Perbup Pengelolaan Keuangan Desa 2020 Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

CONTOH DRAFT PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2020 VERSI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DESA

Peraturan Bupati (Perbup) pengelolaan keuangan desa 2020, apakah Anda sedang mencari contoh draftnya? Apa dasar hukum perbup tentang pengelolaan keuangan desa tahun 2020 ini? Mengapa dan Untuk apa perbup ini harus segera di-terbit-kan? Temukan jawabannya dan contoh format/draft-nya berikut ini !

Salah satu akibat hukum atau normatif dari pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah Pemerintah Daerah Kabupaten harus menindaklanjutinya melalui Peraturan Bupati, Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati. Khusus untuk Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 adalah salah satunya yang perlu digodok atau disusun draft-nya/rancangannya oleh Pemerintah Kabupaten. Pasalnya, Perbup tersebut akan dijadikan acuan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020.

Oleh karena dicabutnya Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya menjadi Acuan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2018 dan tahun sebelumnya di Kabupaten-kabupaten se-Indonesia, maka secara otomatis juga Perbup tersebut harus direvisi atau dicabut dengan Perbup baru yang menyesuaikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLO4enJkp-kNrUrqwq7lkupQD8sYvkPJqDPUtoPIa3asTny2Msdmn3qPuHKNs3_cD-g5qInoWF-55DifnPAPzIiPtd9KoKffO_ZHUGovQKJqh6BkLQy2BAtaxY-2OIF6sdRDNO1Y5ObLZV/s320/draft-perbup-pengelolaan-keuangan-desa-sesuai-permendagri-nomor-20-tahun-2018.png" alt="perbup pengelolaan keuangan desa 2019 sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018"/>


Maka dari itu, sangat penting dan urgen bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki desa untuk membuat dan menyusun draft perbup pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020 berdasarkan permendagri 20 tahun 2018, sebelum kemudian ditetapkan oleh Bupati. Perbup ini benar-benar urgen sekali lhoo.

Bupati sebagai Kepala Daerah dituntut untuk segera menerbitkan perbup tentang pengelolaan keuangan desa untuk tahun 2020. Karena selain Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Perbup ini juga menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, dan menjadi dasar penyusunan setiap regulasi desa atau produk hukum di desa. Seperti Perdes tentang RKPDes, Perdes tentang APBDes, Perkades tentang Penjabaran APBDes dan regulasi-regulasi desa lainnya untuk tahun 2019, tahun 2020 dan seterusnya. 

Maka dari itu pula, perbup pengelolaan keuangan desa versi permendagri nomor 20 tahun 2018 ini tidak boleh dianggap remeh. Mengapa? Karena seperti kita ketahui bahwa tahun 2019 lalu menjadi awal berlakunya permendagri nomor 20 tahun 2018, sekaligus awal bagi berlaku perbup tentang pengelolaan keuangan desa sesuai permendagri baru tersebut.

Apakah Anda sedang mencari Draft Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2020? Apa-apa saja muatan yang harus ada dalam Perbup tersebut? 

Bagaimana cara menyusunnya? Apakah ada contoh format draft rancangan Perbup tentang pengelolaan keuangan desa 2020 versi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?




Penggalan/Potongan Draft Perbup Pengelolaan Keuangan Desa 2020

Berikut ini penggalan atau potongan contoh salinan draft atau rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa terbaru 2020 :

Menimbang :
bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  23  ayat  (6), pasal  28  ayat  (5),  pasal  40  ayat  (3),  pasal  44  ayat  (5), Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :
  1. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
  2. Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 47  Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor   157,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan   Presiden   Nomor   87   Tahun   2014   tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011    tentang    Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun Tahun 2017;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; 
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang   Pengangkatan   Dan   Pemberhentian   Perangkat Desa; 
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan   Transmigrasi    Nomor   3    Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  16. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten .......................... Nomor ..... Tahun ............. tentang .................
  20. Peraturan Bupati .................. Nomor ..... Tahun ............. tentang .................


Dan seterusnya ......


Untuk lebih lengkapnya k
ali ini, Saya akan membagikan contoh draft Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2020 tersebut. Formatnya dalam bentuk pdf dan microsoft word (doc) yang dikemas dalam file Winrar. 

Dan bagi Anda yang mau silahkan download/unduh formatnya gratis pada link dibawah ini :


Silahkan download pada link diatas, jika Anda ingin berkomentar silahkan pada Kolom Komentar dibawah artikel ini.

Topik ini sengaja Saya ulas sebagai pelengkap bahan dan referensi format administrasi pengelolaan keuangan desa tahun 2020. Siapa tahu saja ada membutuhkan. Itu niat saya.


Demikian artikel Draft Perbup Pengelolaan Keuangan Desa 2020 Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018” semoga bermanfaat dan dapat membantu Anda yang membutuhkannya. 

Dapatkan informasi-informasi terbaru kami seputar format administrasi desa langsung melalui email Anda. Bagaimana caranya?  Silahkan cari Kolom SUBSCRIBE Ikuti Kami melalui EMAIL. Jika Anda menggunakan komputer/Laptop, posisinya ada di bagian samping blog ini. Untuk sobat pengguna mobile ponsel Anda bisa lihat pada bagian bawah artikel ini.

Terima kasih atas perhatian Anda.

Salam Desa Membangun Indonesia – Dari admin FormatAdministrasiDesa
^_^ 


Tag Search :
  • perbup pengelolaan keuangan desa 2019
  • peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa tahun 2020
  • permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa
  • power point permendagri 20 tahun 2018
  • pengelolaan dana desa 2020
  • Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Perbup Pengelolaan Keuangan Desa 2020 Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Konten tersebut mengulas tentang Peraturan Bupati (Perbup) pengelolaan keuangan desa 2020, apakah Anda sedang mencari contoh draftnya? Apa dasar hukum perbup tentang pengelolaan keuangan desa tahun 2020 ini? Mengapa dan Untuk apa perbup ini harus segera di-terbit-kan? Temukan jawabannya dan contoh format/draft-nya berikut ini !.

    Silahkan bagikan artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih!
    Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget