FORMAT ADMINISTRASI DESA

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, bahwa Atasan PPID wajib memberikan tanggapan (baca juga: balasan) atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pertanyaan kemudian adalah: bagaimana contoh Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan itu?

Daftar Isi:

• Apa itu Buku Inventaris Aset Desa?
• Contoh Buku Inventaris Aset Desa
• Petunjuk Pengisian Buku Inventaris Aset Desa
• Lihat juga

Apa itu Buku Inventaris Aset Desa?

Buku Inventaris Aset Desa adalah buku yang digunakan dalam kegiatan penatausahaan inventarisasi aset Desa yang sudah ditetapkan status penggunaannya. Buku yang dikelola oleh Petugas/Pengurus Barang Milik Desa ini merupakan bagian dari administrasi aset Desa dan memiliki kode khusus sebagaimana diatur dalam Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Terkadang tidak semua permohonan informasi publik diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan kata lain, dalam beberapa kasus, permohonan informasi tersebut ditolak. Kami hanya ingin bilang bahwa contoh "Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi" ini dapat Anda gunakan apabila Anda selaku Pemohon Informasi tidak terima atau keberatan atas penolakan permohonan informasi.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Pencatatan keberatan atas permohonan informasi publik selain dituangkan dalam formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi, juga perlu dicatat dalam Buku Register Keberatan Permohonan Informasi oleh PPID Desa. Ulasan berikut ini, Anda akan menemukan contoh format register keberatan dalam bentuk Doc (Word) dan PDF dan cara pengisian-Nya.

Daftar Isi:

• Apa itu Daftar Informasi Publik Desa?
• Contoh Daftar Informasi Publik Desa

Apa itu Daftar Informasi Publik Desa?

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, yang dimaksud dengan Daftar Informasi Publik Desa adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik Desa tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, bahwa Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan surat permohonan informasi publik secara tertulis yang dituangkan dalam Formulir Permohonan Informasi Publik. Bagaimana contoh format formulir permohonan informasi publik itu?


Dalam ulasan kali ini, format-administrasi-desa.blogspot.com akan memberikan contoh surat atau formulir yang dapat digunakan untuk meminta/memohon dokumen atau informasi publik. Dan bukan hanya itu, Kami selaku pengelola Website ini juga menyediakan link download dalam bentuk format Doc (Word) dan PDF.

Jika Sobat Desa berminat, silahkan lanjut baca sampai selesai.

Format Formulir Permohonan Informasi Publik

Berikut ini format formulir permohonan informasi publik yang diisi oleh Pemohon Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai format lampiran Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018:

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Registrasi : ................*

I. IDENTITAS PEMOHON

Nama : .......................
Alamat : ..............................................
Pekerjaan : .......................
No Telp/Email : .......................

II. PERMOHONAN INFORMASI

Informasi Yang dimohonkan** : ............................................................................................

Alasan Permohonan : .....................................................................

Cara Memperoleh Informasi** : ⯉ Melihat/Membaca/Mendengar/Mencatat**
                                                  ⯉ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapat Salinan Informasi***  : ⯉ Mengambil langsung ⯉ Faksimili
                                                            ⯉Kurir ⯉ Email
                                                            ⯉Pos

... (tempat), ... (tanggal, bulan, tahun)

Petugas Pelayan Informasi                                   Pemohon Informasi

(Penerima Permohonan)                                                               

........                                                               .......

(nama dan tanda tangan)                                   (nama dan tanda tangan)

Keterangan :

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
*** Coret yang tidak perlu

Itulah cuplikan isi surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID dalam rangka permintaan informasi atau dokumen publik.

Apabila Sobat Desa tertarik ingin memiliki file dokumennya. Entah itu format Doc (Microsoft Word) maupun PDF. Silahkan download melalui link download berikut ini:


Password : formatadministrasidesa

Cek juga:

• Surat Permohonan Menjadi Anggota Polri
• Surat Permohonan Cuti Melahirkan Perangkat Desa
• Contoh Surat Permohonan Bantuan Bencana Alam
• Kumpulan Surat Permohonan Narasumber
• Kumpulan Surat Permohonan Buka Rekening (Berbagai Bank)
• Format Surat Permohonan Pencairan Dana Desa

Keterangan: Setelah Anda berhasil mendownload file nya. Jangan lupa masukan password di atas dengan benar.

Jika ada masalah, pertanyaan, masukan, atau hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Silahkan beritahu Kami via kolom komentar dibawah artikel ini.

Untuk contoh format administrasi desa dan surat menyurat lainnya, silahkan Sobat Desa telusuri selengkapnya hanya di Blog format-administrasi-desa.blogspot.com ini.

Demikian ulasan tentang Formulir Permohonan Informasi Publik. Semoga penjelasan dan contoh form yang Kami berikan dapat berguna dan membantu Sobat Desa yang membutuhkan.

Daftar Isi:

• Isi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
• BAB I KETENTUAN UMUM
• BAB II INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
• Bagian Kesatu Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
• Bagian Kedua Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
• Bagian Ketiga Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat
• Bagian Keempat Informasi yang Dikecualikan
• BAB III PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA
• Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Desa dalam Pelayanan Informasi Publik Desa
• Bagian Kedua Penunjukan dan Penetapan PPID Desa
• Bagian Ketiga Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Desa
• BAB IV PERMOHONAN, KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DESA
• Bagian Kesatu Permohonan Informasi Publik Desa
• Bagian Kedua
• Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi
• BAB V KOORDINASI DAN FASILITASI
• PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK DESA
• BAB VI KETENTUAN PENUTUP
• Download Salinan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 PDF

Isi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia. Dan kemudian diundangkan dalam Berita Negara (BN) Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899 oleh Dirjen PUU Kemenkumham RI.

Daftar Isi:

• Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permendagri No 32 Tahun 2011
• Permendagri 13 Tahun 2018 PDF Download

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permendagri No 32 Tahun 2011

Permendagri 13 Tahun 2018 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penetapan Permendagri 13 Tahun 2018 dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018 dan diundangkan oleh Dirjen PUU Kemenkumham pada tanggal 4 April 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465.

Daftar Isi:

• Salinan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
• BAB I KETENTUAN UMUM
• BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
• Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan
• Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan
• BAB III PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
• Bagian Kesatu Pemberhentian
• Bagian Kedua Pemberhentian Sementara
• BAB IV KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
• BAB V UNSUR STAF PERANGKAT DESA
• BAB VI PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA
• BAB VII KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
• BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
• BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
• BAB X KETENTUAN PENUTUP
• Download Permendagri Nomor 83 tahun 2015 PDF

Salinan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengatur secara teknis mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini merupakan tindak lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 dan 72 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.