Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dari Desa adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa untuk menerangkan bahwa suatu usaha atau badan usaha benar-benar berdomisili dan beroperasi di wilayah desa tersebut. Surat ini merupakan bagian dari tata naskah dinas dan meskipun kini sebagian fungsinya telah tergantikan oleh NIB (Nomor Induk Berusaha) dari OSS (Online Single Submission), SKDU masih dibutuhkan dalam berbagai keperluan administrasi tertentu.
Fungsi SKDU dari Desa antara lain:
- Pengajuan izin usaha secara manual,
- Pendaftaran bantuan atau hibah UMKM,
- Pembukaan rekening bank atas nama usaha,
- Pengajuan pinjaman ke koperasi atau lembaga keuangan,
- Pengurusan izin lingkungan atau rekomendasi teknis,
- Dan keperluan administratif lainnya di tingkat desa atau kecamatan.
Dalam praktiknya, penyusunan SKDU menjadi tanggung jawab Perangkat Desa yang menangani administrasi umum. Namun, banyak Perangkat Desa masih menemui kebingungan dalam hal redaksi surat, struktur isi, hingga penandatanganan—apakah harus oleh Kepala Desa, bisa diwakilkan ke Sekretaris Desa, atau cukup oleh Kaur/Kasi atas nama pejabat di atasnya.
Untuk itu, artikel ini saya susun sebagai panduan praktis SKDU Desa, dilengkapi dengan 3 format contoh surat berdasarkan kondisi penandatanganan yang sah secara administrasi:
- Ditandatangani langsung oleh Kepala Desa,
- Ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa (a.n. Kepala Desa),
- Ditandatangani oleh Kaur atau Kasi atas nama Sekretaris Desa
Semua contoh surat tersebut dapat diunduh dalam format Word (.doc) dan PDF, dan telah disesuaikan dengan kaidah tata naskah dinas berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023, Permendagri 83 Tahun 2022, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021, serta peraturan pendukung lainnya.
[info title="CATATAN:" icon="info-circle"] SKDU sering disamakan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU), padahal keduanya memiliki perbedaan. SKU lebih bersifat menyatakan bahwa seseorang memiliki usaha secara umum tanpa menekankan alamat domisili usaha secara spesifik. Untuk penjelasan lengkap dan contoh SKU, silakan baca: Contoh Surat Keterangan Usaha dari Desa. [/info]
Format 1: SKDU oleh Kepala Desa
Pada contoh pertama ini, Surat Keterangan Domisili Usaha ditandatangani langsung oleh Kepala Desa. Format ini merupakan bentuk paling umum dan lazim digunakan dalam pelayanan administrasi di desa.
Surat ini mencantumkan identitas lengkap pemohon dan informasi detail mengenai usaha yang dijalankan, seperti nama usaha, alamat usaha, jenis usaha, bukti pendirian usaha, dan lain-lain. Di bagian akhir surat, Kepala Desa membubuhkan tanda tangan resmi dan stempel resmi sebagai bentuk legalitas surat.
Format ini cocok digunakan saat Kepala Desa sedang aktif dan tidak berhalangan untuk menandatangani surat. Legalitas surat juga lebih kuat karena ditandatangani langsung oleh pimpinan tertinggi di desa.
Format 2: SKDU oleh Sekretaris Desa
Contoh kedua ini digunakan ketika Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekdes sedang berhalangan, misalnya sedang dinas luar, cuti, atau posisi sedang kosong. Dalam kondisi tersebut, Sekretaris Desa dapat menandatangani surat keterangan domisili usaha atas nama Kepala Desa (a.n. Kepala Desa).
Penandatanganan seperti ini diperbolehkan selama sesuai dengan prosedur pelimpahan wewenang. Formatnya sedikit berbeda karena menambahkan keterangan a.n. Kepala Desa sebelum jabatan penandatangan.
Pada format ini, biasanya ditambahkan tembusan kepada Kepala Desa untuk memberi pemberitahuan resmi bahwa Sekretaris Desa telah menandatangani surat atas nama Kepala Desa. Tembusan ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, serta menjadi bukti bahwa Kepala Desa mengetahui dan menyetujui penandatanganan yang dilakukan Sekdes.
Format ini umumnya digunakan jika penandatanganan surat tidak bisa menunggu Kepala Desa kembali aktif. Surat tetap sah secara hukum selama proses mandat tersebut memiliki dasar yang jelas.
Format 3: SKDU oleh Kaur/Kasi
Contoh ketiga ini menunjukkan kondisi ketika surat ditandatangani oleh Kaur (Kepala Urusan) atau Kasi (Kepala Seksi). Penandatanganan seperti ini biasanya dilakukan jika Sekretaris Desa sedang tidak dapat melaksanakan tugasnya, dan Kaur/Kasi sesuai bidang tugasnya diberi kuasa untuk menandatangani naskah dinas.
Perlu digarisbawahi: penggunaan frasa “u.b.” (untuk beliau) menunjukkan bahwa Kaur/Kasi tersebut menandatangani atas nama pejabat di atasnya, dalam hal ini Sekretaris Desa, yang juga sedang menandatangani atas nama Kepala Desa. Struktur ini menunjukkan lapis tanggung jawab administratif secara hierarkis.
Format ini menunjukkan bahwa Kaur/Kasi bertindak “untuk dan atas nama” Sekretaris Desa, yang sebelumnya telah mendapat mandat/delegasi dari Kepala Desa. Dengan demikian, surat tetap sah selama ada dasar mandat yang jelas.
Penggunaan format ini sangat berguna untuk menjamin kelangsungan pelayanan administrasi desa. Desa-desa yang aktif melayani masyarakat setiap hari tetap dapat mengeluarkan dokumen resmi meski terjadi kekosongan atau keterlambatan dari pejabat struktural utama.
Untuk memastikan transparansi, format ini juga menyertakan tembusan kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Hal ini bertujuan agar kedua atasan mengetahui bahwa surat telah ditandatangani oleh Kaur/Kasi berdasarkan pendelegasian yang sah. Sebagaimana diamanah dalam Pasal 36 Permendagri Nomor 1 Tahun 2023. Anda bisa mempelajari lebih lanjut melalui artikel berikut: Atas Nama dan Untuk Beliau dalam Surat Resmi.
Link Download Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan dari Desa
| Fitur | Penjelasan |
|---|---|
| 3 Versi Surat | Tersedia versi Kepala Desa langsung, Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa (a.n.), dan Kaur/Kasi (u.b.). |
| Cepat & Praktis | Dilengkapi fitur tombol opsi Drop-Down List dan Text Box, minim ketik manual, tinggal edit seperlunya, dan cetak— tanpa repot! |
| Sesuai Aturan Terbaru | Disusun berdasarkan Permendagri 1/2023, PerANRI 5/2021, Permendagri 83/2022, dan peraturan lain yang masih berlaku. |
| Kode Klasifikasi Arsip Lengkap | Sudah dilengkapi kode klasifikasi surat sesuai Permendagri 83/2022. Anda tinggal menyesuaikan dengan sistem penomoran surat di instansi anda. |
| Format .docx / Word (dalam .rar) | Dapat diedit di Microsoft Word, Google Docs, WPS Office, atau LibreOffice. |
| Format Lengkap & Fleksibel | Bonus versi Sekdes (a.n.), Perangkat Desa lainnya u.b., dan pengantar RT/RW— Semua sudah dalam 1 paket. |
| Ukuran Kertas | Ukuran A4 sesuai standar kertas resmi. |
| Standar Huruf | Jenis huruf Arial, ukuran default 12pt, mengikuti standar surat resmi (kecuali untuk bagian tertentu). |
| Format Penulisan Resmi | Mengikuti standar tata naskah dinas, termasuk margin, jenis dan ukuran huruf, indentasi, ejaan PUEBI, perataan teks (alignment), dan masih banyak lagi. |
Template ini dirancang untuk membantu Perangkat Desa dalam menyusun Surat Keterangan Domisili Usaha dengan cepat, rapi, dan sesuai ketentuan tata naskah dinas terbaru. Cocok digunakan di kantor desa atau yang membutuhkan dokumen legal berbasis desa.
Catatan: Seluruh format telah disusun cermat agar sesuai dengan kaidah tata naskah resmi dan praktik umum di desa. Jika Anda menemukan kendala teknis dalam membuka file, silakan beritahu kami.
Namun jika Anda ingin menyusun surat dari awal tanpa menggunakan template, kami juga menyediakan panduan lengkap membuat surat keterangan yang dapat Anda ikuti langkah demi langkah.
Lihat Naskah Dinas Terkait
Jika Anda membutuhkan referensi surat keterangan lainnya dari desa yang masih terkait dengan SKDU, berikut beberapa contoh yang bisa Anda pelajari dan download:
- Kumpulan Contoh Surat Keterangan dari Desa
- Surat Domisili Tempat Ibadah dari Desa
- Surat Domisili Lembaga/Organisasi/Yayasan dari Desa
- Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal dari Desa
Selamat menggunakan template surat ini! Jika ada pertanyaan atau Anda membutuhkan format surat lainnya, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
