Artikel Terbaru

Selamat datang di halaman kategori "" pada web FormatAdministrasiDesa!

Apakah Anda sedang mencari ""?


💡PETUNJUK PENCARIAN: Untuk menemukan informasi spesifik yang Anda cari, silakan pilih artikel dibawah ini, atau bisa juga KETIK kata kunci pada kotak pencarian cepat di bawah ini!!!

Bagaimana tata cara kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga atas Prakarsa Pihak Ketiga? Atau jika Pihak Ketiga yang memprakarsai adanya kerja sama dengan Desa, bagaimana tata caranya atau mekanisme-nya?






Berikut ini penjelasannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

Apa itu kerjasama Desa atau kerja sama antar Desa? Bisakah Anda membantu Saya menjelaskan definisi dari kerja sama desa dan yang terkait dengan itu sesuai ketentuan Permendagri? 
Dan mana yang benar dan baku, "kerja sama desa" atau "kerjasama desa"? Mohon penjelasannya!
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpoXfyilR0LpiVUTokpG_2tP4WUbEdksRYh7_-w16wPQyN7o-pkiczIFTjpFyx2CCZD3h4_RExv8xaAQi7_BqMljX_P2PAZJJP1leF-EHXOeZivhjwr1k7eyEvbkzcH4F4pIKyWKlRD80/s320/definisi-kerja-sama-desa-min.png" alt="Definisi kerja sama desa dan istilah terkait kerjasama desa"/>
Terkait pertanyaan yang diajukan oleh beberapa Sobat Desa sebagaimana tersebut diatas. Simak ulasan dan jawabannya secara lengkap berikut ini.

Bagaimana bentuk/format Kop Surat, Logo, dan Stempel Kepala Desa, Sekretariat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Linmas, Posyandu, RT, RW, dan lain-lain) pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku?
Javascript DisableAnda Kurang Beruntung! Aktifkan JavaScript untuk Melihat Konten Kami