FORMAT ADMINISTRASI DESA

Contoh RAB Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat

Ringkasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Gambar Infografis: UU Nomor 21 Tahun 2019 - UU Terbaru

• Jenis Peraturan : Undang-Undang
• Nomor Peraturan : 21
• Tahun Peraturan : 2019
• Tentang : Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
• Tanggal Ditetapkan : 18 Oktober 2019
• Tanggal Diundangkan : 18 Oktober 2019
• Nomor Lembaran Negara : 200
• Nomor Tambahan Lembaran Negara : 6411
• Ditetapkan Oleh : Presiden Republik Indonesia
• Status : Mencabut UU Nomor 16 Tahun 1992
• Tipe File Download : PDF dan DOC

Latar Belakang UU Nomor 21 Tahun 2019

1. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara lestari sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumber daya alam hayati yang berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya;
3. Penyelenggaraan karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis,terutama laju arus perdagangan antarnegara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka;
4. beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat karena berlakunya beberapa undang-undang terkait penyelenggaraan karantina sehingga perlu diganti

Ringkasan/Rangkuman Isi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

• Jenis Peraturan : Peraturan Pemerintah
• Nomor Peraturan : 11
• Tahun Peraturan : 2017
• Tentang : Manajemen Pegawai Negeri Sipil
• Tanggal Ditetapkan : 30 Maret 2017
• Tanggal Diundangkan : 7 April 2017
• Nomor Lembaran Negara : 63
• Nomor Tambahan Lembaran Negara : 6037
• Ditetapkan Oleh : Presiden Republik Indonesia
• Tipe File Download : PDF dan DOC

Butuh surat keterangan beda identitas seperti nama, alamat, NIK, atau tanggal lahir? JANGAN SAMPAI SALAH! Download template Word (Doc), Siap Pakai!

Surat Keterangan Beda Identitas

adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa untuk menjelaskan bahwa dua atau lebih dokumen milik seseorang yang memiliki perbedaan data identitas (seperti nama, alamat, NIK, tanggal lahir, atau data lainnya), namun sebenarnya merujuk pada orang yang sama. Surat ini digunakan untuk membuktikan kesesuaian identitas dan menjadi syarat dalam pembetulan data kependudukan, dokumen hukum, maupun layanan publik lainnya.

Catatan: Surat ini juga sering disebut dengan nama lain seperti Surat Keterangan Orang yang Sama, Surat Keterangan Beda Nama, atau Surat Keterangan Beda Data, tergantung jenis perbedaan yang terjadi dan kebutuhan administratif pemohon.

Saya pernah melihat sendiri, bagaimana hanya karena selisih satu huruf pada nama di ijazah dan KTP, seorang anak nyaris gagal mendaftar sekolah. Pernah juga, seorang ibu yang sedang mengurus bantuan sosial, ia harus pulang dari bank hanya karena data NIK di KTP dan KK tak serasi dengan data yang ada pada daftar penerima bantuan. Perbedaan identitas diri/biodata sekilas tampak remeh, tapi dampaknya bisa sangat besar.

Kapan dibutuhkan?

Surat ini umumnya dibutuhkan dalam kondisi seperti:

• Mendaftar sekolah atau kuliah tapi nama di ijazah/SKHUN berbeda dengan di KTP;
• Perbedaan NIK antara KK dan akta lahir anak;
• Kesalahan penulisan tanggal lahir pada salah satu dokumen;
• Perbedaan alamat antara KTP dan dokumen resmi lainnya;
• Data di buku nikah tak sama dengan Kartu Keluarga;
• Perbedaan nama di rekening bank, NPWP, atau surat kuasa;
• Perbedaan penulisan nama di KTP dan KK dengan Kartu Indonesia Sehat (KKS);
• Pengajuan bantuan sosial atau BPJS yang datanya tak sinkron;
• dan situasi perbedaan data lainnya yang mengharuskan klarifikasi resmi dari pejabat yang berwenang.

Sebagai seorang guru dan pendamping administrasi desa yang belajar dari pengalaman langsung di lapangan, saya memahami betul bagaimana kebingungan warga menghadapi hal ini. Di kantor desa, tak sedikit warga yang datang membawa tumpukan dokumen sambil berkata, “Bu, ini saya bingung, semua dokumen saya beda-beda, tapi merujuk pada orang yang sama... Petugas pelayanannya bilang perlu keterangan dari Desa untuk pembetulan atau perbaikan datanya”.

