Surat Edaran Menpan Nomor 19 Tahun 2020 terkait Corona | FORMAT ADMINISTRASI DESA -->

Surat Edaran Menpan Nomor 19 Tahun 2020 terkait Corona

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengambil langkah preventif terkait ancaman wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dengan menerbitkan Surat Edaran Menpan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.


Surat Edaran Menpan RB no 19 tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2020 tentu bukan tanpa sebab dan alasan. Dengan meningkatnya penyebaran virus Corona, apalagi belum lama ini, Badan Kesehatan Dunia (baca juga: WHO) secara resmi menetapkan dan mengumumkan Covid 19 sebagai Pandemi Global.

SE Menpan RB ini diedarkan atau ditujukan kepada:
  • Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
  • Sekretaris Kabinet;
  • Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Jaksa Agung Republik Indonesia;
  • Kepala Badan Intelijen Negara Indonesia;
  • Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  • Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  • Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
  • Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
  • Para Gubernur;
  • Para Bupati; dan
  • Para Wali Kota

Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah

Uraian Deskripsi Peraturan
Judul PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Kategori Surat Edaran Menteri
Bahasa Indonesia
Singkatan Bentuk SE
Nomor Peraturan 19
Tahun Terbit 2020
Bidang Hukum
Tanggal Penetapan 16 Maret 2020
Tanggal Pengundangan
Sumber Kemenpan RB
T.E.U Pengarang
Keterangan Status Berlaku
Uji Materiil

Secara lengkap, berikut ini poin-poin penting isi Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020:

16 Maret 2020

Yth.
  1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Kepala Badan Intelijen Negara Indonesia;
  7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
  10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
  11. Para Gubernur;
  12. Para Bupati; dan
  13. Para Walikota.
di
Tempat

Cek juga: Belajar di Rumah Karena Corona Via Aplikasi Daring Gratis

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam), dan arahan Presiden agar disusun kebijakan yang memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara untuk dapat bekerja dari rumah perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi pemerintah sebagai upaya pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran COVID- 19.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19.

2. Tujuan

  • Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.
  • Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada Instansi Pemerintah.
  • Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pemerintah dapat tetap berjalan efektif.

C. Ruang lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) bagi Aparatur Sipil Negara sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah.

D. Ketentuan

1. Penyesuaian Sistem Kerja

  • Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Instansi Pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home). Namun demikian, Pejabat Pembina Kepegawaian harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
  • Berkaitan dengan hal tersebut, para Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Daerah mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan, antara lain:
    • Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
    • Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
    • Domisili pegawai;
    • Kondisi kesehatan pegawai;
    • Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
    • Riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
    • Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
    • Efektivitas pelaksanaan lugas dan pelayanan unit organisasi.
  • Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
  • Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home), harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.
  • Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconference dan/atau video conference dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi, atau pun media elektronik.
  • Pemerintah tetap memberikan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home).
  • Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.
  • Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, pimpinan instansi melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas

  • Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar ditunda atau dibatalkan.
  • Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
  • Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distancing).
  • Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan
  • Instansi Pemerintah agar melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar negeri.
  • Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit COVID-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 agar segera menghubungi Hotline Centre Corona melalui Nomor Telepon 119 (ext) 9 dan/atau Halo Kemkes pada Nomor 1500567.

3. Penerapan Standar Kebersihan

Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pemerintah untuk melakukan langkah­ langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan untuk melakukan pembersihan/sterilisasi lingkungan kerja masing-masing Instansi Pemerintah.

4. Laporan Kesehatan

  • Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja pada unit organisasi segera melaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing dalam hal ditemukan adanya pegawai di lingkungan kerja yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah menyampaikan laporan berisi data Aparatur Sipil Negara yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

E. Penutup

  1. Para pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada masing-masing unit organisasi di bawahnya.
  2. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Daerah masing-masing.
Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,


Tjahjo Kumolo

Tembusan Yth.:
  1. Presiden Republik Indonesia.
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
<img src="https://3.bp.blogspot.com/-67KcK_37uUg/XndExfcMIUI/AAAAAAAACcw/qXGQpSn4dZ0VXyZy2TrlFzoKhPwgPh5dwCLcBGAsYHQ/s1600/Surat-Edaran-Menpan-Nomor-19-Tahun-2020.jpg" alt="Surat Edaran Menpan Nomor 19 Tahun 2020"/>
Jika Anda membutuhkan salinan SE Menpan terkait Corona ini secara lengkap. Anda dapat mendownload file dokumennya dalam bentuk format PDF.

Bagaimana caranya?

Silahkan Anda download gratis melalui link download dibawah ini:

Surat Edaran Menpan Nomor 19 Tahun 2020 PDF

Cek juga: Surat Edaran Mendikbud Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Kemdikbud

Keterangan: Download dokumennya dan Bagikan artikel ini kepada siapapun yang Media Sosial yang memerlukannya.

Untuk contoh administrasi pemerintahan dan surat menyurat lainnya dapat Anda telusuri lebih lanjut di website format-administrasi-desa.blogspot.com ini.

Demikian penjelasan tentang Surat Edaran Menpan Nomor 19 Tahun 2020 terkait Corona. Semoga saja contoh salinan SE Menpan RB tersebut dapat berguna untuk Anda semua.
Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Surat Edaran Menpan Nomor 19 Tahun 2020 terkait Corona. Konten tersebut mengulas tentang Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 terkait Virus Corona, Surat Edaran Menteri Panrb no 19 tahun 2020 pdf,.

Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih!

Posting Komentar

Berkomentarlah Sepuas Anda, Santun dan Relevan BY ADMIN FORMAT ADMINISTRASI DESA

[facebook]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget