Penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa | FORMAT ADMINISTRASI DESA -->

Penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa

Berikut ini sistematika/prosedur/alur/tahapan penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa yang benar sesuai Peraturan Perundang-undangan:

Daftar Isi:

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-Z9Yf5uAm8kQ/XTyQe9tkS4I/AAAAAAAABHQ/2Q5MgghAReQ5dY8qm3Zqt92YcP_NfdsCwCLcBGAs/s320/penyusunan-rkp-desa-dan-du-rkp-desa.jpg" alt="sistematika alur/tahapan penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa"/>
Gambar : Penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes)

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat serta lembaga Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP Desa). Musyawarah Desa inibiasa disingkat Musdes RKPDes. Kegiatan Musyawarah Desa ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RKP Desa.

Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Musdes dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musdes. Kepala Desa bertanggungjawab dalam proses fasilitasi pelaksanaan Musdes dalam rangka penyusunan RKP Desa. 

Tujuan Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa 
  • Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  • Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  • Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan;
Kelengkapan Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam Musdes RKP Desa

Apa saja bahan dan dokumen yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musdes RKPDes, diantaranya:
  • Dokumen RPJM Desa
  • Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
  • Data dan Informasi Pendukung Lainnya
Siapa saja Peserta dalam Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa?

Dalam Musyawarah Desa RKPDes diikuti oleh peserta Musdes dan tamu undangan.
1. Peserta Musdes,  antara  lain  :  
  • Pemerintah Desa 
  • Badan  Permusyawaratan Desa
  • Lembaga Kemasyarakatan Desa
  • Kader Pemberdayaan Masyarakat
  • Tokoh agama dan masyarakat
  • Pemuka pendidikan
  • Kelompok  rentan  (miskin,  difabel,  lansia) 
  • Perwakilan kelompok lainnya (nelayan, pengrajin, petani, perempuan).
2. Tamu Undangan Musdes, antara lain:
  • Camat
  • Pendamping desa
  • Dan/atau pihak ketiga lainnya.
Mekanisme Musyawarah Desa (Musdes)

Mekanisme atau Tahapan dalam Musyawarah Desa (Musdes) terdiri dari Persiapan Musdes, Pelaksanaan Musdes, dan Penutupan Musdes.

Berikut ini penjelasannya:

Persiapan Musdes
  1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk dan menetapkan Panitia Musyawarah Desa. 
  2. Panitia Musyawarah Desa diketuai oleh Sekretaris BPD dibantu  oleh  anggota  BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan perangkat Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD. Keanggotaan panitia Musyawarah Desa bersifat sukarela. Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, dengan jumlah personil paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
  3. Panitia Musdes mengumumkan pelaksanaan Musdes kepada masyarakat luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musdes.
  4. Tugas panitia musyawarah desa, diantaranya :
  • Mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen pandangan resmi BPD.
  • Menyiapkan media pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
  • Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musdes.
  • Melakukan registrasi peserta Musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musdes.
Pelaksanaan Musdes


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-luLzlTGl6LQ/XTyQe3Py_fI/AAAAAAAABHg/DCUcUpnUgYwdj11_6i_UWLT3_1MuBsM5ACEwYBhgL/s320/musyawarah-desa-rkpdes.jpg" alt="Musyawarah Desa RKP Desa"/>
Gambar : Musdes RKP Desa


1. Tata tertib musyawarah desa :
  • Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD. Apabila Ketua BPD berhalangan hadir, posisi pimpinan Musdes dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
  • Musyawarah Desa dipandu oleh ketua Panitia Musyawarah Desa.
  • Sekretaris Musdes adalah salah satu anggota BPD, atau unsur masyarakat dan/atau LPMD.
  • Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir.
  • Musdes dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musdes.
  • Sekretaris BPD selaku Ketua Panitia Musdes membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
  • Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh  peserta  yang hadir perihal susunan acara dan Peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
  • Jika susunan acara Musyawarah Desa telah disetujui oleh peserta Musdes, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
2. Pembahasan Materi Musyawarah Desa:

2.1. Dalam rangka penyampaian informasi tentang Musyawarah Desa Perencanaan secara lengkap kepada peserta Musyawarah Desa, dengan tahapan sebagai berikut :
  • Pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJMDesa pada tahun rencana.
  • Pemaparan Pemerintah Desa  atas  evaluasi  pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
  • Tanggapan  resmi  BPD  terhadap  pemaparan  Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan tahun berkenaan  serta  evaluasi  atas  pelaksanaan  RKP  Desa tahun sebelumnya.
  • Pandangan masyarakat peserta Musdes terhadap pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan tahun berkenaan serta evaluasi atas pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
  • Tanggapan Pemerintah Desa atas pandangan resmi dari berbagai pihak terhadap pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan tahun berkenaan dan evaluasi atas pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
2.2. Dalam rangka pembentukan Tim Verifikasi :
  • Pimpinan siding menjelaskan tugas, kriteria dan keanggotaan dari Tim Verifikasi.
  • Pandangan peserta musyawarah serta usulan calon untuk dapat ditetapkan menjadi Tim Verifikasi.
3. Pengambilan Keputusan Musdes
3.1. Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musdes merumuskan rancangan keputusan Musdes.
3.2. Rancangan keputusan Musdes disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musdes untuk disepakati.
3.3. Keputusan Musdes dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musdes dan Perwakilan Peserta Musdes dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta Musdes.
3.4. Berita Acara Musdes dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
  • hal-hal strategis yang dibahas tentang hasil evaluasi atas  pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, rencana prioritas  kegiatan pembangunan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJM Desa tahun berkenaan serta Tim Verifikasi.
  • hari dan tanggal Musyawarah Desa;
  • tempat Musyawarah Desa;
  • susunan acara Musyawarah Desa;
  • waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
  • pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
  • jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir;
  • undangan yang hadir.
Catatan Pelaksanaan Musyawarah Desa
  • Pelaksanaan Musdes diselenggarakan selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan.
  • Lebih lanjut mengenai Pembentukan, Tugas, Unsur Keanggotaan (Kriteria/Syarat), Jumlah Anggota, Contoh SK, dan Dokumen-Dokumen yang diperiksa Tim Verifikasi RKP Desa. Anda bisa cek di artikel “Tim Verifikasi RKP Desa”.
Penutupan Acara Musdes

Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musdes. Selanjutnya pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

Hasil Musyawarah Desa

Hasil/Keluaran (output) dari kegiatan musyawarah Desa dituangkan kedalam:
  • Berita Acara Musdes penyusunan RKP Desa memuat kesepakatan Hasil Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa untuk prioritas program/ kegiatan tahun rencana.
  • Risalah Musyawarah Desa dipublikasikan melalui media komunikasi yang  ada  di  desa agar  diketahui  oleh  seluruh  masyarakat  desa. Proses dan hasil kesepakatan Musdes penyusunan RKP Desa dituangkan dalam Berita Acara Musdes Penyusunan RKP Desa (sesuai Lampiran Permendagri114/2014).

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-rW9PEpekHTg/XTyQmjtQE-I/AAAAAAAABHk/anrYiKqIzEYPGfZBY3BkEJ6eYDth_r5AACEwYBhgL/s320/pembentukan-tim-rkpdes.jpg" alt="Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa"/>
Gambar : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa


Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa adalah salah satu tahapan penyusunan RKP Desa. Untuk selengkapnya mengenai pengertian, tugas, metode, contoh SK dan lain-lain terkait proses pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Lihat artikel Utama: Tim Penyusun RKP Desa.

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Apa itu Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa? Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa adalah Proses pencermatan dan penyelarasan (sinkronisasi) kebijakan pemerintah kabupaten terhadap desa, baik terkait dengan dana maupun program yang akan masuk ke desa. Kegiatan ini juga merupakan salah satu tahapan penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa.


Tujuan Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa
  • Mengidentifikasi komponen dan besaran dana yang akan masuk ke desa;
  • Mengidentifikasi program yang akan masuk ke desa;
  • Merumuskan rencana program pembangunan desa;
Pencermatan Pagu  Indikatif  Desa  dan  Potensi  Pendapatan  Desa lainnya.

