Tupoksi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 2021 Terbaru

DAFTAR ISI TUPOKSI BPD 2021:

• A. Fungsi BPD
• B. Tugas BPD
• C. Hak BPD
• D. Kewajiban BPD
• E. Kewenangan BPD
• F. Larangan BPD
• G. Badan Permusyawaratan Desa In English

#Tupoksi BPD Desa 2021 - Seperti halnya dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD juga memiliki fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apa saja Tugas dan Fungsi dari anggota BPD tersebut? Temukan ulasannya lengkapnya dalam artikel ini.

Cek juga : Tupoksi Kepala Desa

Artikel ini secara khusus menjawab beberapa pertanyaan seperti :

• Apa tugas BPD Desa tahun 2021?
• Apa fungsi BPD Desa tahun 2021?
• Apa hak BPD Desa tahun 2021?
• Apa Kewajiban BPD Desa tahun 2021?
• Apa Kewenangan BPD Desa tahun 2021?
• Apa Larangan BPD Desa tahun 2021?

Karena itulah, di dalam artikel yang baru sempat Kami terbitkan di Tahun 2020 dan tahun 2021 ini baru saja Kami update, Sobat Desa tidak akan menemukan file PDF, Doc (Word) maupun Ppt yang dapat didownload. 

Kalau pun begitu, Sobat Desa dapat download file Pdf-nya melalui Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD pada artikel : KUMPULAN PERMENDAGRI TENTANG DESA. 

A. Fungsi BPD

Apa saja fungsi-fungsi yang dimiliki oleh BPD? BPD memiliki 3 (tiga) fungsi:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Ketiga fungsi BPD diatas jika disederhanakan adalah :

1. fungsi legislasi;
2. fungsi anggaran; dan
3. fungsi pengawasan.

B. Tugas BPD

Apa saja tugas-tugas yang dimiliki oleh BPD? Berikut ini penjelasannya.

Tugas BPD Desa diantaranya:

1. menggali aspirasi masyarakat;
2. menampung aspirasi masyarakat;
3. mengelola aspirasi masyarakat;
4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa;
10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. menciptakan  hubungan  kerja  yang  harmonis  dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cek juga : Tugas Sekretaris Desa

C. Hak BPD

Apa saja hak-hak yang dimiliki oleh BPD di Desa? Berikut ini penjelasannya.

BPD berhak:

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Cek Juga : Contoh LPPD dan LKKPD Kepala Desa Terbaru

Selain itu, Anggota BPD berhak:

1. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa (Perdes);
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. memilih dan dipilih; dan
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

D. Kewajiban BPD

Apa saja kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh BPD? Kewajiban BPD Desa adalah :

Anggota BPD wajib:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
4. menghormati nilai sosial  budaya  dan adat istiadat masyarakat Desa;
5. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
6. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

E. Kewenangan BPD

Apa saja kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh BPD? Kewenangan BPD adalah :

BPD berwenang:

1. mengadakan pertemuan dengan  mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
3. mengajukan  rancangan  Peraturan  Desa yang  menjadi kewenangannya;
4. melaksanakan monitoring dan  evaluasi  kinerja  Kepala Desa;
5. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
6. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
7. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan  Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan  Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (Tatib BPD);
9. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
10. Menyusun  dan  menyampaikan  usulan  rencana  biaya operasional  BPD  secara  tertulis  kepada  Kepala  Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
11. mengelola biaya operasional BPD;
12. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi  Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

F. Larangan BPD

Apa saja larangan yang tidak boleh dilanggar oleh BPD? Berikut ini 9 larangan BPD.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang:

1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau  jasa  dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. menyalahgunakan wewenang;
4. melanggar sumpah/janji jabatan;
5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
7. sebagai pelaksana proyek Desa;
8. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
9. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Cek juga : Contoh Buku Administrasi BPD dan Laporan Kinerja BPD

G. Badan Permusyawaratan Desa In English

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in english atau dalam bahasa inggris adalah village's consultative agency. Namun jika di-translate menggunakan google translate, BPD = village consultative body. Menurut Kami yang benar adalah “village's consultative agency”. 

Bagian ini hanyalah tambahan penjelasan dari Kami. Soalnya baru-baru ini ada beberapa Sobat Desa yang menanyakan tentang itu.

Saran

Penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan dan BPD dapat Sobat Desa lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Atau dapat di cek pada artikel : KUMPULAN PERMENDAGRI TENTANG DESA. Begitu juga dengan hal-hal lain seperti keikutsertaan (partisipasi) dan peran calon anggota BPD Perempuan dan lain-lain dapat Sobat Desa lihat pada Permendagri tersebut.

Selain itu penjelasan menyangkut Tupoksi BPD  tersebut juga diolah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Cek juga : Apa Tugas Perangkat Desa?

Disamping itu juga aturan-aturan (dasar hukum) mengenai BPD di Desa ini, Sobat Desa dapat mempelajari Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) tentang BPD di daerah Anda. Sehingga bagi Sobat Desa yang berprofesi sebagai bagian dari BPD setidaknya memiliki persiapan. Misalnya, aturan-aturan tersebut dijadikan referensi dalam pembahasan dan penyusunan rancangan Perdes mengenai tata tertib (tatib) BPD. Yang mana didalam tatib BPD tersebut telah secara spesifik menjabarkan tupoksi ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, anggota BPD maupun Staf BPD. Dan juga hal-hal teknis lain seperti syarat menjadi anggota bpd desa dan lain-lain secara khusus diatur dalam Tatib tersebut

Diharapkan BPD sebagai lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, semoga dapat melaksanakan fungsi, tugas, hak, kewajiban dan wewenangnya. Juga dapat menjauhi larangan-larangannya sebagai BPD.

Untuk informasi tunjangan/gaji BPD Desa 2021, tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya mudah-mudahan ke depan dapat Kami posting. Tidak akan Kami bahas di artikel ini.

Dan untuk contoh format administrasi BPD, Sobat Desa dapat mencari dengan mudah di Blog format-administrasi-desa.blogspot.com ini.

Demikian penjelasan dari format-administrasi-desa.blogspot.com mengenai Tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Semoga apa yang telah Kami sebutkan dan jelaskan tersebut bermanfaat dan membantu Sobat Desa semua. 

Tag Terkait :

• tupoksi bpd dalam pemerintahan desa
• tugas bpd
• fungsi bpd dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
• hak anggota bpd desa
• hak bpd di tingkat desa
• tupoksi bpd dalam uu desa
• kewenangan bpd di desa
• kewenangan bpd dalam pemerintahan desa
• tupoksi bpd dalam desa
• tupoksi bpd dalam dana desa
• tugas bpd menurut undang-undang desa
• tugas bpd desa 
• fungsi bpd terhadap dana desa
• fungsi bpd desa menurut uu desa
• tugas bpd di pemerintahan desa
• tugas bpd desa 2019
• tugas bpd 2021
• fungsi bpd dalam pengawasan
• tugas bpd tingkat desa
• tata kerja bpd desa
• tugas bpd pemerintahan desa
• fungsi bpd
• fungsi bpd bagi masyarakat
• hak bpd 
• kewajiban bpd desa
• apa kewajiban bpd
• kewenangan bpd
• kewenangan bpd terhadap kepala desa
• kewenangan bpd desa
• batas kewenangan bpd
• wewenang bpd
• bpd dilarang kampanye
• wewenang bpd desa 
• larangan bpd
• larangan bpd ikut kampanye
• 9 larangan bpd
• larangan sebagai anggota bpd
• fungsi bpd desa
• larangan menjadi anggota bpd desa
• bpd dilarang berpolitik
• anggota bpd dilarang