Selamat datang di halaman kategori "" pada web FormatAdministrasiDesa!
Apakah Anda sedang mencari ""?
💡PETUNJUK PENCARIAN: Untuk menemukan informasi spesifik yang Anda cari, silakan pilih artikel dibawah ini, atau bisa juga KETIK kata kunci pada kotak pencarian cepat di bawah ini!!!
RAB Penentuan/Penegasan Batas Patok Tanah Kas Desa - Bagaimana contoh rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan penentuan atau penegasan batas/patok tanah kas desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku? Inilah ulasan dan contoh RAB-nya yang dapat Anda download dengan mudah dan gratis dalam bentuk file download excel (xls) maupun PDF terbaru. Untuk mempertegas maksud Kami. Harus Kami katakan bahwa dalam postingan ini kami tidak akan mengulas tentang penegasan batas tanah desa, batas wilayah, biaya jasa pengacara untuk sengketa tanah, atau pun promo tanah kavling/info tanah kas desa disewakan atau dijual. Topik itu akan Kami ulas secara terpisah. Pada artikel yang dibuat pada "akhir tahun" ini Kami secara khusus mereview tentang "RAB Penegasan atau Penentuan Batas Tanah Kas Desa".
Bagaimana contoh rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku? Berikut ini ulasan dan contoh RAB Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat terbaru. Setelah menyimak penjelasan dalam artikel ini, Anda dapat mendownload file RAB-nya dengan mudah dan gratis (free) dalam bentuk file download excel (xls) maupun PDF terbaru. Dalam RAB ini, kegiatan dilakukan melalui Pelatihan kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan/atau melalui penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
Contoh RAB Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
Apakah Anda sedang mencari contoh RAB Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) terbaru? Artikel ini akan mencoba mengulas contoh format RAB Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat disertai file download dalam bentuk format Excel (xls) dan PDF. Seperti yang telah Kami sampaikan juga sebelumnya, bentuk format RAB Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat ini telah disesuaikan dengan format RAB sesuai Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) maupun menurut Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jika Anda ingin mengeceknya, silahkan cek pada aturan atau regulasi tersebut. Apa tujuan Kami membuat contoh RAB ini?
Ringkasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
Gambar Infografis: UU Nomor 21 Tahun 2019 - UU Terbaru
Jenis Peraturan : Undang-Undang
Nomor Peraturan : 21
Tahun Peraturan : 2019
Tentang : Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
Tanggal Ditetapkan : 18 Oktober 2019
Tanggal Diundangkan : 18 Oktober 2019
Nomor Lembaran Negara : 200
Nomor Tambahan Lembaran Negara : 6411
Ditetapkan Oleh : Presiden Republik Indonesia
Status : Mencabut UU Nomor 16 Tahun 1992
Tipe File Download : PDF dan DOC
Latar Belakang UU Nomor 21 Tahun 2019
Beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi sehingga kemudian UU Nomor 21 Tahun 2019 ini ditetapkan adalah:
Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara lestari sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumber daya alam hayati yang berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya;
Penyelenggaraan karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis,terutama laju arus perdagangan antarnegara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka;
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat karena berlakunya beberapa undang-undang terkait penyelenggaraan karantina sehingga perlu diganti
#Surat Pernyataan CPNS | Sebagai kelanjutan dari blog post sebelumnya, yakni tentang Surat Lamaran CPNS. Pada momentum liburan akhir tahun ini Kami akan mencoba mereview mengenai contoh surat pernyataan CPNS terbaru.
Apa itu Surat Keterangan Kelahiran?
Surat Keterangan Kelahiran (sering juga disebut Surat Keterangan Kenal Lahir) adalah dokumen resmi yang menyatakan kelahiran seorang anak dan berfungsi sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran. Baca selengkapnya »
Apa fungsinya?
Dokumen ini berfungsi sebagai syarat utama dalam pengurusan akta kelahiran di Disdukcapil dan dipakai untuk keperluan administrasi kependudukan sementara (misalnya pendaftaran KK, BPJS, pendaftaran sekolah). Baca selengkapnya »
Apakah surat ini sama dengan akta kelahiran?