Pencermatan Pagu  Indikatif  Desa  dan  Potensi  Pendapatan  Desa lainnya adalah proses mencermati potensi pendapatan desa yang diproyeksikan dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), pagu indikatif kelompok transfer (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan/Pemerintah Kabupaten), serta pendapatan lain-lain (hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga ke desa) untuk mengetahui kemampuan keuangan desa dalam membiayai program kegiatan prioritas pada tahun rencana.

Tujuan Pencermatan Pagu Indikatif  Desa  dan  Potensi  Pendapatan  Desa lainnya

Berikut ini Tujuan Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Potensi Pendapatan Desa lainnya:
  • Mengidentifikasi potensi pendapatan desa yang bersumber dari PADesa
  • Kelompok transfer
  • Pendapatan lain-lain. 
Kegiatan Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Potensi Pendapatan Desa lainnya
  • Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan : (1) Potensi Pendapatan Asli Desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan aset desa, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
  • Pagu Indikatif kelompok transfer yang meliputi Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN, Rencana   Alokasi   Dana   Desa   (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten. Rencana  bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi daerah Kabupaten, Rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD. 
  • Pendapatan lain-lain, meliputi Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan Lain-lain pendapatan desa yang sah
Hasil Pencermatan Pagu Indikatif Desa  dan  Potensi  Pendapatan  Desa

Hasil/Keluaran (output) dari kegiatan Pencermatan Pagu Indikatif  Desa dan Potensi Pendapatan  Desa dituangkan kedalam:
  • Dokumen Potensi PADesa, 
  • Dokumen Pagu Indikatif Kelompok Transfer dan pendapatan lain lain. (sesuai Lampiran Permendagri 114/2014)
Catatan:
  • Apabila terjadi keterlambatan penyampaian informasi Pagu Indikatif Desa, maka Pemerintah Kabupaten akan menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.
  • Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan  perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi Pagu Indikatif Desa.
Penyelarasan Rencana Program/Kegiatan yang Masuk ke Desa

Apa itu Penyelarasan Rencana Program/Kegiatan yang Masuk ke Desa? Penyelarasan Rencana Program/Kegiatan yang Masuk ke Desa adalah proses mencermati dan menyelaraskan program/kegiatan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten kedalam rencana kerja tahunan desa. 

Tujuan Penyelarasan Rencana Program/Kegiatan yang Masuk ke Desa
  • Mengidentifikasi program/kegiatan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang akan masuk desa.
  • Menyelaraskan program kegiatan di desa dengan program pemerintah, provinsi dan pemerintah kabupaten.
Kegiatan Penyelarasan Rencana Program/Kegiatan yang Masuk ke Desa

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa meliputi rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan  pemerintah kabupaten. 

Hasil Kegiatan Penyelarasan Rencana Program/Kegiatan yang Masuk ke Desa

Hasil/Keluaran (output) dari kegiatan Rencana Program/Kegiatan yang Masuk ke Desa kemudian dituangkan kedalam: Daftar Program/Kegiatan Pembangunan yang Masuk Desa (sesuai Lampiran Permendagri 114 Tahun 2014 : Daftar Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Desa).

Catatan Tambahan : 
  • Pencermatan Pagu Indikatif dan Penyelarasan Program ke Desa dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Juli tahun berjalan.
  • Rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang masuk ke desa dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Cek juga: Contoh RKPDes 2022 [TERBARU]

Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa

Apa itu Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa? Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa adalah kegiatan pencermatan atas dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan yang bersangkutan dan melihat kesesuaian dengan kondisi terkini serta konteks kebijakan/regulasi.

Tujuan Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa
  • Menemukan kesesuaian RPJM Desa dengan kondisi desa;
  • Memastikan prioritas program/kegiatan RPJM Desa pada tahun rencana sesuai dengan kondisi faktual desa dan masyarakat.
Kegiatan Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa
  • Tim  penyusunan  RKP  Desa  mencermati  skala  prioritas  usulan rencana  kegiatan  pembangunan  desa untuk 1  tahun  perencanaan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
  • Hasil pencermatan selanjutnya menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
Hasil Kegiatan Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa

Hasil/Keluaran (output) dari Kegiatan Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa dituangkan ke dalam:
  • Dokumen RPJM Desa untuk tahun ke-n yang telah dicermati ulang dengan adanya perubahan.
  • Daftar Prioritas Program/Kegiatan tahun rencana (n) yang sesuai hasil pencermatan RPJM Desa. (Format Rancangan RKP Desa), Lampiran Permendagri 114/2014.
Catatan Tambahan:
  • Metode yang digunakan dalam Kegiatan Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa adalah Analisa Dokumen.
  • Pelaksana Kegiatan Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa adalah Tim Penyusun RKP Desa.
  • Waktu pelaksanaan Kegiatan Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa Paling lambat bulan Juli tahun berjalan

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Apa itu Penyusunan Rancangan RKP Desa? Penyusunan Rancangan RKP Desa adalah:
  • Proses penyusunan Rancangan RKP Desa yang sesuai dengan kebijakan yang terkait dengan desa, konteks lokal, kebutuhan desa maupun kapasitas sumber daya yang dimiliki.
  • Proses menyusun rencana program/kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang terkait Desa, konteks lokal, kebutuhan desa maupun kapasitas sumber daya yang dimiliki.
Tujuan Penyusunan Rancangan RKP Desa

Tujuan Umum:
Secara umum penyusunan rancangan RKP Desa bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa ke dalam perencanaan program kegiatan tahunan desa.

Tujuan Khusus:
  • Menyusun  rencana  prioritas  program,  kegiatan,  dan  anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  • Menyusun  rencana  prioritas  program,  kegiatan,  dan  anggaran Desa  yang  dikelola  melalui  kerja  sama  antar desa  dan  pihak ketiga;
  • Menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh desa  sebagai  kewenangan  penugasan  dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
  • Menyusun usulan Tim Pengelola Kegiatan atau Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri atas  unsur perangkat  desa, lembaga kemasyarakatan desa,  dan/atau unsur masyarakat desa.
  • Menyusun usulan Tim Verifikasi program kegiatan RKPDes.
Instrumen-Instrumen Penyusunan Rancangan RKP Desa
  • Hasil kesepakatan musyawarah desa
  • Pagu Indikatif Desa;
  • Pendapatan Asli Desa;
  • Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
  • Jaring  aspirasi  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kabupaten;
  • Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  • Hasil kesepakatan kerjasama antar desa;
  • Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
Kegiatan Penyusunan Rancangan RKP Desa
  • Menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan anggaran desa sesuai dengan jenis rencana kegiatan;
  • Menyusun rancangan RKP Desa beserta RAB;
  • Menyusun Daftar Usulan (DU) program dan kegiatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan.
Hasil Kegiatan Penyusunan Rancangan RKP Desa

Hasil/Keluaran (output) dari Kegiatan Penyusunan Rancangan RKP Desa dituangkan ke dalam dokumen:
  • Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
  • Daftar pelaksana kegiatan desa.
  • Rancangan RKP Desa (Format sesuai Lampiran Permendagri 114/2014).
  • Gambar Rencana Prasarana dan Rencana Anggaran (Format sesuai Lampiran Permendagri 114/2014).
  • Pemeriksaan dokumen Proposal Teknis dan RAB (Format sesuai Lampiran Permendagri 114/2014).
  • Daftar Usulan RKP Desa (Format sesuai Lampiran Permendagri 114/2014).
  • Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa (Format sesuai Lampiran Permendagri 114/2014).
Catatan Tambahan:
  • Metode yang digunakan dalam penyusunan rancangan RKP Desa adalah Musyawarah terbatas internal Tim Penyusun RKP Desa
  • Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan RKP Desa adalah Tim Penyusun RKP Desa.
  • Waktu Pelaksanaan Penyusunan Rancangan RKP Desa adalah Bulan Juli tahun berjalan.
  • Susunan Keanggotaan TPK/TPBJ sesuai dengan format Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  • Keanggotaan TPK/TPBJ mengikutsertakan perempuan.
  • Kepala Desa berhak dan wajib memeriksa rancangan RKP Desa. Apabila Kepala Desa sudah menyetujui rancangan RKP Desa, maka selanjutnya Kepala Desa dapat menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangdes).

Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musyawarah Perencananaan Pembangunan Desa, atau biasa disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Cek juga: APBDes 2019 [Format sesuai Permendagri 20 Tahun 2018]

Tujuan Musrenbangdes Penyusunan RKP Desa

Tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa yang berisi program prioritas tahunan Desa.

Kelengkapan Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam Musrenbangdes RKP Desa

Apa saja bahan dan dokumen (instrumen) yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbangdes RKP Desa? Diantaranya:
  • Rancangan   RKP   Desa   yang   memuat   rencana   penyelenggaraan Pemerintahan Desa,  pelaksanaan  pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  • Rancangan DU-RKP Desa;
  • Daftar prioritas program/kegiatan serta sumber pendanaan
Siapa saja Peserta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa?

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diikuti oleh peserta Musrenbangdes dan tamu undangan.

Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musrenbangdes diikuti oleh peserta Musrenbangdes, tamu undangan, dan pendamping.
1. Peserta Musrenbangdes, antara lain:
  • Pemerintah Desa
  • Badan  Permusyawaratan Desa (BPD)  
  • Lembaga Kemasyarakatan Desa
  • Kader Pemberdayaan Masyarakat
  • Pemuka agama
  • kelompok marginal (miskin, disabilitas, lansia)
  • perwakilan kelompok  (nelayan,  petani,  perempuan)
  • Unsur masyarakat diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi Musrenbangdes dengan memperhatikan keterwakilan dari kelompok marginal/rentan.
2. Tamu Undangan Musrenbangdes, diantaranya:
  • Camat
  • Tenaga pendamping
  • dan/atau pihak ketiga.
Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Mekanisme/Tahapan/Alur/Prosedur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) terdiri dari Persiapan Musrenbangdes, Pelaksanaan Musrenbangdes, dan Penutupan Musrenbangdes.

Berikut ini penjelasannya:

Persiapan Musrenbangdes
  1. Kepala Desa membentuk panitia Musrenbangdes dari unsur perangkat desa dan unsur lain diluar pemerintah desa.
  2. Panitia Musrenbangdes mengumumkan pelaksanaan Musrenbangdes kepada masyarakat luas, paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan Musrenbangdes.
  3. Tugas panitia Musrenbangdes:
  • Mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa;
  • Menyiapkan media pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya);
  • Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musrenbangdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musrenbangdes;
  • Melakukan registrasi peserta Musrenbangdes bagi peserta yang berkeinginan hadir.
Pelaksanaan Musrenbangdes

