FORMAT ADMINISTRASI DESA

Surat keterangan pemakaman ini memuat identitas lengkap almarhum/almarhumah, menegaskan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia dan sudah dimakamkan, serta memuat detail penguburan jenazah seperti hari, tanggal, waktu, dan lokasi. Surat ini diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang mewakili atas nama Kepala Desa/Lurah. Template Word siap pakai dengan fitur isian cepat dan dilengkapi 3 opsi pejabat penandatangan sesuai aturan terbaru, dari Formatadministrasidesa.com.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Pemakaman?

Surat Keterangan Pemakaman adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan yang menerangkan bahwa seseorang telah meninggal dunia dan sudah dimakamkan/dikuburkan pada waktu dan tempat tertentu.

Apa kegunaannya?

Surat ini biasanya digunakan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi kematian seperti:

• mengurus akta kematian di Disdukcapil,
• syarat pencairan klaim asuransi,
• syarat pencairan dana pensiun/jaminan sosial,
• dan/atau administrasi keluarga seperti warisan, pensiun di Taspen/Asabri, atau hak ahli waris.

Masyarakat kadang juga menyebutnya sebagai surat keterangan penguburan. Sebenarnya keduanya sama saja, hanya berbeda istilah.

“Surat Keterangan Bukan Sebagai Perangkat Pemerintah Desa” memuat identitas lengkap pemohon, menjelaskan seseorang bukan merupakan Perangkat Pemerintah Desa. Surat ini diterbitkan Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Desa untuk memberikan klarifikasi atau verifikasi kejelasan atas status jabatan seseorang. Tersedia template Word siap pakai dengan fitur isi cepat, lengkap dengan 3 versi pejabat penandatangan sesuai aturan tata naskah dinas terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Bukan Sebagai Perangkat Pemerintah Desa?

Surat Keterangan Bukan Sebagai Perangkat Pemerintah Desa adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa yang menerangkan bahwa seseorang tidak sedang menjabat sebagai bagian dari Pemerintah Desa, baik sebagai Kepala Desa maupun Perangkat Desa (Sekdes, Kaur, Kasi, Kepala Dusun).

Apa fungsinya?

Surat ini biasanya dipakai untuk membuktikan bahwa seorang warga desa bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa aktif.
Biasanya diminta saat:

• mengurus pencalonan BPD,
• melamar sebagai calon ASN (PNS/PPPK),
• syarat ikut seleksi tertentu yang melarang rangkap jabatan,
• atau keperluan hukum/administrasi lainnya.

Jadi intinya, surat keterangan ini sifatnya klarifikasi status seseorang apakah ia saat ini sebagai perangkat Pemerintah Desa atau bukan.

“Surat Keterangan Menumpang Tempat Tinggal” ini memuat data pemilik rumah dan data orang yang menumpang, termasuk nama, NIK, tempat & tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat asal. Surat ini menerangkan bahwa yang bersangkutan benar menumpang di rumah orang lain atau keluarganya dan diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang mewakili atas nama Kepala Desa/Lurah. Tersedia template Word dilengkapi fitur cerdas untuk isi data cepat, serta ada 3 versi pejabat penandatangan sesuai aturan terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Menumpang Tempat Tinggal?

Surat Keterangan Menumpang Tempat Tinggal adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan yang menerangkan bahwa seseorang tidak tinggal di rumah miliknya sendiri, tetapi menumpang di rumah orang lain atau keluarganya.

Surat ini juga sering disebut “surat keterangan menumpang rumah”. Isi pokoknya meliputi:

• Data Pemilik Rumah → identitas lengkap pemilik rumah tempat ditumpangi/pemberi tumpangan (orang lain/keluarga/orang tua).
• Data Orang yang Menumpang → identitas lengkap warga yang menumpang.
• Keterangan tambahan → menyebutkan bahwa yang bersangkutan benar tinggal menumpang di alamat tersebut sejak tanggal tertentu.
• Tujuan penerbitan (keperluan) → biasanya untuk kebutuhan administrasi, seperti pengurusan dokumen kependudukan, sekolah, pekerjaan, atau keperluan lain.

Ada juga 3 versi pejabat penandatangan:

1. Ditandatangani langsung Kepala Desa/Lurah.
2. Atas nama (a.n.) Kepala Desa/lurah oleh Sekretaris Desa/Kelurahan.
3. oleh Kaur/Kasi (u.b.).

“Surat Keterangan Bukan Penduduk Setempat” memuat identitas warga, termasuk nama, NIK, tempat & tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan alamat. Surat ini menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai penduduk setempat (non warga). Surat ini diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang mewakili untuk keperluan klarifikasi domisili kependudukan di Desa maupun Kelurahan. Template Word siap pakai dilengkapi fitur drop-down dan text box untuk pengisian cepat, serta tersedia 3 opsi penandatangan sesuai aturan terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Bukan Penduduk?

Surat Keterangan Bukan Penduduk adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menerangkan bahwa seseorang bukan merupakan penduduk setempat, setelah dilakukan pengecekan dalam administrasi kependudukan desa/kelurahan. Biasanya dipakai untuk kepentingan tertentu, misalnya:

• klarifikasi domisili dalam pengurusan dokumen kependudukan,
• permohonan bantuan/layanan yang mensyaratkan status kependudukan,
• atau keperluan hukum/administrasi lainnya.

Bentuk template:

1. Versi 1 → ditandatangani langsung oleh Kepala Desa/Lurah.
2. Versi 2 → ditandatangani a.n. Kepala Desa/Lurah oleh Sekretaris Desa/Kelurahan.
3. Versi 3 → ditandatangani a.n. Kepala Desa/Lurah, melalui Sekretaris Desa/Kelurahan, kemudian u.b. oleh Kaur/Kasi tertentu.

Artinya, template Surat Keterangan Bukan Wargaini memiliki beberapa opsi mandat/delegasi penandatanganan sesuai situasi di lapangan. Misalnya apabila Kades/Lurah berhalangan.

“Surat Keterangan Bisa Baca, Tulis, dan Hitung” ini memuat identitas warga, termasuk nama, tempat & tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat. Surat ini menerangkan bahwa warga yang bersangkutan mampu membaca, menulis, dan berhitung (Calistung) dengan baik, diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang mewakili atas nama Kepala Desa/Lurah. Digunakan untuk keperluan administrasi seperti pendaftaran sekolah, program bantuan pendidikan, atau persyaratan instansi lain. Template Word siap pakai untuk Desa dan Kelurahan, dilengkapi fitur drop-down dan text box untuk pengisian cepat, serta tersedia 3 opsi penandatangan sesuai aturan terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Bisa Baca, Tulis, dan Hitung?

Surat Keterangan Bisa Baca, Tulis, dan Hitung adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menerangkan bahwa seseorang telah memiliki kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung (Calistung).

Surat ini biasanya diminta untuk melengkapi syarat administrasi tertentu, misalnya:

• saat mendaftarkan anak ke sekolah dasar,
• untuk mengikuti program bantuan pendidikan atau sosial,
• atau ketika ada instansi yang membutuhkan bukti kemampuan dasar Calistung.

Dengan adanya surat ini, orang tua atau wali tidak perlu bingung lagi ketika diminta bukti tentang kemampuan dasar literasi dan numerasi anak. Surat ini juga memudahkan pemerintah maupun lembaga terkait dalam memastikan bahwa warga yang bersangkutan sudah bisa Calistung dengan baik.

“Surat Keterangan Perubahan Status Pekerjaan” ini memuat identitas warga, termasuk nama, NIK, tempat & tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan alamat. Surat ini berisi penyataan yang menerangkan adanya perubahan status pekerjaan dari status lama ke status baru dan diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang mewakili atas nama Kepala Desa/Lurah. Digunakan untuk keperluan administrasi seperti perubahan elemen data kependudukan di KTP/KK, pengurusan BPJS, pengajuan beasiswa, atau perbankan. Template Word siap pakai dilengkapi fitur drop-down dan text box untuk pengisian cepat, serta tersedia 3 opsi penandatangan sesuai aturan terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Perubahan Status Pekerjaan?

Surat Keterangan Perubahan Status Pekerjaan adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan untuk menerangkan bahwa seorang warga telah mengalami perubahan pekerjaan dari status lama ke status baru.

Apa kegunaannya?

