FORMAT ADMINISTRASI DESA

Pengangkatan

Di era digital saat ini, akses internet berkualitas sudah menjadi kebutuhan utama—tak terkecuali untuk masyarakat di berbagai pelosok, termasuk Desa. IndiHome hadir sebagai solusi untuk menyediakan layanan internet cepat, stabil, dan paling lengkap dengan proses pemasangan yang mudah dan praktis. Melalui pendaftaran online di web, kamu bisa mendapatkan layanan IndiHome hanya dalam 3 langkah mudah dan menikmati konektivitas tanpa batas.

Surat Kuasa Penggantian Paket IndiHome | Mau ganti paket IndiHome, tapi sulit untuk datang sendiri di GraPARI Telkomsel? Tidak usah bingung, sebenarnya Anda bisa kok minta bantuan orang lain untuk mewakili Anda dalam mengurus pindah atau migrasi paket IndiHome. Yaitu melalui surat kuasa penggantian paket IndiHome.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2025 adalah dokumen wajib Kepala Desa yang harus disampaikan kepada Bupati/Wali Kota. Artikel ini menyajikan panduan lengkap dan format terbaru sesuai Permendagri 46/2016, mencakup:
1. Sistematika Penyusunan dan Batas Waktu Pelaporan (31 Maret 2026).
2. Komponen Realisasi APBDes dan Evaluasi Program Kerja 4 Bidang.
3. Template SIAP PAKAI (Word, PDF, & Excel) untuk Anda download filenya dengan mudah dan praktis.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, pertanggungjawaban administratif telah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016, setiap Kepala Desa wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun.

Dokumen ini bukan sekadar formalitas belaka, melainkan suatu instrumen penting yang mencerminkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pelaksanaan program kerja desa.

Apa itu LPPD Akhir Tahun?

LPPD Akhir Tahun adalah laporan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang memuat realisasi program kerja dan pelaksanaan APBDes selama satu tahun anggaran.

Selain itu, LPPD Akhir Tahun juga memuat informasi mengenai keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang ditempuh oleh Kepala Desa selama periode tersebut, yang dijadikan dasar bagi Bupati/Walikota dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2025 adalah dokumen pertanggungjawaban Kepala Desa yang wajib disampaikan kepada BPD. Artikel ini membedah panduan teknis dan format terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016, yang mencakup:
1. Sistematika Penyusunan dan Batas Waktu Penyampaian Laporan kepada BPD (Paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir / 31 Maret 2026).
2. Cara Menyusun Uraian Langkah Kebijakan dalam Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025.
3. Template SIAP PAKAI (Word, PDF, & Excel) yang bisa Anda download untuk memudahkan tugas administratif Anda.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Asas legalitas dalam konteks hukum administrasi pemerintahan desa atau yang dikenal juga dengan istilah wetmatigheid van het bestuur menuntut setiap tindakan administrasi yang diambil oleh pemerintah desa harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas.

Prinsip ini berlaku pula bagi Kepala Desa dalam menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun (LKPPD Akhir Tahun), sehingga setiap langkah dan kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bagi Sobat Desa yang ingin memahami dan menyusun LKPPD dengan baik, artikel ini hadir sebagai panduan lengkap. Mulai dari penjelasan apa itu LKPPD, contoh laporan LKPPD desa, hingga dasar hukum penyusunan yang mendasarinya.

Artikel ini juga menyertakan link download untuk mendapatkan contoh LKPPD desa 2025 dalam format PDF, Doc (Word), dan Excel, sehingga Anda dapat dengan mudah mengeditnya sesuai kebutuhan.

Apa itu LKPPD Akhir Tahun?

LKPPD Akhir Tahun adalah laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan Pasal 8 Permendagri No. 46 Tahun 2016, LKPPD tidak hanya memuat data keuangan atau hasil pelaksanaan anggaran, tetapi juga harus menyertakan uraian tentang langkah-langkah kebijakan yang telah diterapkan dalam melaksanakan peraturan desa, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dengan kata lain, LKPPD Akhir Tahun merupakan dokumen yang menggambarkan bagaimana dan mengapa setiap program dan kebijakan dijalankan, sehingga menjadi alat evaluasi dan dasar perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

WWW.FORMATADMINISTRASIDESA.COM | Surat Suara Pemilihan BPD merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Artikel ini akan membagikan contoh surat suara pemilihan BPD yang dapat Sobat Desa unduh dalam format Doc (Word) dan PSD secara gratis.

Mars Karang Taruna adalah lagu yang diciptakan sebagai penyemangat dan wujud rasa kebersamaan di antara anggota Karang Taruna di seluruh Indonesia. Lagu ini tidak hanya menjadi korsa bagi mereka, tetapi juga salah satu identitas utama organisasi Karang Taruna. Lirik dan chord Mars Karang Taruna mengandung makna mendalam tentang pengabdian kepada masyarakat. Bagi Anda yang ingin menikmati dan mempelajari lagu ini lebih lanjut, Anda dapat download Mars Karang Taruna MP3 secara gratis di artikel ini.

Contoh Surat Kuasa | Ingin membuat surat kuasa yang simpel namun lengkap? Kumpulan Contoh Surat Kuasa terbaru ini siap membantu kamu!

#SK TPK 2025 - SK TPK Desa atau Surat Keputusan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Desa adalah salah satu administrasi TPK yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa di Desa.