Artikel Terbaru

Selamat datang di halaman kategori "" pada web FormatAdministrasiDesa!

Apakah Anda sedang mencari ""?


💡PETUNJUK PENCARIAN: Untuk menemukan informasi spesifik yang Anda cari, silakan pilih artikel dibawah ini, atau bisa juga KETIK kata kunci pada kotak pencarian cepat di bawah ini!!!



Nota Kesepakatan/Nota Kesepahaman BPD dan Kepala Desa adalah salah salah alat bukti/dokumen yang harus disiapkan oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendokumentasikan rangkaian acara atau rapat/musyawarah BPD. Salah satu contoh-nya adalah Nota Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa tentang rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Seperti yang sudah Kami ulas secara singkat dalam artikel Perdes Pembentukan BUMDes. Bahwa salah satu dokumen penting untuk menetapkan Perdes tersebut adalah Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa.

Ada beberapa istilah lain yang sering digunakan sebagai pengganti dari frasa nota kesepakatan. Apa saja itu? Ada yang menggunakan istilah “Nota Kesepahaman” dan ada juga yang menggunakan istilah “MOU” atau Memorandum of Understanding

Namun kali ini Kami menggunakan frasa yang biasa dipakai, yakni nota kesepakatan. Ini penting Kami katakan di awal agar maksud dari apa yang Kami tulis ini bisa ditangkap dengan baik.

Nota Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD ini merupakan pernyataan-pernyataan atau kontrak perjanjian kedua belah pihak, yakni Kepala Desa sebagai perwakilan dari Pemerintah Desa dan Ketua BPD sebagai perwakilan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bahwa kedua belah pihak telah membahas dan menyetujui rancangan perdes pendirian, pengurusan dan pengelolaan BUMDes. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat BPD tentang Persetujuan Rancangan Perdes Pendirian BUMDes dan Notulen-Nya.

Nota Kesepakatan atau Nota Kesepahaman Bersama antara BPD dan Kepala Desa ini menjadi bukti kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dan menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan Rancangan Perdes pendirian, pengurusan dan pengelolaan BUMDes menjadi Perdes
.
Apakah Anda mencari contoh format terbaru Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang BUMDes ini baik dalam bentuk doc (word) maupun PDF? Jika ya, maka Sobat Desa berkunjung di Situs yang tepat. Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com sudah menyiapkan contoh file dokumen yang dapat Sobat Desa download dengan mudah dan gratis (free).

Lihat juga : "Download Aplikasi SIA BUMDes" Terbaru

Namun sebelum dokumen atau file nya Sobat Desa download, tidak ada salahnya untuk melihat secara singkat (preview) bagaimana bentuk dari nota kesepakatan BPD dan Kades ini.

Untuk dapat menggambarkan dengan baik mengenai Nota kesepakatan tersebut. 

Daftar Hadir Rapat BPD adalah daftar hadir atau absensi khusus untuk kegiatan rapat/sidang/forum musyawarah desa yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Apakah Anda sedang mencari contoh format daftar hadir BPD terbaru yang dapat didownload?

Jika benar Anda sedang mencarinya. Kami ingin katakan bahwa Anda sudah datang di website desa yang secara khusus menyediakan contoh-contoh format terbaru seputar administrasi desa. Salah satunya juga, format yang sedang Anda cari itu. 

Dalam kegiatan rapat atau sidang secara resmi, pasti dibarengi dengan daftar hadir (absensi). Entah rapat yang diselenggarakan oleh BPD, Pemerintah Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) selalu ada yang namanya daftar hadir rapat. Kami nyaris tidak pernah menemukan bahwa dalam musyawarah desa/rapat resmi di desa tidak ada absensi-nya. 

Lebih lanjut, Lihat juga : Contoh Absensi Pemerintah Desa 

Ini berarti dokumen daftar hadir BPD tidak bisa disepelekan begitu saja. Dokumen ini juga sangat penting dalam tata kelola administrasi pemerintahan di desa. 

Selain itu juga, absensi rapat BPD ini juga sebagai lampiran dalam dokumen Berita Acara rapat BPD, termasuk notulen-Nya.


Selain frasa “daftar hadir” dan “absensi”, sebenarnya ada juga istilah lain yang juga memiliki arti yang kurang lebih sama. Apa itu? 

Pernahkah anda mendengar istilah “Presensi”? Sebagian dari Anda mungkin pernah mendengarnya. 

Kalau kita mencari makna asal dari “absensi” berasal dalam bahasa inggris, yakni “absence” artinya “ketidakhadiran”. Sedangkan untuk istilah “absen” sendiri berasal juga dalam bahasa inggris, yakni “absent” yang berarti “tidak hadir”. Jadi secara istilah “absensi” itu artinya “ketidakhadiran” atau “daftar ketidakhadiran”. 

Sedangkan istilah dari “presensi” juga berasal dari bahasa yang sama dari Inggris, yakni "presence" yang berarti “kehadiran”. Sementara istilah “hadir” dalam bahasa inggris disebut “present”. Jadi secara istilah “presensi” itu adalah “kehadiran” atau “daftar hadir”. 


<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6EYkT9d77oTucToJSOTjhFOJMwKaFAAH6V6JwNC3ndmfLlrtrCcRkvKgZQPZnrtfhDrx-Qrwt80Q_IuUmifLwJ7XhL3hOiMDTQCUWzxwz0kKv2mvl1as5OUr2EbaVlIlgaVT9x9IkOcQ/h120/contoh-format-daftar-hadir-rapat-bpd.png" alt="contoh format daftar hadir rapat BPD"/>


Mungkin kita bisa debatable soal ini. Kami juga heran kenapa ya “daftar hadir” seringkali disebut “absensi” bukan “presensi”? Mengapa daftar hadir rapat BPD nama lainnya “absensi rapat BPD”? Meski menurut Kami yang lebih tepat itu adalah presensi atau presensi rapat BPD, namun tidak akan kita bahas secara lengkap disini. Supaya pembahasan kita lebih terfokus.

Yang jelas, apapun istilahnya yang kita maksudkan adalah daftar hadir itu sendiri. Suatu lembaran atau dokumen untuk mencatat  kehadiran dan ke-tidak-hadir-an anggota BPD. Entah nama lainnya adalah absensi maupun presensi. Itu bukan soal penting.

Cek juga: Berapa Gaji BPD Tahun 2020?

Daftar Hadir Anggota BPD ini juga biasa digunakan salah satu alat bukti/dokumen yang harus disiapkan oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendokumentasikan rangkaian acara atau rapat/musyawarah BPD. 

Selain keterangan "hadir" dan "tidak hadir", didalam daftar hadir rapat BPD Desa juga terdapat keterangan "sakit", "izin", dan lain-lain.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja BPD, absensi rapat BPD ini juga disertakan sebagai bukti. Biasanya, dijadikan tanda bukti untuk beberapa belanja operasional BPD, yakni lebih tepat kegiatan rapat/musyawarah BPD.


Oke… Bagi Sobat Desa yang membutuhkan contoh format daftar hadir musyawarah BPD. Silahkan cek dan download melalui link berikut ini :


ATAU 


Cek juga: KUMPULAN LOGO BPD DESA 

Silahkan download gratis (free) file doc (word) maupun Pdf tersebut. 

Kami sengaja menyediakan 2 jenis file dokumen, siapa tahu Sobat Desa lebih suka menggunakan format Microsoft word (docx) atau lebih suka menggunakan PDF atau mungkin kedua-duanya.

Sebagaimana biasa, jika ada kendala atau problem tolong sampaikan pada kami melalui beberapa saluran kontak. Sobat Desa dapat menggunakan whatsapp chat, email form, komentar di Blog, atau fan page facebook. Jangan ragu untuk memberitahu Kami.

Untuk diketahui, format yang Kami bagikan tersebut bukan daftar hadir online atau software absensi, melainkan absensi offline. Jika Anda mencari juga absensi online, Anda bisa cari google. 

Dan untuk contoh format administrasi desa lainnya. Silahkan cari di Website Desa ini sesuka Anda.

Demikian ulasan mengenai daftar hadir/absensi/presensi rapat BPD terbaru, semoga berguna dan membantu Sobat Desa yang membutuhkan.


Pengkajian secara mendalam tentang produk hukum di Desa, yakni Peraturan di Desa (Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa) maupun Keputusan Kepala Desa didalamnya terdapat 4 (empat) ketentuan yang perlu diperhatikan. 