Dan jujur saja, pada awalnya artikel ini berjudul “Surat Keterangan Beda Nama”, tapi setelah saya coba melakukan riset dan evaluasi pada studi kasus di lapangan, ternyata yang berbeda itu bukan hanya sekadar data nama pada satu dokumen dengan dokumen lainnya, melainkan juga data identitas lain seperti NIK, alamat, hingga tempat dan tanggal lahir.

Karena itulah artikel ini saya perbarui dengan mengubah judulnya menjadi “3 Contoh Surat Keterangan Beda Identitas (Nama, Alamat, NIK, dll)” untuk menjawab semua kebutuhan yang berkaitan dengan perbedaan identitas atau keterangan orang yang sama.

Dengan begitu, warga tidak perlu lagi bingung saat menghadapi perbedaan data pada dokumen resmi, dan agar Perangkat Desa bisa memberikan pelayanan yang maksimal, cepat, tepat, dan profesional. Di sini saya sajikan format surat yang bisa langsung digunakan, tanpa harus menyusun dari awal atau bertanya ke sana ke mari.

Anda bisa temukan 3 contoh lengkap Surat Keterangan Beda Identitas yang mencakup berbagai kasus beda nama, beda NIK, beda tanggal/tempat lahir, beda alamat, hingga perbedaan beberapa data sekaligus. Saya lengkapi juga dengan panduan pengisian dan link download format suratnya dalam dua versi: Word/Doc dan PDF. Khusus untuk template Word dapat diedit, siap cetak, dan siap pakai kapan pun Anda butuhkan.

Surat Keterangan Kematian adalah surat resmi yang menerangkan bahwa seseorang telah meninggal dunia pada waktu, tempat, dan sebab tertentu. Surat ini biasanya digunakan sebagai bukti administratif dan hukum atas peristiwa kematian seseorang, baik yang terjadi di rumah sakit, puskesmas, di rumah, maupun di tempat lain.

Di tingkat desa, Surat Kematian diterbitkan oleh Kepala Desa atas permintaan keluarga, orang tua, suami/istri, atau ahli waris dari almarhum/almarhumah. Dalam beberapa kasus seperti bayi baru lahir yang meninggal, surat ini tetap diperlukan untuk melengkapi berkas BPJS Kesehatan atau laporan administrasi kependudukan.

Digunakan untuk apa?

Surat ini dibutuhkan untuk berbagai keperluan penting, seperti:

• mengurus akta kematian ke Dinas Dukcapil,
• pencairan dana di bank atas nama almarhum,
• pengajuan klaim asuransi jiwa atau jaminan kematian (termasuk jaminan hari tua dari perusahaan),
• pengurusan pensiun atau tunjangan yang ditinggalkan,
• mengurus izin kerja atau cuti karena anggota keluarga meninggal,
• melapor kematian secara online atau offline ke instansi terkait,
• proses pembagian warisan atau hak ahli waris,
• mengganti identitas penduduk dalam dokumen kependudukan lainnya,
• membuat laporan kehilangan terkait harta, surat, atau barang milik almarhum yang belum ditemukan,
• persyaratan administrasi untuk perusahaan, notaris, atau lembaga resmi lainnya.

Jika penduduk meninggal dunia di bawah perawatan medis, biasanya ada surat keterangan kematian dari dokter, bidan, rumah sakit, atau puskesmas. Namun, terkadang dalam kondisi tertentu, surat semacam ini dapat pula diterbitkan oleh Kepala Desa terutama berkaitan dengan warganya yang meninggal dunia berdasarkan surat pernyataan dari ahli waris atau keluarganya dan dokumen persyaratan lainnya.

Surat ini juga biasanya digunakan sebagai pengganti (sementara) akta kematian atau surat kematian dari Dukcapil, selama proses pendaftaran atau perekaman masih berlangsung. Maka dari itu, penting bagi Pemerintah Desa memiliki template surat keterangan meninggal dunia yang resmi, legal, dan siap pakai kapan saja, terutama dalam kondisi saat penduduk membutuhkan surat ini dengan segera.

Oleh karena itu, kami menyusun ulang artikel ini sebagai panduan terbaru yang berisi:

• Contoh surat keterangan kematian format desa terbaru,
• Penyesuaian format untuk penandatangan langsung oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa (a.n.), dan Perangkat Desa lainnya (u.b.),
• Format Word & PDF siap download,
• Petunjuk cara mengisi surat agar sesuai tata naskah dinas.

Seluruh contoh dan penjelasan disusun berdasarkan praktik nyata di pemerintahan desa dan mengacu pada regulasi terbaru, agar memudahkan Anda dalam melayani masyarakat secara cepat dan tepat.

Simak penjelasan lengkap, contoh surat, dan link downloadnya di bawah ini.