• Menjadi bukti tertulis bahwa status pekerjaan seseorang benar-benar berubah, misalnya sebelumnya bekerja sebagai Petani lalu sekarang menjadi Karyawan Swasta, atau dari Pelajar menjadi Guru.
• Dipakai sebagai syarat administrasi dalam layanan di instansi pemerintah maupun swasta, contohnya saat mengurus ganti status pekerjaan pada KTP/KK di Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan, pensiun, beasiswa, bantuan sosial, atau keperluan perbankan.
• Menjadi arsip resmi desa/kelurahan untuk mencatat perubahan status pekerjaan warganya.

“Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah” ini memuat identitas warga, meliputi nama, NIK, tempat & tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, agama, pekerjaan, alamat, serta pernyataan bahwa yang bersangkutan tercatat sebagai warga desa/kelurahan yang belum memiliki rumah pribadi. Diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang mewakili atas nama Kepala Desa/Lurah, surat ini digunakan untuk keperluan administrasi seperti pengajuan bantuan rumah, program subsidi perumahan (KPR), atau pelengkapan berkas pendataan sosial ekonomi. Template Word siap pakai dilengkapi fitur drop-down dan text box untuk pengisian cepat, serta tersedia 3 opsi penandatangan sesuai aturan terbaru.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Apa itu Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah?

Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah (SKBMR) atau disebut juga dengan istilah Surat Keterangan Tidak Memiliki Rumah (SKTMR) adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menerangkan bahwa seorang warga benar-benar belum mempunyai rumah pribadi.

Apa fungsinya?

SKBMR/SKTMR digunakan sebagai salah satu syarat utama dalam berbagai keperluan administrasi, seperti:

• syarat mengajukan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH)/program bedah rumah,
• syarat program subsidi perumahan atau KPR FLPP,
• bukti administrasi bahwa warga masih tinggal menumpang atau menyewa rumah,
• permohonan bantuan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),
• dan/atau persyaratan pendaftaran bantuan sosial yang terkait dengan tempat tinggal.

“Surat Keterangan Yatim Piatu” memuat data lengkap anak, orang tua yang meninggal, dan pernyataan yang menegaskan kebenaran status seorang anak sebagai yatim dan/atau piatu. Diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang lainnya, surat ini dapat digunakan untuk pengajuan beasiswa, bantuan sosial YAPI, santunan, atau berbagai keperluan lainnya. Artikel ini menjelaskan pengertian, syarat, alur pembuatan dari RT/RW ke Desa atau Kelurahan, hingga link download template Word Siap Pakai dan PDF sesuai aturan tata naskah dinas terbaru — lengkap dengan 3 opsi penandatangan.

Download Sekarang📥 Cari Tahu

Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan memperoleh bantuan sosial dari pemerintah, tanpa terkecuali.

Namun, bagi anak yatim piatu (YAPI), akses terhadap bantuan seperti beasiswa pendidikan atau bansos sering kali membutuhkan dokumen pendukung, salah satunya yaitu Surat Keterangan Yatim Piatu (YAPI) dari Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Nah, dalam artikel ini saya akan membahasnya secara lengkap di blog Formatadministrasidesa.com ini.

Apa itu Surat Keterangan Yatim Piatu?

Surat Keterangan Yatim Piatu adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan atau instansi berwenang lainnya untuk menerangkan status seorang anak:

• Yatim → jika ayahnya sudah meninggal dunia (almarhum).
• Piatu → jika ibunya sudah meninggal dunia (almarhumah).
• Yatim Piatu → jika kedua orang tuanya (ayah dan ibunya) sudah meninggal dunia.

Surat ini biasanya digunakan sebagai syarat:

• mengajukan beasiswa pendidikan,
• mendapatkan bantuan sosial dan santunan anak yatim piatu (Bansos Atensi YAPI) dari pemerintah/organisasi,
• pembaruan data kependudukan,
• persyaratan masuk panti asuhan,
• bukti status keluarga dalam pendataan sosial ekonomi (DTKS),
• atau keperluan administrasi hukum atau dokumen resmi lainnya yang bertujuan untuk memverifikasi bukti atas status seorang anak yang memungkinkannya mendapatkan prioritas atau dukungan dari berbagai pihak.

Dengan surat ini, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh anak yang berhak.