Bagaimana cara menjaga kelancaran administrasi Desa saat Kasi Pemerintahan berhalangan tetap? Kekosongan jabatan ini dapat mengganggu pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan RT/RW, dan koordinasi program pemerintahan. Oleh karena itu, penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kasi Pemerintahan menjadi solusi yang tepat untuk memastikan roda pemerintahan Desa tetap berjalan sesuai harapan.
Pertanyaannya! Bagaimana prosedur legal penunjukan Plt Kasi Pemerintahan? Apa saja yang harus diperhatikan dalam surat perintahnya? Simak panduan lengkap ini, termasuk template surat resmi yang bisa langsung Sobat Desa gunakan secara praktis dan mudah.
Apa itu Plt. Kasi Pemerintahan?
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi Pemerintahan adalah Perangkat Desa yang ditunjuk sementara oleh Kepala Desa untuk menjalankan tugas rutin Kasi Pemerintahan. Penunjukan ini dilakukan jika pejabat definitif berhalangan tetap sehingga jabatan mengalami kekosongan yang disebabkan karena mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal dunia.
Kehadiran Plt. Kasi Pemerintahan sangat penting untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan RT/RW, dan koordinasi program pemerintahan Desa tidak terhambat.
Situasi yang Memerlukan Plt. Kasi Pemerintahan
Jabatan Kasi Pemerintahan tidak boleh kosong terlalu lama karena berhubungan dengan administrasi dan layanan masyarakat. Oleh karena itu, Kepala Desa perlu segera menunjuk Plt. untuk mengisi kekosongan sementara.
Berikut adalah beberapa kondisi yang menyebabkan jabatan Kasi Pemerintahan definitif menjadi kosong:
- Meninggal dunia: Pejabat wafat saat menjabat
- Mengundurkan diri: Mengajukan surat pengunduran diri sebelum masa jabatan berakhir
- Diberhentikan: karena habis masa jabatan, melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Contoh Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt.) Kasi Pemerintahan
Butuh contoh surat perintah penunjukan Plt. Kasi Pemerintahan? Silakan download dan dapatkan templatenya di bawah ini:
[info title="💡PETUNJUK" icon="info-circle"]Pilihlah template yang paling sesuai dengan kebutuhan. Jika ketentuan kop surat perintah didaerah Anda menggunakan Kop Burung Garuda (Lambang Negara), maka pilih yang versi KOP GARUDA.
Tapi jika aturan kop suratnya menggunakan Kop Lembaga/Kop Desa, maka Anda bisa pilih yang versi KOP DESA.
Terimakasih. Semoga bermanfaat![/info]
Terkait pengangkatan definitif, cek: SK Pengangkatan Kasi Pemerintahan.
Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penunjukan Plt. Kasi Pemerintahan
Dalam penunjukan Plt. Kasi Pemerintahan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan:
- Pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas rutin dari Kasi Pemerintahan definitif disamping tetap menjalankan tugas jabatannya saat ini.
- Surat perintah penunjukan Plt. Kasi Pemerintahan harus diterbitkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang berwenang (bukan dalam bentuk
SK), berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 67/2017 dan peraturan lainnya. - Masa tugas harus ditentukan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
Kesimpulan
Penunjukan Plt. Kasi Pemerintahan merupakan langkah penting untuk menjaga kelancaran administrasi Desa saat terjadi kekosongan jabatan. Meskipun bersifat sementara, surat perintah ini sangat diperlukan hingga pengangkatan Kasi Pemerintahan definitif melalui SK Kepala Desa.
Pelajari lebih lanjut perbedaan: Plt dan Plh.
Salam BerDesa, Salam BerAdministrasi!
Tim Admin #FormatAdministrasiDesa