Ke-empat hal tersebut akan dijelaskan melalui Panduan yang terdapat dalam Daftar Isi Otomatis (sitemap) berikut ini :






DAFTAR ISI MASALAH DAN SOLUSI ERROR APLIKASI SIPADES:




JIKA Sobat Desa sudah memiliki file aplikasi sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) melalui layanan website download, mungkin sebagian dari Sobat Desa bertanya-tanya. Mengapa sewaktu masuk (login), aplikasi SIPADES-nya jadi error alias tidak bisa login atau masuk? Dan bagaimana cara mengatasinya?

Informasi-informasi keluhan dari Sobat Desa itu Saya peroleh dari Admin Blog Format Administrasi Desa (La Ode Muhamad Fiil Mudawat). Admin Blog ini menerima pesan baik melalui akun Whatsapp, inbox mail, dan Facebook chat. Dan juga segera meminta Saya untuk mencoba membantu memecahkan masalah "error login aplikasi SIPADES" yang dialami oleh para Sobat Desa ini. 

Tentu saja Saya bersedia dengan senang hati, apalagi artikel tentang software desa/aplikasi desa ini Saya yang telah membuat review maupun tutorial aplikasi-nya.




DAFTAR ISI LATIHAN APLIKASI SIPADES:



Seperti yang Sobat Desa lihat pada Daftar isi diatas. Itu adalah daftar isi/sitemap otomatis yang dapat membantu Sobat Desa menampilkan isi dari artikel tutorial simulasi latihan aplikasi SIPADES. Silahkan di coba daftar isi-nya biar mudah membaca konten artikel ini step by step.

Jadi, Sobat Desa bisa membaca artikel ini melalui daftar isi otomatis dan secara otomatis Sobat Desa akan diarahkan menuju Bagian atau Sub Bagian contoh latihan aplikasi sistem pengelolaan aset desa sesuai kebutuhan Sobat Desa. Sudah hampir mirip atau 11/12 dengan artikel wikipedia. Ga percaya? Silahkan coba Sitemap artikel ini kalau ga percaya. It’s easy. It’s simple!

Mungkin juga sebagian dari Sobat Desa bertanya, kenapa Kami membahas topik tutorial aplikasi desa ini.

Untuk lebih meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita mengenai pengoperasian aplikasi SIPADES. Maka Kami merasa perlu menyajikan latihan dan simulasi aplikasi sistem pengelolaan aset desa ini.

Untuk Sobat Desa yang belum memiliki file exe aplikasi yang sudah dirilis oleh Kemendagri ini, bisa lihat pada artikel Download Aplikasi SIPADES.

Di artikel tersebut sudah tersedia link download, untuk memudahkan Sobat Desa mengunduh salah satu software akuntansi desa gratis ini (free accounting software).

Kali ini kita akan fokus pada topik tutorial latihan Aplikasi SIPADES dari persiapan (install, generate lokasi dan login), utility, master, hingga transaksi. Dan juga disertai gambar contoh format aset desa dalam aplikasi Sipades.

FORMATADMINISTRASIDESA.COM | Aplikasi APBDes Excel V.2.1 adalah aplikasi keuangan desa lanjutan dari Aplikasi APBDes 2019 Excel V.2.0 yang sebelumnya telah di-launching pada tanggal 21 Februari 2019 lalu.

#Aplikasi Keuangan Desa yang satu ini adalah jenis software/aplikasi berbasis excel yang dioperasikan secara offline (bukan online/web), dilengkapi dengan video tutorial dan dapat di-download sebagaimana aplikasi sebelum-sebelumnya. Memuat beberapa dokumen-dokumen keuangan desa seperti APBDes, Penjabaran APBDes, dan DPA APBDes (RKA Desa, RKKD dan RAB).  

Sebelumnya kita sudah membahas mengenai Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Dana Desa antara TPK mewakili Pemerintah Desa dengan Penyedia Barang/Jasa (Pihak Ketiga). Pada postingan kali ini, kita akan mengulas secara umum sumber pembiayaan dan perjanjian kerjasama desa dalam perspektif regulasi yang mengatur kerjasama desa.
Jika Desa melakukan kerjasama baik melalui kerja sama antar Desa maupun Kerjasama dengan Pihak Ketiga. Pertanyaannya, sumber anggaran biaya atau pembiayaan kerjasama desa tersebut dibebankan pada sumber dana apa? 


Berikut ini penjelasannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, seperti yang Kami kutip di halaman Padepokan Desa.




Pasal 26
Javascript DisableAnda Kurang Beruntung! Aktifkan JavaScript untuk Melihat Konten Kami