Tahap pelaksanaan Musrenbangdes sebagai berikut :
1. Tata tertib Musrenbangdes:
  • Musyawarah dipimpin oleh Kepala Desa. Apabila Kepala Desa berhalangan hadir, posisi pimpinan Musrenbangdes dapat digantikan oleh sekretaris desa. Musrenbangdes dipandu oleh Ketua Panitia;
  • Sekretaris adalah salah satu anggota LKMD, atau unsur masyarakat dan/atau KPMD;
  • Narasumber adalah Ketua Tim Penyusun RKP Desa;
  • Panitia melakukan pendaftaran peserta. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musrenbangdes harus menandatangani daftar hadir;
  • Musrenbangdes dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 dari peserta yang diundang, dan atau telah disepakati oleh para peserta Musrenbangdes;
  • Sekretaris Desa selaku ketua panitia musrenbangdes membacakan susunan acara sebelum Musrenbangdes;
  • Sekretaris Desa meminta  persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan;
  • Jika susunan acara Musrenbangdes telah disetujui oleh peserta, maka musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan Musrenbangdes.
2. Proses Pembahasan Materi Musrenbangdes:
  • Pemaparan Pemerintah Desa tentang Rancangan RKP Desa;
  • Penyampaian hasil verifikasi kegiatan rancangan RKP Desa oleh Tim Verifikasi;
  • Tanggapan peserta Musrenbangdes terhadap Rancangan RKP Desa;
  • Tanggapan  dan  jawaban  Pemerintah  Desa  atas  pandangan peserta musrenbangdes;
3. Pengambilan Keputusan Musrenbangdes.
3.1. Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musrenbangdes merumuskan rancangan keputusan Musrenbangdes;
3.2. Rancangan   keputusan  disampaikan  /  dibacakan  dan ditawarkan kepada peserta Musrenbangdes untuk disepakati;
3.3. Keputusan Musrenbangdes dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pimpinan dan perwakilan peserta Musrenbangdes dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta;
3.4. Berita  Acara  Penyusunan  Rancangan  RKP  Desa  melalui Musrenbangdes dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya  Musrenbangdes,  serta  dilengkapi  dengan  catatan tentang :
  • Hal-hal  strategis  yang  dibahas  tentang  Rencana  Prioritas Kegiatan Pembangunan Masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJMDes hari dan tanggal Musrenbangdes;
  • Tempat Musrenbangdes;
  • Acara Musrenbangdes;
  • Waktu pembukaan dan penutupan Musrenbangdes;
  • Pimpinan dan Sekretaris Musrenbangdes;
  • Jumlah dan nama peserta Musrenbangdes yang menandatangani daftar hadir; dan
  • Undangan yang hadir.
Penutupan Acara Musrenbangdes

Apabila sudah tercapai keputusan Musrenbangdes, pimpinan menutup secara resmi acara Musrenbangdes.

Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Hasil/Keluaran (output) dari kegiatan Musrenbangdes berupa:
1. Berita Acara Musrenbangdes Penyusunan RKP Desa (Format  sesuai Lampiran Permendagri No. 114/2014) yang meliputi :
  • Daftar program dan kegiatan pembangunan yang disepakati untuk direncanakan dalam RKP Desa;
  • Daftar program dan kegiatan pembangunan tidak disepakati untuk direncanakan dalam RKP Desaa beserta alasannya;
  • Hasil pembahasan DU-RKP Desa.
2. Risalah Musrenbangdes dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

Penyusunan Rancangan Akhir RKP Desa

Apa itu Penyusunan Rancangan Akhir RKP Desa? Penyusunan Rancangan Akhir RKP Desa adalah proses menyempurnakan Rancangan RKP Desa menjadi Rancangan akhir RKP Desa berdasarkan pada hasil musrenbangdes RKP Desa.

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir RKP Desa

Tujuan dari penyusunan rancangan akhir RKP Desa adalah menyiapkan dokumen Rancangan Akhir RKP Desa untuk ditetapkan menjadi RKP Desa melalui Peraturan Desa (Perdes).

Cek juga: SK Tim RPJMDes TERBARU

Instrumen-Instrumen Penyusunan Rancangan Akhir RKP Desa:
  • Hasil Musrenbang RKP Desa;
  • Dokumen Rancangan RKP Desa.
Kegiatan Penyusunan Rancangan Akhir RKP Desa

Menyempurnakan Rancangan RKP Desa menjadi Rancangan Akhir RKP Desa.

Hasil Rancangan Akhir RKP Desa

Hasil/Keluaran (output) dari Rancangan Akhir RKP Desa dilengkapi/dilampiri:
  • Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan;
  • Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  • DU RKP Desa;
  • Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
Catatan Tambahan:

  • Waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan akhir RKP Desa adalah Minggu ke 2 bulan September tahun berjalan.

Penetapan RKP Desa

Penetapan RKP Desa adalah proses legalisasi RKP Desa sebagai dokumen perencanaan desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

Tujuan Penetapan RKP Desa

Tujuan dari penetapan RKP Desa adalah Legitimasi/Legalisasi dokumen perencanaan desa. 

Instrumen Penetapan RKP Desa

Instrumen yang dibutuhkan dalam penetapan RKP Desa adalah Dokumen Rancangan Akhir RKP Desa yang telah disepakati.

Kegiatan Penetapan RKP Desa
  • Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
  • Penetapan Perdes tentang RKP Desa.
Hasil Penetapan RKP Desa

Hasil/Keluaran (output) dari Kegiatan Penetapan RKP Desa adalah Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Catatan Tambahan:
  • Metode yang digunakan dalam penetapan RKP Desa ini adalah Penulisan Draft Peraturan Desa dan rapat bersama.
  • Waktu Pelaksanaan Penetapan RKP Desa adalah September tahun berjalan.
Cek juga: Contoh RKP Desa 2022 [TERBARU]

    Perubahan RKP Desa

    Apa itu Perubahan RKP Desa? Perubahan RKP Desa adalah proses perubahan yang dilakukan dalam dokumen RKP Desa karena  dua hal, yakni:
    • Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
    • Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
    Tujuan Perubahan RKP Desa

    Penyesuaian RKP Desa sesuai dengan kondisi terkini desa atau penyesuaian terhadap kebijakan baru.

    Instrumen-Instrumen Perubahan RKP Desa
    • RKP Desa;
    • Dokumen lain yang dibutuhkan terkait dengan alasan dilakukannya perubahan RKP Desa.
    Kegiatan Perubahan RKP Desa

    Dalam hal terjadi peristiwa khusus, kegiatan yang dilakukan dalam perubahan RKP Desa meliputi:
    • Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
    • Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
    • Menyusun  rancangan  kegiatan  yang  disertai  rencana  kegiatan  dan RAB; dan
    • Menyusun rancangan RKP Desa Perubahan.
    Dalam hal terjadi perubahan mendasar atas kebijakan:
    • Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
    • Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
    • Menyusun  rancangan  kegiatan  yang  disertai  rencana  kegiatan  dan RAB;
    • Menyusun rancangan RKP Desa Perubahan.
    Hasil Perubahan RKP Desa

    Hasil/Keluaran (output) dari Perubahan RKP Desa adalah Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan.

    Catatan Tambahan:
    • Metode yang digunakan dalam Kegiatan Perubahan RKPDes adalah melalu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus (Musrenbangdes Khusus)
    • Waktu pelaksanaan perubahan RKP Desa disesuaikan dengan kejadian khusus atau kondisional/opsional.

    Pengajuan Daftar Usulan (DU) RKP Desa

    Pengajuan DU RKP Desa adalah kegiatan mengajukan/mengusulkan dokumen DU-RKP Desa dari Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah berupa prioritas program/kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pengajuan Dokumen DU-RKP Desa adalah salah satu tahapan penyusunan RKP Desa.

    Tujuan Pengajuan DU RKP Desa

    Mengajukan/menyampaikan usulan prioritas program/kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan kepada Bupati melalui Camat.

    Instrumen Pengajuan DU RKP Desa

    Instrumen yang dibutuhkan dalam pengajuan DU RKP Desa adalah Daftar Usulan RKP Desa (sesuai format dalam lampiran Permendagri 114 Tahun 2014).

    Catatan Tambahan:
    • Pemerintah Desa menyampaikan  DU  RKPDes  kepada  Bupati  melalui Camat
    • Waktu pelaksanaan pengajuan DU-RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan
    • Setelah DU RKP Desa sampai ke tangan Bupati, selanjutnya dijadikan materi bahan Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten, kemudian diinformasikan kepada pemerintah desa paling lambat Juli tahun anggaran berikutnya.
    Penjelasan diatas diolah dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Cek selengkapnya di: KUMPULAN PERMENDAGRI TENTANG DESA.

    Demikian ulasan mengenai Penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. 
    Tags
    Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa. Konten tersebut mengulas tentang Berikut ini penjelasan sistematika/prosedur/alur/tahapan `Penyusunan RKP Desa` dan `DU-RKP Desa` yang benar sesuai Peraturan Perundang-undangan:.

    Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih!

    Posting Komentar

    Berkomentarlah Sepuas Anda, Santun dan Relevan BY ADMIN FORMAT ADMINISTRASI DESA

    [facebook]

    MKRdezign

    Formulir Kontak

    Nama

    Email *

    Pesan *

    Diberdayakan oleh Blogger.
    Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget