagaimana mestinya, maka Kepala Desa dapat membentuk/mengangkat/menunjuk Tim Penyusun LPPD dan LKPPD melalui SK Kepala Desa.

Tim Penyusun ini ditugaskan untuk membantu Kepala Desa terkait penyusunan dokumen LPPD kepada Bupati, LKPPD kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ILPPD kepada masyarakat Desa.

Apa dasar format SK Tim LPPD ini?

 Cek juga: Contoh SK Tim Penyusun RKPDes

SK Kepala Desa mengenai pengangkatan/Penunjukkan Tim Penyusun LPPD dan LKPPD ini didasarkan pada peraturan perundangan-undangan. Secara umum, Kami menggunakan bentuk format sesuai dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Kalau dulu ini disebut SK LKPJ.

Sedangkan untuk teknis format LPPD dan LKPPD Kepala ini kami mendasarkan pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.


<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ipRDLGdH5UIyrBKERIqSEPYzW6UatmxttAwZjebu45uKC6k9F_PjlPgbh6nbfN0AnjqVEevW6JwVqe7I2fsxzUo0RRiQ1cMaJz4p55laND6okZI7YaNVK14WC1EwFXh6GErVZ-ZZO420/s320/SK+Pengangkatan+Tim+Penyusun+LPPD+dan+LKPPD+Desa.jpg" alt="contoh sk tim penyusun LPPD-LKPPD Kepala Desa terbaru 2018-2019 format word pdf"/>
Gambar Screen Shoot : Format Terbaru SK Penunjukkan Tim Penyusun LPPD & LKPPD Tahun 2019/2020
Definisi atau pengertian dari Keputusan Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa mestinya mengacu pada Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Di-permendagri tersebut diuraikan bahwa :

FORMATADMINISTRASIDESA.COM | Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 Mei 2020 oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Javascript DisableAnda Kurang Beruntung! Aktifkan JavaScript untuk Melihat Konten Kami