Tidak. Surat Keterangan Kelahiran adalah dokumen pendukung sementara, sedangkan akta kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan Disdukcapil dan bersifat final. Baca selengkapnya »
Apa dasar hukumnya?
Surat Keterangan Kelahiran diterbitkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya (UU Nomor 24 Tahun 2013), UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta aturan pelaksanaan lain seperti PP 40/2019, Permendagri 2/2017, Permendagri 7/2019, Permendagri 109/2019, Permendagri 83/2022, Permendagri 1/2023, PerANRI 5/2021, Keputusan Menkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002, Perbup/Perwali/Perdes, dan Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 470/13287/Dukcapil (28 September 2021). Baca selengkapnya »
Siapa yang berwenang menandatangani atau menerbitkannya?
Fasilitas Kesehatan (jika lahir di Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik), Bidan/Dokter Penolong Persalinan (jika lahir di Luar Fasilitas Kesehatan dan Bidan/Dokter hadir), Kepala Desa/Lurah (lahir di rumah/tempat lain), Nakhoda Kapal Laut (jika kelahiran di kapal), dan Kapten Pesawat Terbang (jika kelahiran di pesawat). Baca selengkapnya »
Kapan harus mengurusnya?
Sebaiknya segera setelah kelahiran agar proses pembuatan akta kelahiran tidak tertunda dan data anak tercatat sejak dini. Baca selengkapnya »
Apa saja syarat membuat surat ini? Syarat utamanya adalah membawa surat pengantar RT/RW, fotokopi KTP dan KK orang tua, fotokopi surat nikah, serta identitas saksi; jika diwakilkan, lampirkan surat kuasa dan KTP penerima kuasa. Baca selengkapnya »
Apakah surat ini bisa dibuat di rumah sakit?
Bisa. Jika kelahiran terjadi di rumah sakit/puskesmas, fasilitas kesehatan tersebut biasanya mengeluarkan surat keterangan kelahiran yang diserahkan kepada orang tua bayi.
Bagaimana jika anak lahir di rumah tanpa ada pertolongan bidan/dokter?
Minta surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
Berapa lama proses pembuatan surat ini di desa?
Jika persyaratan lengkap, umumnya dapat selesai paling lama 1 hari kerja, namun kebijakan tiap desa bisa berbeda. Baca selengkapnya »
Apakah bisa diurus online?
Beberapa daerah sudah menyediakan layanan daring (aplikasi desa/Disdukcapil). Cek layanan e-government setempat, namun apabila belum tersedia, proses manual tetap diperlukan. Baca selengkapnya »
Apakah pengurusan surat ini dipungut biaya?
Pembuatan Surat Keterangan Kelahiran oleh desa/kelurahan gratis. Baca selengkapnya »
Berapa lama masa berlaku surat ini?
Berlaku sebagai bukti sementara sampai akta kelahiran resmi diterbitkan. Setelah akta terbit, akta menjadi dokumen utama. Baca selengkapnya »
Bisakah surat keterangan kelahiran dipakai untuk keperluan lain selain akta kelahiran?
Ya. Misalnya pendaftaran BPJS bayi, pendaftaran sekolah sementara, atau administrasi lain yang memerlukan bukti kelahiran sementara. Baca selengkapnya »
Bagaimana kalau hilang?
Laporkan ke desa/kelurahan atau fasilitas kesehatan penerbit untuk mengajukan surat pengganti dengan membawa dokumen pendukung yang diperlukan. Baca selengkapnya »
Bisakah kakek/nenek/wali mengurus surat keterangan kelahiran?
Bisa, dengan membawa surat kuasa dari orang tua serta dokumen pendukung yang diperlukan. Baca selengkapnya »
Kalau saya Kepala Desa atau Perangkat Desa, apakah bisa pakai template dari Format Administrasi Desa?
Ya, template Word terbaru kami memudahkan Pemerintah Desa membuat Surat Keterangan Kelahiran sesuai aturan terbaru. Baca selengkapnya »
Bagaimana contoh rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan Kompensasi Ganti Rugi Lahan Terdampak Pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku? Berikut ini ulasan dan contoh RAB Kompensasi Ganti Rugi Lahan Terdampak Pembangunan yang dapat Anda download dengan mudah dan gratis dalam bentuk file download excel (xls) maupun PDF terbaru.
Contoh RAB Kompensasi Ganti Rugi Lahan Terdampak Pembangunan
Apakah Anda sedang mencari contoh RAB Kompensasi Ganti Rugi Tanah atau Lahan Terdampak Pembangunan terbaru? Artikel ini akan mencoba mengulas contoh format RAB Kegiatan Kompensasi Ganti Rugi Lahan Terdampak Pembangunan disertai file download dalam bentuk format Excel (xls) dan PDF. Seperti yang telah Kami sampaikan juga sebelumnya, bentuk format RAB Kompensasi Ganti Rugi Lahan Terdampak Pembangunan ini telah disesuaikan dengan format RAB sesuai Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) maupun menurut Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jika Anda ingin mengeceknya, silahkan cek pada aturan atau regulasi tersebut. Apa tujuan Kami membuat contoh RAB ini? Bagi Anda yang berkecimpung di instansi pemerintahan desa, baik sebagai Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak asing dengan yang namanya "perencanaan pembangunan desa" maupun "perencanaan penganggaran".
Cek juga: RAB Penentuan/Penegasan Batas Patok Tanah Kas Desa Akan tetapi barangkali sebagian dari Anda membutuhkan contoh format untuk memaksimalkan kegiatan perencanaan, baik itu kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dan RAB Kompensasi Ganti Rugi Lahan Terdampak Pembangunan ini adalah salah satu diantaranya. Itu pun jika Desa Anda ingin melaksanakan kegiatan ini yang anggaran atau pembiayaannya dibebankan pada APBDes. Cek juga: Dokumen RKPDes 2020 (Terbaru) Alasan lain mengapa Kami memposting artikel ini adalah karena saat ini sudah mendekati akhir tahun. Tema "akhir tahun" memiliki makna tersendiri bagi Kami dalam mengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com ini. Yang kami sebut sebagai "Paket Program Akhir Tahun Blog Format Administrasi Desa", suatu program yang Kami buat khusus tentang contoh-contoh format yang biasanya dipergunakan pada momentum akhir tahun.
#Contoh Surat Lamaran Kerja - Berikut ini adalah contoh surat lamaran kerja yang Kami rangkum ke dalam Daftar Kumpulan Contoh Surat Lamaran Kerja Umum dan Khusus Terbaru [Pdf-Doc/Word] Tahun 2019 yang benar dan baik. Artikel ini akan membantu Anda memberikan kumpulan contoh yang sederhana (simple) dan aplikatif yang dapat memudahkan Anda membuat surat lamaran pekerjaan dimana saja.
Apakah Anda sedang mencari contoh format surat lamaran pekerjaan 2019 yang sesuai dengan tempat Anda akan bekerja? Apakah Anda juga mencari contoh surat lamaran kerja tulis tangan atau diketik? Apakah Anda memerlukan lamaran dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia?
Permudah koreksi data warga! Surat Keterangan Beda Identitas (nama, NIK, alamat, tempat tanggal lahir) menegaskan data berbeda merujuk pada orang yang sama. Diterbitkan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa atas nama Kepala Desa untuk keperluan seperti Dukcapil, Bank, atau Ijazah. Dapatkan template Word siap pakai dengan 3 versi penandatangan (Kades, Sekdes a.n., Kaur/Kasi u.b.) yang legal sesuai tata naskah dinas terbaru.
Gambar mockup Surat Keterangan Beda Identitas yang mencakup perbedaan nama, alamat, NIK, hingga tempat dan tanggal lahir. Format Word siap pakai, sesuai aturan terbaru. | oleh: www.formatadministrasidesa.com
adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa untuk menjelaskan bahwa dua atau lebih dokumen milik seseorang yang memiliki perbedaan data identitas (seperti nama, alamat, NIK, tanggal lahir, atau data lainnya), namun sebenarnya merujuk pada orang yang sama. Surat ini digunakan untuk membuktikan kesesuaian identitas dan menjadi syarat dalam pembetulan data kependudukan, dokumen hukum, maupun layanan publik lainnya.
Catatan: Surat ini juga sering disebut dengan nama lain seperti Surat Keterangan Orang yang Sama, Surat Keterangan Beda Nama, atau Surat Keterangan Beda Data, tergantung jenis perbedaan yang terjadi dan kebutuhan administratif pemohon.
Saya pernah melihat sendiri, bagaimana hanya karena selisih satu huruf pada nama di ijazah dan KTP, seorang anak nyaris gagal mendaftar sekolah. Pernah juga, seorang ibu yang sedang mengurus bantuan sosial, ia harus pulang dari bank hanya karena data NIK di KTP dan KK tak serasi dengan data yang ada pada daftar penerima bantuan. Perbedaan identitas diri/biodata sekilas tampak remeh, tapi dampaknya bisa sangat besar.
Kapan dibutuhkan?
Surat ini umumnya dibutuhkan dalam kondisi seperti:
Mendaftar sekolah atau kuliah tapi nama di ijazah/SKHUN berbeda dengan di KTP;
Perbedaan NIK antara KK dan akta lahir anak;
Kesalahan penulisan tanggal lahir pada salah satu dokumen;
Perbedaan alamat antara KTP dan dokumen resmi lainnya;
Data di buku nikah tak sama dengan Kartu Keluarga;
Perbedaan nama di rekening bank, NPWP, atau surat kuasa;
Perbedaan penulisan nama di KTP dan KK dengan Kartu Indonesia Sehat (KKS);
Pengajuan bantuan sosial atau BPJS yang datanya tak sinkron;
dan situasi perbedaan data lainnya yang mengharuskan klarifikasi resmi dari pejabat yang berwenang.
Sebagai seorang guru dan pendamping administrasi desa yang belajar dari pengalaman langsung di lapangan, saya memahami betul bagaimana kebingungan warga menghadapi hal ini. Di kantor desa, tak sedikit warga yang datang membawa tumpukan dokumen sambil berkata, “Bu, ini saya bingung, semua dokumen saya beda-beda, tapi merujuk pada orang yang sama... Petugas pelayanannya bilang perlu keterangan dari Desa untuk pembetulan atau perbaikan datanya”.
Dan jujur saja, pada awalnya artikel ini berjudul “Surat Keterangan Beda Nama”, tapi setelah saya coba melakukan riset dan evaluasi pada studi kasus di lapangan, ternyata yang berbeda itu bukan hanya sekadar data nama pada satu dokumen dengan dokumen lainnya, melainkan juga data identitas lain seperti NIK, alamat, hingga tempat dan tanggal lahir.
Karena itulah artikel ini saya perbarui dengan mengubah judulnya menjadi “3 Contoh Surat Keterangan Beda Identitas (Nama, Alamat, NIK, dll)” untuk menjawab semua kebutuhan yang berkaitan dengan perbedaan identitas atau keterangan orang yang sama.
Dengan begitu, warga tidak perlu lagi bingung saat menghadapi perbedaan data pada dokumen resmi, dan agar Perangkat Desa bisa memberikan pelayanan yang maksimal, cepat, tepat, dan profesional. Di sini saya sajikan format surat yang bisa langsung digunakan, tanpa harus menyusun dari awal atau bertanya ke sana ke mari.
Anda bisa temukan 3 contoh lengkapSurat Keterangan Beda Identitas yang mencakup berbagai kasus beda nama, beda NIK, beda tanggal/tempat lahir, beda alamat, hingga perbedaan beberapa data sekaligus. Saya lengkapi juga dengan panduan pengisian dan link download format suratnya dalam dua versi: Word/Doc dan PDF. Khusus untuk template Word dapat diedit, siap cetak, dan siap pakai kapan pun Anda butuhkan.