Permendagri Nomor 13 Tahun 2025 dikeluarkan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peraturan ini memberikan landasan hukum dan teknis agar Bupati/Wali Kota dapat mendanai pendirian koperasi kelurahan melalui pinjaman bank pemerintah.
Sebagaimana diamanatkan Inpres dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan memberikan insentif dan kemudahan kepada masyarakat (termasuk koperasi) dalam pembangunan daerah. Permendagri ini juga merujuk PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman penggunaan dana daerah untuk mendukung koperasi.
Tujuan utama Permendagri ini adalah mendorong terwujudnya pembiayaan Koperasi Kelurahan secara terkoordinasi. Pendanaan KKMP dilakukan melalui pinjaman bank pemerintah yang diajukan koperasi. Bupati/Wali Kota diberikan kewenangan persetujuan pinjaman dan pemberian dukungan (insentif) atas pinjaman KKMP. Pemerintah daerah menyiapkan surat persetujuan Bupati sebagai lampiran permohonan pinjaman koperasi, serta surat dukungan penggunaan DAU/DBH sebagai jaminan atas pengembalian pinjaman. Dengan demikian, dana DAU/DBH dari APBD kabupaten/kota dapat difungsikan sebagai jaminan pembiayaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).
| Aspek | Uraian |
|---|---|
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Walikota Dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih |
| T.E.U. | Indonesia, Kementerian Dalam Negeri |
| Nomor | 13 |
| Bentuk | Peraturan Menteri Dalam Negeri |
| Bentuk Singkat | Permendagri |
| Tahun | 2025 |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 22 Agustus 2025 |
| Tanggal Pengundangan | 22 Agustus 2025 |
| Tanggal Berlaku | 22 Agustus 2025 |
| Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 624 |
| Subjek | Koperasi Kelurahan Merah Putih – Kelurahan - Pemerintahan Daerah |
| Status | Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Kementerian Dalam Negeri |
| Bidang | Pemerintahan Daerah |
Link Download Permendagri Nomor 13 Tahun 2025
Untuk sobat kelurahan yang ingin mendownload salinan Permendagri 13/2025, silahkan download pada link dibawah ini:
