FORMAT ADMINISTRASI DESA

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | SE Gugus Tugas Nomor 5 Tahun 2020 merupakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait perubahan atas Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 4 Tahun 2020 yang sebelumnya.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membuat Surat Edaran Gugus Tugas No 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang saat ini menjabat juga sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tanggal 27 Mei 2020 menyampaikan Surat Edaran Gugus Tugas No 6 Tahun 2020 yang diedarkan atau ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur seluruh Indonesia, dan Bupati/Gubernur se Indonesia.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Agar pelaksanaan Program Sembako dapat berjalan lancar sesuai rambu-rambu yang ada, maka disusunlah Pedum Program Sembako 2020 oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Penundaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah terjawab sudah pasca ditetapkannya Perppu No 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Demi mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) khususnya pada tingkat Desa, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Mendagri tentang Penundaan Pilkades. Baik itu Pilkades Serentak maupun Pilkades Antarwaktu.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Tertanggal 19 Mei 2020, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyurati Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk menunda sementara pelaksanaan Pemilihan dan Peresmian Anggota BPD. Surat Mendagri tentang Penundaan Pemilihan dan Peresmian Anggota BPD (secara reguler maupun antar waktu) tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas Keppres Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Dasar hukum program Pertashop atau Pertades sebagai Sub Penyalur BBM Pertamina adalah Peraturan BPH Migas No 6 Tahun 2015. Nah, pada kesempatan ini Kami akan memberikan review singkat dan link download file PDF atas Peraturan Migas Nomor 6 Tahun 2015 tersebut.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Kalau sebelumnya Kami sudah pernah menyinggung soal Pertades/Program Perstashop Masuk Desa yang merupakan salah satu peluang usaha yang dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana dalam kerjasamanya Pertamina melalui Pertashop, BUMDes dan/atau UMKM berperan sebagai Sub Penyalur BBM Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.