BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) itu Apa? Perlukah Berbadan Hukum? | FORMAT ADMINISTRASI DESA -->

BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) itu Apa? Perlukah Berbadan Hukum?

Apa itu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)?

Badan Kerjasama Antar Desa atau disingkat BKAD adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antar Desa dalam rangka kerjasama antar Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu diatur dalam Pasal 85 ayat 3 UU Desa : yang mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Berdasarkan Pasal 92 ayat 3 UU Desa bahwa Kerjasama Antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan dilaksanakan dalam wadah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa (PERMAKADES/PERBERKADES).

Badan Hukum Badan Kerjasama Antar Desa, perlukah?




Model Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Pembangunan Partisipatif yaitu Pembangunan yang memfokuskan pada upaya meningkatkan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktivitas kehidupan untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi. 






<img src="https://2.bp.blogspot.com/-Y3dydhkwf8c/XH4gKUiVESI/AAAAAAAAARQ/dMyxaI3CyMEaGzwtz9eRAdtocZ81exJLQCLcBGAs/s320/bkad-perlukah-berbadan-hukum.webp" alt="BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) itu Apa? Perlukah Berbadan Hukum?"/>




Model pembangunan ini mencoba mengembangkan rasa keefektifan politis yang akan mengubah penerima pasif dan reaktif menjadi peserta aktif yang memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan, masyarakat yang aktif dan berkembang yang dapat turut serta dalam memilih isu kemasyarakatan.

Jadi salah satu tugas BKAD adalah melaksanakan pembangunan partisipatif dalam satu wilayah kecamatan. Sebagai pelaksana kerjasama antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan dalam pembangunan Kawasan Perdesaan, seyogyanya melakukan kegiatan-kegiatan di bidang Pengembangan potensi Ekonomi, Pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan bidang Ketertiban dan Keamanan. Bidang-Bidang inilah secara tegas diatur dalam Pasal 92 ayat 1 UU Desa.



Optimalisasi realisasi pelaksanaan tugas BKAD sesuai Pasal 92 ayat 1 UU Desa tersebut, BKAD sudah seyogyanya BERBADAN HUKUM, mengingat ketentuan yang berlaku dalam Pasal 298 ayat 5 huruf (d) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto PP nomor 2 tahun 2012. mengatur bahwa : Lembaga, Badan atau Organisasi Kemasyarakatan yang menerima HIBAH dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Badan Hukum Indonesia.

Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam satu wilayah Kecamatan membutuhkan tenaga, power atau pembiayaan yang salah satunya bersumber dari HIBAH PEMERINTAH. Sehingga BKAD sebagai wadah Kerjasama Antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan haruslah Berbadan Hukum.

Dalam Teori Hukum Pembadan Hukuman adalah mengenai SUBJEK HUKUM, bukan di PERBUATAN HUKUM atau OBJEK HUKUM nya. Jadi yang dibadan hukumkan adalah wadah dari kerjasamanya bukan kegiatan kerjasamanya. Wadah yang diamanatkan dalam UU Desa dalam rangka Kerjasama antar Desa adalah BKAD.

Terimakasih.
Semoga barokah.
Salam GERAKAN DESA MERDEKA.
Dari PADEPOKAN DESA.
Oleh LEMBAGA KAJIAN DESA.
Dalam NGAJI DESA.



Tag Search :
  • bkad
  • badan kerja sama antar desa
  • bkad adalah
  • badan hukum bkad
  • kepanjangan bkad
Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) itu Apa? Perlukah Berbadan Hukum?. Konten tersebut mengulas tentang Apa itu BKAD? Apa tugas Badan Kerjasama Antar Desa? Apakah BKAD perlu berbadan hukum? Berikut ini jawaban lengkapnya....

Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih!

Posting Komentar

Berkomentarlah Sepuas Anda, Santun dan Relevan BY ADMIN FORMAT ADMINISTRASI DESA

[facebook]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget