Surat Keterangan Belum atau Tidak Bekerja adalah dokumen resmi dari Pemerintah Desa atau Kelurahan yang menerangkan status pekerjaan warga, yaitu belum pernah bekerja atau sedang tidak memiliki pekerjaan aktif pada saat surat ini dikeluarkan.
Panduan ini menyajikan penjelasan lengkap, contoh format sah dari Desa dan Kelurahan, syarat pengurusan, tahapan pengajuan, ketentuan penandatangan, hingga template Word (Doc) Siap Pakai dan PDF sesuai aturan tata naskah dinas terbaru.
Apa itu Surat Keterangan Belum/Tidak Bekerja?
Surat Keterangan Belum/Tidak Bekerja adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menerangkan kondisi status pekerjaan seseorang, yaitu belum pernah bekerja atau sedang tidak memiliki pekerjaan aktif pada saat surat tersebut dikeluarkan.
Dalam praktik administrasi, istilah belum bekerja
digunakan untuk warga yang belum pernah memiliki pekerjaan sama sekali, sedangkan tidak bekerja
merujuk pada warga yang sebelumnya pernah bekerja tetapi saat ini tidak terikat hubungan kerja, kontrak, atau pekerjaan tetap dengan instansi, perusahaan, maupun pihak lain.
Kedua kondisi tersebut dapat dicantumkan dalam satu surat keterangan, sepanjang data dan keadaan faktual yang diterangkan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
Digunakan untuk Apa?
Surat keterangan ini umumnya digunakan untuk keperluan berikut:
- Persyaratan administrasi pendaftaran calon mahasiswa baru
- Mengurus beasiswa atau bantuan sosial (bansos)
- Mendaftar pelatihan kerja atau program peningkatan keterampilan
- Melengkapi persyaratan seleksi CPNS atau PPPK
- Mengurus pemberkasan Taspen
- Melamar kerja di sektor formal maupun informal
- Mengajukan keringanan biaya pendidikan atau layanan kesehatan
- Mengurus klaim asuransi pensiun atau klaim tunjangan anak yatim piatu di ASABRI
- Memenuhi persyaratan khusus lainnya dari instansi tertentu
Namun sayangnya, masih banyak aparatur dan warga yang belum memahami bentuk, struktur, serta redaksi yang benar dari surat ini sesuai ketentuan tata naskah dinas terbaru.
Keraguan juga sering muncul terkait pejabat penandatangan.
Apakah surat harus ditandatangani langsung oleh Kepala Desa atau Lurah, atau dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Desa atau Sekretaris Kelurahan, bahkan kepada Kaur atau Kasi.
Suatu hari, seorang pemuda dari wilayah sekitar datang ke kantor pemerintahan tempat saya sering membantu urusan administrasi. Ia hendak mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh dinas tenaga kerja provinsi.
Persyaratannya sederhana: KTP, KK, dan satu lembar surat keterangan belum bekerja dari Pemerintah Desa atau Kelurahan.
Karena tergesa-gesa, ia mengambil jalan pintas.
Surat tersebut diketik di tempat jasa pengetikan, ditandatangani oleh RT, dan distempel seadanya. Baginya, dokumen itu hanya formalitas saja.
Namun dalam praktik administrasi pemerintahan, apa yang dianggap kecil sering menjadi titik dari awal masalah yang lebih besar.
Berkas itu ditolak.
Alasannya jelas: tidak sah, tidak diterbikan oleh pejabat yang berwenang, dan tidak memiliki nomor surat resmi.
Pemuda itu kembali dengan panik. Ia meminta surat yang sah dari kantor desa. Saat itu, Kepala Desa sedang berada di luar daerah. Pilihan yang tersedia adalah Sekretaris Desa.
Namun surat yang dibawa tidak memuat redaksi a.n. Kepala Desa. Sekretaris Desa pun ragu, karena menandatangani surat tanpa dasar kewenangan yang jelas merupakan pelanggaran administrasi.
Setelah surat disusun ulang dengan format yang benar, lengkap dengan nomor surat dan kode klasifikasi arsip, barulah surat tersebut dapat ditandatangani.
Sayangnya, waktu pendaftaran telah berakhir.
Ia gagal mendaftar bukan karena tidak memenuhi syarat, melainkan karena keliru memahami prosedur administrasi.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa dalam administrasi pemerintahan, format bukan sekadar formalitas belaka.
Ia menentukan sah atau tidaknya sebuah dokumen dan sering kali menentukan apakah seseorang dapat mengakses hak administratifnya atau tidak.
Melalui artikel ini, saya tidak hanya menyajikan contoh kosong. Saya sajikan 3 template resmi dalam format Word dan PDF, yang dapat langsung dipakai oleh aparatur Desa maupun Kelurahan.
Dan lebih dari itu, ini adalah alat bantu administrasi sederhana, disusun sesuai praktik administrasi yang sah, memperhatikan struktur kewenangan, serta mengikuti kaidah tata naskah dinas yang berlaku.
Contoh Surat Keterangan Belum/Tidak Bekerja dari Desa
Di bawah ini saya sajikan tiga versi contoh surat keterangan belum bekerja yang dapat digunakan di berbagai desa di Indonesia, masing-masing berbeda dari sisi pejabat penandatangan, namun substansi dan keabsahannya tetap sama.
Versi 1: Ditandatangani langsung oleh Kepala Desa
Versi ini adalah bentuk paling umum dan ideal. Surat keterangan belum bekerja ditandatangani langsung oleh Kepala Desa dengan kop surat resmi. Tanda tangan Kepala Desa memberikan legitimasi penuh terhadap isi keterangan dalam surat.
Biasanya digunakan untuk keperluan penting seperti syarat administrasi CPNS, PPPK, permohonan beasiswa, pendaftaran calon mahasiswa baru, pemberkasan Taspen, bantuan sosial, atau keperluan lainnya. Pastikan semua data penduduk dicantumkan lengkap dan benar, termasuk NIK, alamat, serta tujuan penggunaan surat.
Kapan digunakan: Jika Kepala Desa berada di tempat dan tidak berhalangan menandatangani langsung.
Versi 2: a.n. Sekretaris Desa
Versi ini digunakan ketika Kepala Desa berhalangan sementara, dan penandatanganan surat dilimpahkan kepada Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa (a.n.). Penandatangan a.n. ini sah sesuai kewenangan administratif yang diatur dalam pemerintahan desa.
Meskipun tidak ditandatangani langsung oleh Kepala Desa, surat ini tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sepanjang ditandatangani oleh Sekdes yang telah diberi kewenangan mandat oleh pejabat yang berwenang (Kepala Desa).
Pastikan terdapat a.n. Kepala Desa, lalu dibawahnya diikuti jabatan Sekretaris Desa. Dan terakhir, pastikan juga ada tembusan kepada Kepala Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif kepada atasan.
Kapan digunakan: Saat Kepala Desa tidak di tempat (berhalangan), namun Sekretaris Desa hadir dan diberi kewenangan untuk menandatangani.
Versi 3: u.b. Kaur/Kasi
Jika Kepala Desa dan Sekretaris Desa sama-sama berhalangan, penandatanganan surat keterangan belum bekerja dapat didelegasikan lebih lanjut kepada pejabat satu tingkat dibawah Sekdes, yakni Kaur atau Kasi, dengan penulisan u.b. (untuk beliau).
Format ini lebih jarang digunakan dan hanya jika memang Kepala Desa dan Sekdes tidak dapat menandatangani karena alasan tertentu.
Pastikan bagian tanda tangan memuat a.n. Kepala Desa, lalu dibawahnya diikuti jabatan Sekretaris Desa, u.b., dan dibawahnya ada nama jabatan Kaur/Kasi.
Jangan lupa mencantumkan tembusan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Permendagri Nomor 1 Tahun 2023.
Untuk pemahaman lebih lanjut, silakan baca: Atas Nama dan Untuk Beliau dalam Surat Resmi
Kapan digunakan: Jika Kepala Desa dan Sekdes tidak berada di tempat, tetapi surat perlu segera diterbitkan.
Format lengkap dari masing-masing contoh dapat Anda download di bagian Template Desa berikut ini.
Contoh Surat Keterangan Belum/Tidak Bekerja dari Kelurahan
Berbeda dengan desa, kelurahan berada di bawah kewenangan Kecamatan dan dipimpin oleh Lurah sebagai pejabat struktural.
Karena itu, format surat, kop naskah dinas, dan pejabat penandatangan pada surat keterangan dari kelurahan harus menyesuaikan dengan struktur pemerintahan kelurahan.
Pada praktiknya, surat keterangan belum atau tidak bekerja dari kelurahan:
- Diterbitkan atas nama Pemerintah Kelurahan
- Ditandatangani oleh Lurah atau Sekretaris Kelurahan atau Kasi sesuai tupoksinya.
- Menggunakan kop surat kelurahan dan nomor surat resmi
- Menerangkan identitas warga berdasarkan data administrasi kependudukan
Contoh visual pada bagian ini menampilkan format surat keterangan belum/tidak bekerja dari kelurahan yang disusun sesuai kaidah tata naskah dinas, agar mudah dipahami dan dijadikan acuan oleh aparat kelurahan maupun masyarakat.
Untuk format yang SIAP PAKAI, template resmi versi kelurahan tersedia pada bagian Template Kelurahan.
Syarat Administrasi (Warga)
Untuk mengurus surat ini di Desa atau Kelurahan, warga umumnya perlu melampirkan persyaratan administrasi berikut:
- Fotokopi KTP
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Surat pengantar RT/RW
- Fotocopy tanda Lunas PBB tahun berjalan.
Persyaratan di atas tidaklah mutlak. Bisa saja antar instansi berbeda syarat administrasinya, ini menyesuaikan kebijakan masing-masing Desa atau Kelurahan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
Namun pada prinsipnya data kependudukan harus valid dan sesuai kondisi faktual.
Cara Mengajukan (Warga)
Proses pembuatan surat keterangan ini pada dasarnya melibatkan tahapan berikut:
- Warga mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan
- Petugas memverifikasi identitas dan status pekerjaan pemohon
- Surat disusun sesuai format tata naskah dinas
- Surat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- Surat diberi nomor, tanggal, dicatat dalam administrasi arsip, serta disahkan
- Penyerahan surat kepada pemohon
Download Format Surat (Word & PDF)
Untuk memudahkan Anda dalam menyusun surat keterangan belum/tidak bekerja dari Desa maupun Kelurahan, saya menyediakan template lengkap dalam format Word (.docx / .dotx) dan PDF yang dapat langsung digunakan.
Format ini telah disesuaikan dengan ketentuan Permendagri 1 Tahun 2023 dan peraturan terkait lainnya.
1. Template Desa
| Fitur | Penjelasan |
|---|---|
| 3 Versi Surat | Tersedia versi Kepala Desa langsung, Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa (a.n.), dan Kaur/Kasi (u.b.). |
| Cepat & Praktis | Dilengkapi tombol Drop-Down List dan Text Box, untuk bantu anda percepat dan permudah pengisian data. |
| Sinkronisasi Aturan Terbaru | Mengacu pada Permendagri 1/2023, PerANRI 5/2021, Permendagri 83/2022, dan regulasi pendukung lainnya. |
| Kode Klasifikasi Arsip | Sudah disiapkan kode klasifikasi surat resmi berdasarkan Permendagri 83/2022. |
| Format Word (.docx / .dotx) | Template dalam format .docx / .dotx (dalam .rar), dapat dibuka di Microsoft Word, Google Docs, WPS Office, atau aplikasi pengolah kata lainnya. |
| Ukuran Kertas | Menggunakan kertas A4 standar surat resmi. |
| Pengaturan Format | Untuk pengaturan jenis & ukuran huruf, kertas, margin, tata letak, dll telah disesuaikan dengan aturan tata naskah dinas terbaru. |
| Tambahan | Sudah termasuk template surat pengantar RT/RW, jika diperlukan |
Silakan pilih versi yang Anda butuhkan di bawah ini:
[info title="CATATAN:" icon="info-circle"] Seluruh template telah disusun mengikuti kaidah tata naskah dinas terbaru. Jika mengalami kendala saat membuka file, silakan hubungi kami melalui kontak yang tersedia. [/info]
Jika Anda ingin mempelajari lebih dalam tentang cara membuat surat keterangan yang baik dan benar, baca panduan lengkapnya di sini.
2. Template Kelurahan
Template Surat Keterangan Belum/Tidak Bekerja dari Kelurahan disusun khusus untuk kebutuhan administrasi di lingkungan Pemerintah Kelurahan, dengan menyesuaikan struktur kewenangan, kop naskah dinas, dan pejabat penandatangan yang berlaku di kelurahan.
| Fitur | Deskripsi |
|---|---|
| 3 Versi Surat | Mencakup versi penandatanganan surat oleh Lurah langsung, Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah (a.n.), maupun Kasi (u.b.). |
| Format Khusus Kelurahan | Menggunakan kop surat Pemerintah Kelurahan |
| Sinkron Aturan Terbaru | Disusun mengacu pada Permendagri 1 Tahun 2023, PerANRI 5 Tahun 2021, serta ketentuan tata naskah dinas pemerintah daerah. |
| Mudah Disesuaikan | Tersedia dalam format Word (.docx / .dotx), mudah disesuaikan menggunakan Microsoft Word, Google Docs, maupun WPS Office. |
| Identitas Warga Lengkap | Memuat kolom identitas penduduk, alamat domisili, serta keterangan status pekerjaan yang jelas dan faktual. |
| Pengaturan & Konfigurasi | Menggunakan kertas A4, pengaturan margin, spasi, jenis huruf, perataan teks, dll sesuai ketentuan tata naskah dinas. |
| Tambahan File | Dilengkapi template surat pengantar RT/RW (apabila diperlukan) |
Download selengkapnya di bawah ini:
Butuh lebih banyak template Kelurahan? Selengkapnya lihat artikel tentang Surat Keterangan Kelurahan ini.
Lihat Naskah Dinas Lainnya
Di bawah ini saya kumpulkan beberapa jenis naskah dinas lainnya yang mungkin Anda perlukan untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- Surat Keterangan Masih Aktif Bekerja
- Surat Domisili Usaha
- Kumpulan Contoh Surat Keterangan dari Desa
- Surat Domisili Tempat Ibadah
- Surat Domisili Lembaga, Organisasi, atau Yayasan
Gunakan surat yang tepat, di waktu yang tepat.
Karena dalam administrasi pemerintahan, keabsahan bukan hanya soal tanda tangan, tapi juga soal kepatuhan terhadap aturan dan strategi pelayanan publik yang cermat.
Administrasi yang rapi bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk tanggung jawab moral pemerintah desa/kelurahan kepada warganya.
Selamat menggunakan template kami!
Terimakasih sudah mengunjungi platform FORMAT ADMINISTRASI DESA, Pusat Template & Dokumen Desa dan Kelurahan di Indonesia. Semoga bermanfaat.
Penulis: Laode Muhamad Fiil Mudawat
