Warta Pengawasan BPKP Terkait Akuntabilitas Keuangan Desa | FORMAT ADMINISTRASI DESA -->

Warta Pengawasan BPKP Terkait Akuntabilitas Keuangan Desa

Warta Pengawasan BPKP - Edisi khusus kali ini, dalam majalah "majalah warta pengawasan" ini mengangkat tema "Penguatan Pengendalian Intern dan Sinergi APIP untuk Akuntabilitas Keuangan Desa yang Lebih Baik" .

<img src="https://3.bp.blogspot.com/-a3AW6RkOQwo/WrOyZNl6JwI/AAAAAAAABl8/8wAZjlE_WA0pGwTfWXRYpA6RW16IVHiAQCEwYBhgL/s320/SAMPUL%2BMAJALAH%2BWARTA%2BPENGAWASAN%2BKAWAL%2BAKUNTABILITAS%2BKEUANGAN%2B%2BDAN%2BPEMBANGUNAN.jpg" alt="Warta Pengawasan BPKP Terkait Akuntabilitas Keuangan Desa"/>
[Sampul Depan Majalah Warta Pengawasan milik BPKP]
Pengelolaan Dana Desa dan peran APIP bersama pemerintah (baik pusat, daerah, maupun desa) dalam percepatan dan pengoptimalan pembangunan desa diulas pada edisi ini. Selain itu, disajikan pula berbagai kegiatan di BPKP dalam rangka menyemarakkan HUT ke-34 BPKP yang bertema “Sinergi Pengawasan untuk Percepatan Pembangunan yang Akuntabel” baru-baru ini.

Muatan dalam majalah warta pengawasan BPKP ini memberikan ulasan yang perlu yang menarik untuk menjadi bahan dan referensi bagi pemerintah desa, BPD, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan keuangan desa sesuai amanat UU Desa.

Berikut ini beberapa petikan dalam warta pengawasan BPKP.

Asa Nawacita dari Desa

"Desaku yang  kucinta…, pujaan hatiku…”. Ini adalah sepenggal lirik lagu berjudul “Desaku yang Kucinta” ciptaan Liberty Manik yang menceritakan ungkapan hati dan kerinduan seseorang akan kampung halamannya. Betapapun jauhnya kita melangkah, namun kampung halaman merupakan tempat yang hendak dituju sebagai pelepas penat dari hingar bingar dan keruwetan perkotaan.


“Desa permai”, seperti yang disenandungkan dalam lagu tersebut, menjadi salah satu program prioritas Pemerintah sebagai pondasi pembangunan dan pilar penting dalam menggerakkan roda perekonomian negara. Niatan Pemerintah untuk membangun dan memperkuat desa tertuang di bunyi cita ketiga pada program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Keseriusan Pemerintah ini kembali terlihat di APBN tahun 2017 yang mengalokasikan Rp60 Triliun untuk Dana Desa atau meningkat 27,71% dari tahun 2016.
Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014, menuntut desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Di sinilah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal pemerintah sangat berperan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, baik dari sisi Assurance maupun Konsultansi. Adapun peran BPKP dalam mengawal keuangan desa antara lain berupa peningkatan kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah dan desa, pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES), pemberian saran kepada regulator terkait perbaikan pengelolaan keuangan desa, bimbingan teknis dan konsultansi pengelolaan keuangan desa, dan pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.


Dengan penguatan pengendalian intern dalam pengelolaan Dana Desa dan dikawal oleh BPKP bersama APIP secara sinergis dan berkelanjutan, maka Dana Desa akan menciptakan Good Village Governance yang memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi desa, dan, untuk jangka panjang, akan memajukan pembangunan bangsa secara makro, sehingga paradigma “desa sebagai kaum marjinal” dapat berubah menjadi “desa sebagai pondasi nasional”. Ketika desa dapat menjadi pondasi nasional, maka Nawacita yang didengungkan bukan lagi sekedar asa, namun akan menjadi realitas.

Untuk selengkapnya, Anda dapat mendownload majalah tersebut dibawah ini :


<img src="https://4.bp.blogspot.com/-GCkoY8tkzr4/WrPAtYwQ-nI/AAAAAAAABmc/hYIFVqJkB8c4p-M1xpnujnF3uSkz2nXOQCLcBGAs/s320/SAMPUL%2BBELAKANG%2BWARTA%2BPENGAWASAN%2BKAWAL%2BAKUNTABILITAS%2BKEUANGAN%2BDAN%2BPEMBANGUNAN.jpg" alt="Sampul belakang Warta Pengawasan BPKP Terkait Akuntabilitas Keuangan Desa"/>
[Sampul Belakang Majalah Warta Pengawasan milik BPKP]

DOWNLOAD WARTA PENGAWASAN BPKP

Silahkan Sobat Desa download gratis (free) file-Nya dalam bentuk format PDF yang telah di-compress ke file WinRar.

Jika ada kendala atau hambatan, silahkan berikan komentar pada kolom komentar. Atau Sobat Desa dapat menghubungi Kami melalui saluran-saluran kontak yang sudah tersedia di Blog format-administrasi-desa.blogspot.com ini.

Demikian Edisi Khusus" Warta Pengawasan BPKP Terkait Akuntabilitas Keuangan Desa. Semoga bermanfaat untuk Anda semua.
Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Warta Pengawasan BPKP Terkait Akuntabilitas Keuangan Desa. Konten tersebut mengulas tentang Materi Akuntabilitas Keuangan Desa, Warta Pengawasan BPKP Terkait Akuntabilitas Keuangan Desa, Majalah BPKP tentang pertanggungjawaban keuangan desa....

Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih!

Posting Komentar

Berkomentarlah Sepuas Anda, Santun dan Relevan BY ADMIN FORMAT ADMINISTRASI DESA

[facebook]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget